berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan Peraturan turunannya sebagaimana tertuang dalam : Angka 23 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden ...
SelengkapnyaBulan
Pengalaman mengikuti Sertifikasi dan Pelatihan Fasilitator PBJP Level 2-Level 3 LKPP
belajar itu tidak pandang waktu, semakin dewasa usia kita dan semakin bertambah pengalaman kita, akan di sadari bahwa tidak seberapa ilmu yang kita miliki, pada tahun 2022 silam saya bersyukur dan beruntung menjadi salah satu fasilitator LKPP yang diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan menjadi Fasilitator Level 2 dan Level 3 ...
SelengkapnyaWebinar Pemaketan Pengadaan & Pengumuman RUP TA 2023
Link Direct ke Youtube KM & Partners : Webinar Pemaketan Pengadaan & Pengumuman RUP TA 2023 – YouTube
SelengkapnyaPeraturan PBJ Khusus : Penelitian
Berdasarkan Perpres PBJP (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) Penelitian adalah salah satu Pengadaan yang dikategorikan Khusus, kekhususan ini diatur dalam Peraturan Menteri sebagai berikut : Unduh di : permenristekdikti-nomor-20-tahun-2018
SelengkapnyaMateri Webinar Gratis : Pemaketan Pengadaan & Pengumuman RUP Tahun Anggaran 2023
Download dengan klik : Pemaketan pengadaan dan pengumuman RUP TA 2023 – KM Partners – Christian Gamas Download dengan klik : Pemaketan pengadaan dan pengumuman RUP TA 2023 – KM Partners – Christian Gamas
SelengkapnyaDefinisi Kontrak Payung Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Berdasarkan Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 Kontrak Payung di definisikan sebagai : Pasal 27 ayat (8) Perpres PBJP : (8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume ...
SelengkapnyaTentang UKPBJ dan Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan
Baru-baru ini saya mendapat pertanyaan terkait Kelembagaan Pusat Keunggulan Pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, berikut pertanyaannya……. UKPBJ itu dibentuk oleh siapa dan yang menetapkan PA atau KPA? Apakah semua PA bisa membentuk UKPBJ Siapakah yang menetapkan Pokja PA atau KPA, apakah masing2 bagian atau KPA bisa membuat Pokja Mari kita ...
SelengkapnyaPengumuman RUP dan aspek Keuangan Perbendaharaan Negara
Kenapa harus umumkan RUP? karena anggaran kita masih merujuk UU Keuangan Negara dan merujuk UU Perbendaharaan Negara…. Perpres PBJP itu adalah aturan yang bermuara dari UU Perbendaharaan Negara kemudian UU Perbendaharaan Negara bermuara pada UU Keuangan Negara…. maka dari itu RUP itu aspek pengelolaan Keuangan Negara, oleh karena ...
SelengkapnyaBerapa Batasan nilai konsultan perorangan???????
Berapa Batasan nilai konsultan perorangan??????? Perspektifnya apa dulu? Kalau perspektifnya pemaketan, maka : Tidak dibatasi tergantung kompleksitas pekerjaan kalau untuk pemaketan. Kalau perspektifnya berbasis metode pemilihan, maka ada kemungkinan-kemungkinan, yaitu : Pertama bila karakteristiknya umum, maka : Kalau termasuk PBJ Reguler untuk metode pemilihan nya, maka : Paling banyak 100juta ...
SelengkapnyaPada Pekerjaan Konstruksi, Penilaian Kinerja Penyedia dilakukan kapan?
Kita ketahui bersama bahwa dalam pekerjaan konstruksi ada serah terima pertama/provisioning hand over (PHO), kemudian ada serah terima saat masa pemeliharaan selesai / final hand over (FHO), kapankah proses penilaian kinerja penyedia dilakukan? Ringkasnya : Setelah PHO yang kemudian bila ada perubahan data setelah FHO di update lagi Analoginya : ...
Selengkapnya