1. Telah dilakukan identifikasi kebutuhan diperlukan 50 unit komputer pada Kementerian X untuk digunakan pada 2025, berdasarkan hal tsb dianggarkan dana sebesar Rp.500.000.000. Pada saat pelaksanaan anggaran diperoleh informasi harga per-unit di pasaran adalah Rp8.000.000.Langkah yang di lakukan oleh PPK dalam menyusun Spesifikasi Teknis, khusus nya dalam mendeskripsikan komponen Spesifikasi Jumlah adalah :
A. Menetapkan jumlah pengadaan minimal 60 unit.
B. Menetapkan pengadaan minimal 50 unit
C. Menetapkan jumlah pengadaan tepat 60 unit
D. Menetapkan jumlah pengadaan tepat 50 unit
Jawaban :
D. Menetapkan jumlah pengadaan tepat 50 unit
Penjelasan :
Jawaban D adalah benar karena berdasarkan informasi yang diberikan, kebutuhan yang telah diidentifikasi adalah 50 unit komputer. Oleh karena itu, dalam menyusun Spesifikasi Teknis, PPK harus menetapkan jumlah pengadaan tepat 50 unit untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dan anggaran yang telah ditetapkan. Jika jumlah pengadaan ditetapkan lebih dari 50 unit (seperti dalam pilihan A dan C), maka akan ada kelebihan barang yang tidak dibutuhkan dan bisa menimbulkan pemborosan anggaran. Sebaliknya, jika jumlah pengadaan ditetapkan kurang dari 50 unit (seperti dalam pilihan B), maka kebutuhan tidak akan terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, menetapkan jumlah pengadaan tepat 50 unit adalah langkah yang paling tepat dalam situasi ini.
2. Telah dilakukan penetapan perkiraan harga dalam tahap perencanaan pengadaan makan minum rapat dengan nilai satuan berdasar keputusan Kepala Daerah sebesar Rp43.000/porsi, harga pasar saat ini nasi kotak Rp39.000/porsi, pada saat menetapkan perkiraan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pemesanan 100 porsi, maka PPK :
A. Menetapkan HPS Rp.4.300.000
B. Menetapkan HPS Rp.3.900.000
C. Menetapkan HPS Rp.4.100.000
D. Menetapkan HPS Rp.4.200.000
Jawaban :
B. Menetapkan HPS Rp.3.900.000
Penjelasan :
Jawaban B adalah benar. Dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), PPK harus mempertimbangkan harga pasar saat ini. Dalam hal ini, harga pasar untuk nasi kotak adalah Rp39.000/porsi. Oleh karena itu, untuk pemesanan 100 porsi, HPS yang ditetapkan oleh PPK harus berdasarkan harga pasar, yaitu 100 porsi x Rp39.000/porsi = Rp3.900.000.
Meskipun nilai satuan berdasarkan keputusan Kepala Daerah adalah Rp43.000/porsi, namun dalam konteks ini, harga pasar yang lebih rendah harus menjadi acuan dalam menetapkan HPS untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. PPK Kementerian X akan melaksanakan pengadaan kegiatan full board meeting dengan berbagai Pemerintah Daerah, Harga Perkiraan saat penganggaran adalah sebesar Rp8.000.000 dengan diperkirakan Undangan yang akan hadir adalah 100 orang, harga pasaran dari paket full board meeting adalah Rp7.000.000/orang, PPK bersama tim nya menjelang pelaksanaan kegiatan menerima konfirmasi kehadiran peserta yang akan hadir 90 peserta, maka yang dilakukan oleh PPK saat berkontrak dengan Penyedia :
A. PPK berkontrak dengan Penyedia untuk 100 orang dengan harga perkiraan penganggaran Rp8.000.000/orang.
B. PPK berkontrak dengan Penyedia untuk 90 orang dengan harga perkiraan penganggaran Rp8.000.000/orang.
C. PPK berkontrak dengan Penyedia untuk 100 orang dengan harga pasaran Rp7.000.000/orang.
D. PPK berkontrak dengan Penyedia untuk 90 orang dengan harga pasaran Rp7.000.000/orang.
Jawaban dan Penjelasan :
D. PPK berkontrak dengan Penyedia untuk 90 orang dengan harga pasaran Rp7.000.000/orang.
Jawaban D adalah benar. Dalam situasi ini, PPK harus berkontrak dengan Penyedia untuk 90 orang dengan harga pasaran Rp7.000.000/orang. Alasannya adalah:
- Jumlah Peserta: PPK telah menerima konfirmasi bahwa hanya 90 peserta yang akan hadir, bukan 100 orang seperti yang diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, kontrak harus mencerminkan jumlah peserta yang sebenarnya, yaitu 90 orang.
- Harga Pasaran: Harga pasaran untuk paket full board meeting adalah Rp7.000.000/orang, yang lebih rendah dari perkiraan harga penganggaran sebesar Rp8.000.000/orang. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, PPK harus menggunakan harga pasaran sebagai acuan dalam kontrak.
Dengan demikian, PPK harus berkontrak dengan Penyedia untuk 90 orang dengan harga pasaran Rp7.000.000/orang.
4. Terdapat kebutuhan Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan untuk kendaraan listrik berbasis baterai (khusus) dengan harga satuan di pasaran rata-rata Rp4.500.000. Terdapat kebutuhan sebanyak 100 unit dalam satu paket sehingga diperkirakan harga perkiraannya sebesar Ro450.000.000. Dalam penyusunan spesifikasi teknis untuk mendeskripsikan komponen kualitas, agar dapat memenuhi kebutuhan dengan persaingan yang paling kompetitif dalam proses pemilihan penyedia maka sebaiknya PPK menggunakan pendekatan :
A. Merek dan Sampel
B. Merek dan Standarisasi Industri
C. Fungsi dan Sampel
D. Fungsi dan Standarisasi Industri
Jawaban dan Penjelasan :
D. Fungsi dan Standarisasi Industri
Jawaban D adalah benar. Dalam konteks ini, pendekatan “Fungsi dan Standarisasi Industri” adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis. Berikut penjelasannya:
- Fungsi: Pendekatan ini berfokus pada fungsi atau kegunaan dari alat pemadam api ringan, bukan merek atau model tertentu. Ini memungkinkan persaingan yang lebih luas dan kompetitif di antara penyedia potensial, karena mereka tidak dibatasi oleh spesifikasi merek tertentu.
- Standarisasi Industri: Standarisasi industri merujuk pada standar kualitas dan kinerja yang telah ditetapkan oleh industri terkait. Dalam hal ini, alat pemadam api ringan untuk kendaraan listrik berbasis baterai harus memenuhi standar industri yang relevan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.
Dengan menggunakan pendekatan “Fungsi dan Standarisasi Industri”, PPK dapat memastikan bahwa alat pemadam api yang dibeli tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga mematuhi standar kualitas dan kinerja industri. Ini juga membantu memastikan bahwa proses pemilihan penyedia adalah kompetitif dan memberikan nilai terbaik untuk anggaran yang tersedia.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan moderenisasi dan reformasi Birokrasi, Dinas Kominfo Kabupaten X akan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka dibutuhkan Jasa Konsultansi Perorangan dengan hasil identifikasi kebutuhan penganggaran sebesar Rp105.000.000 untuk dilaksanakan selama 7 bulan. Output Jasa Konsultansi tersebut adalah untuk menghasilkan pengembangan peta jalan SPBE terintegrasi Kecerdasan Buatan. Dibutuhkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman Konsultansi Komputer bidang Artificial Intelligence, dengan demikian maka PPK dapat menetapkan pada KAK kebutuhan sebagai berikut :
A. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha dengan Kualifikasi Ahli 1 orang S1-Teknik Informatika dan Ahli 1 orang Kompeten bersertifikat SKKNI Artificial Intelligence
B. Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha dengan Kualifikasi Ahli 1 orang S1-Teknik Informatika dan Ahli 1 orang Kompeten bersertifikat SKKNI Artificial Intelligence
C. Tender Jasa Konsultansi Perorangan dengan Kualifikasi Ahli 1 orang S1-Teknik Informatika serta dinyatakan Kompeten dengan bersertifikat SKKNI Artificial Intelligence
D. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan dengan Kualifikasi Ahli 1 orang S1-Teknik Informatika serta dinyatakan Kompeten dengan bersertifikat SKKNI Artificial Intelligence
Jawaban dan Penjelasan :
D. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan dengan Kualifikasi Ahli 1 orang S1-Teknik Informatika serta dinyatakan Kompeten dengan bersertifikat SKKNI Artificial Intelligence
Berikut penjelasannya:
- Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan: Dalam hal ini, PPK membutuhkan jasa konsultansi perorangan, bukan badan usaha. Oleh karena itu, opsi yang melibatkan badan usaha (opsi A dan B) tidak sesuai.
- Kualifikasi Ahli: PPK membutuhkan tenaga ahli yang memiliki latar belakang pendidikan S1-Teknik Informatika dan juga dinyatakan kompeten dengan bersertifikat SKKNI Artificial Intelligence. Ini adalah persyaratan spesifik yang harus dipenuhi oleh konsultan.
- Seleksi, bukan Penunjukan Langsung atau Tender: Proses seleksi memungkinkan PPK untuk memilih konsultan terbaik berdasarkan kualifikasi dan kompetensi mereka, bukan melalui proses penunjukan langsung atau tender.
Dengan demikian, PPK harus melakukan “Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan dengan Kualifikasi Ahli 1 orang S1-Teknik Informatika serta dinyatakan Kompeten dengan bersertifikat SKKNI Artificial Intelligence” untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan tenaga ahli yang tepat untuk proyek ini.
6. Dinas Pemukiman Kota X sedang menyusun spesifikasi teknis untuk merawat Fire Hydrant yang telah dimiliki, perawatan ini ditujukan agar Fire Hydrant tetap berfungsi dan memenuhi kriteria pada National Fire Protection Association 25 (NFPA 25) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:26/PRT/M/2008.
Berdasarkan deskripsi diatas maka pekerjaan perawatan ini termasuk Jenis Pengadaan dan dalam penyusunan Spesifikasi Mutunya menggunakan lebih cocok menggunakan pendekatan?
A. Barang dan Fungsi
B. Jasa Lainnya dan Standarisasi
C. Jasa Lainnya dan Fungsi
D. Barang dan Merek
Jawaban dan Penjelasan :
B. Jasa Lainnya dan Standarisasi
Jawaban B, “Jasa Lainnya dan Standarisasi”, adalah benar. Berikut penjelasannya:
- Jasa Lainnya: Dalam konteks ini, pekerjaan yang dilakukan adalah perawatan Fire Hydrant, bukan pembelian barang. Oleh karena itu, jenis pengadaannya termasuk dalam kategori “Jasa Lainnya”, bukan “Barang”.
- Standarisasi: Perawatan Fire Hydrant ini harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu National Fire Protection Association 25 (NFPA 25) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:26/PRT/M/2008. Oleh karena itu, dalam menyusun spesifikasi mutunya, pendekatan yang paling tepat adalah menggunakan standarisasi. Dengan standarisasi, Dinas Pemukiman Kota X dapat memastikan bahwa Fire Hydrant yang dirawat memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, untuk pekerjaan perawatan Fire Hydrant ini, pendekatan “Jasa Lainnya dan Standarisasi” adalah yang paling tepat.
7. Pengadaan Jasa Katering, pada spesifikasi dituangkan :
a. Lokasi tempat dilakukannya pemerimaan Jasa yang dilaksanakan di 2 Lokasi (misal : Hari 1 di Lantai 1 Gedung A, Hari 2 di Lantai 2 Gedung B)
b. Dibutuhkan 3 orang yang bertugas memastikan makanan tetap hangat dan menyajikan makanan ke tamu VIP, kemudian dilakukan pencucian piring.
Berdasarkan informasi diatas, komponen yang diuraikan tersebut adalah :
A. Layanan (a) – Waktu (b)
B. Waktu (a) – Kuantitas (b)
C. Kuantitas (a) – Waktu (b)
D. Waktu (a) – Layanan (b)
Jawaban dan Penjelasannya :
D. Waktu (a) – Layanan (b)
Jawaban D adalah benar. Berikut penjelasannya:
- Waktu (a): Lokasi dan waktu penerimaan jasa yang dilakukan di 2 lokasi pada hari yang berbeda (Hari 1 di Lantai 1 Gedung A, Hari 2 di Lantai 2 Gedung B) merupakan komponen waktu. Ini menunjukkan kapan dan di mana jasa katering harus disediakan.
- Layanan (b): Kebutuhan akan 3 orang yang bertugas memastikan makanan tetap hangat, menyajikan makanan ke tamu VIP, dan melakukan pencucian piring adalah komponen layanan. Ini menunjukkan jenis layanan yang harus disediakan oleh penyedia jasa katering.
Dengan demikian, informasi di atas merujuk pada komponen “Waktu” dan “Layanan” dalam spesifikasi pengadaan jasa katering.