SIPD itu adalah aplikasi yang digunakan oleh Pemda, pada prinsipnya modul yang sedang happening digunakan banyak pihak saat ini adalah modul perencanaan dan modul penatausahaan keuangan. Konsepsi yang seringkali masih keliru adalah menginput informasi terkait standar harga yang masih menyebutkan merek, walaupun dalam aplikasi SIPD pada modul penatausahaan tidak menyebutkan ...
SelengkapnyaBulan
Siapa Pelaku Usaha yang terundang dalam Tender Cepat?
Pelaku Usaha yang diundang berdasarkan setting parameter bergantung pada proses kegiatan barang/jasa yang dilakukan pemilihan penyedia menggunakan tender cepat sebagai metode pemilihan penyedianya. Artinya Tender Cepat untuk segmen pelaku usaha kecil dapat terundang di sebuah paket tender cepat untuk usaha kecil dan sebaliknya berlaku hal yang sama dengan non-kecil. Dapat ...
SelengkapnyaDokumen Pemilihan dan Pelaksanaannya
Dalam proses tender/seleksi terdapat Dokumen Pemilihan yang dibuat berdasarkan Model Dokumen Pemilihan. Saya baru-baru ini mendapatkan telepon dari Pelaku Usaha yang gugur administrasi. Karena itu saya ditanya seandainya melakukan sanggah banding, peluangnya gimana? Saya tidak hafal bentuk MDP, dan saya hanya mendapat konsultasi via telepon dan tidak membaca dokumen pemilihan, ...
SelengkapnyaServer dan Perangkat Lunak dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Apalah untuk kebutuhan komputer server dan perangkat lunak (software) boleh menggunakan barang impor? Bagaimana menyusun TKDN nya? bila bisa menghitung TKDN guna penyusunan spesifikasi teknis, boleh saja, dalam kondisi barang belum tersertifikasi TKDN dapat saja menghadirkan / merakit komputer server “jangkrik” dari komponen lokal sebagai alternatif ketiadaan komputer server “built ...
SelengkapnyaUKPBJ dan Variabel Manajemen Penyedia
Tugas Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah melakukan pengendalian kinerja dan penilaian kinerja. Menurut saya seluruh tahapan harus konsisten dari awal sampai akhir, penilaian kinerja bersumber dari penilaian selama pengendalian kontrak. UKPBJ sebagai pusat keunggulan PBJ di K/L/Pemda dapat melakukan pembinaan berupa fasilitasi bagi PPK ...
SelengkapnyaKerjasama dengan Pihak Kementerian pada sebuah Perangkat Daerah, Swakelola tipe berapa?
Bila akan dilakukan jasa konsultansi dengan menggunakan cara pengadaan menggunakan cara Swakelola untuk menyusun Peraturan Daerah bersama dengan pihak Kementerian yang membidangi, kira-kira menggunakan Swakelola tipe berapa? Kembali dengan kemampuan untuk melaksanakan swakelola, dalam hal Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah dan tenaga ahli ...
SelengkapnyaSurat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang Tindak Lanjut PBJ Yang Terdampak Penyesuaian APBN/APBD Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)
Download dengan klik —> Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2021
SelengkapnyaMengapa e-Purchasing dilaksanakan Pelaku PBJ dalam Satker/Perangkat Daerah?
Internal disini maksudnya adalah yang sama-sama ditetapkan PA/KPA, artinya pelaksananya bukan yang seperti Pokmil yang ditetapkan Kepala UKPBJ. e-Purchasing merupakan metode pemilihan penyedia yang sifatnya simplifikasi pengadaan, dengan demikian tinggal membeli melalui katalog elektronik/toko daring. pelaku pengadaan pelaksana pemilihan penyedianya untuk nilai sampai dengan 200juta rupiah adalah Pejabat Pengadaan yang ...
SelengkapnyaPengadaan Khusus dengan Skema Pengadaan Darurat, apa yang dilarang?
Pengadaan Khusus salah satunya adalah Pengadaan darurat, skema ini digunakan untuk mencegah market failure untuk tidak terjadi kegagalan memperoleh barang/jasa pemerintah bagi keselamatan orang banyak, relaksasi dibandingkan pengadaan reguler bukan berarti boleh dilakukan secara serampangan dan sembarangan, apa saja yang dilarang? Pada prinsipnya hal-hal yang melanggar tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan, ...
SelengkapnyaPERATURAN MENTERI BUMN PER-08/MBU/12/2019 TANGGAL 12 DESEMBER 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
Download : PER-08-MBU-12-2019
Selengkapnya