Perwakilan Dalam Hubungan Internasional Antar Negara
Perwakilan Dalam Hubungan Internasional Antar Negara

Perwakilan dalam Hubungan Internasional Antar Negara

Negara yang sudah diakui kedaulatannya mempunyai personalitas hukum sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan internasionalnya, negara-negara ini diberi beberapa hak sebagai suatu anggota aktif masyarakat internasional yang salah satu hak nya adalah ‘Hak Legasi’ yang mencakup dua aspek yaitu hak legasi aktif yang merupakan hak bagi suatu negara untuk mengirim wakil-wakilnya ke negara lain dan hak legasi pasif yaitu hak bagi negara untuk menerima utusan-utusan dari negara asing.

Dalam buku Hukum Internasional, Sri Setianingsih menyebutkan bahwa Pada Abad 16 dan 17 dalam pergaulan masyarakat, negara sudah dikenal semacam misi-misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang sangat umum seperti yang sekarang dikenal. Praktik dan kebiasaan itu kemudian oleh para pakar hukum, seperti Gentilis, Grotius sampai kepada Bynkershoek dan Vattel telah dirumuskan dalam sejumlah peraturan yang lambat laun menjadi norma-norma dalam hukum diplomatik dan konsuler. Bahkan beberapa peraturan di antaranya sudah mulai diundangkan sebagai hukum nasional seperti yang terjadi di Inggris di mana telah ditetapkan undang-undang tentang kekebalan dan keistimewaan melalui Queen Ann tahun 1708.

Telah terdapat sumber-sumber hukum Internasional sesudahnya yang berhasil diterima dan disepakati, dokumen tersebut merupakan sumber hukum internasional dalam Hukum Diplomatik yang tidak hanya diratifikasi dan diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara-negara berdaulat dan beradab lainnya, sumber hukum Internasional dalam hukum Diplomatik adalah sebagai berikut :

  • Vienna Convention on Diplomatic Relations and optional protokol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality 1961 /Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961;

Pada tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961 diadakan Konferensi PBB di Wina dan berhasil mengesahkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang terdiri dari 53 pasal, yang memuat aturan-aturan penting sebagai sumber hukum dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik permanen antar negara. Selain Konvensi ini, pada saat yang sama diadopsi dua Protokol Pilihan (Optional Protocol), pertama Protokol Pilihan mengenai Perolehan Kewarganegaraan (Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality) dan kedua, Protokol Pilihan mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa (Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes). Konvensi Wina 1961 dan kedua protokolnya dinyatakan sudah berlaku sejak tanggal 24 April 1964. Dengan berlakunya Konvensi Wina 1961, maka Konvensi ini akan menjadi sumber hukum untuk pengiriman, penerimaan misi diplomatik; prinsip-prinsip yang berlaku seperti prinsip `mutual consent’, prinsip `normal and reasonable’ dalam pembentukan perwakilan diplomatik; kekebalan dan keistimewaan misi diplomatik; kekebalan dan keistimewaan yang dijamin Konvensi kepada para diplomat dan staf lainnya, serta kepada anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka; apa kewajiban pada diplomat saat menjalankan tugas di negara penerima, bagaimana pengaturan tentang konsep `inviolability (tidak diganggu-gugatnya perwakilan asing), kapan ketentuan tentang persona grata dan persona non grata dapat diberlakukan serta apa saja fungsi misi diplomatik.

  • Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Cansular Relations Concerning Acquisition of Nationality 1963 / Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler;

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler terdiri dari 73 pasal yang memuat acuan tentang cara pembukaan hubungan konsuler termasuk tugas konsul; ketentuan pemberian kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan konsuler; ketentuan-ketentuan tentang konsul kehormatan dan hak kekebalan dan keistimewaannya; ketentuan-ketentuan umum tentang pelaksanaan tugas-tugas konsuler oleh perwakilan diplomatik dan ketentuan penutup.

  • Convention on Special Mission New York 1969 / Konvensi PBB mengenai Misi Khusus / Konvensi New York 1969.

Konvensi ini juga disebut Konvensi New York 1963 mengenai Misi Khusus. Sesuai dengan mukadimahnya, Konvensi mengenai Misi Khusus merupakan pelengkap Konvensi Wina 1961 dan 1963 dan dimaksudkan untuk memberi sumbangan bagi pengembangan hubungan baik semua negara, apapun sistem perundang-undangan maupun sistem sosialnya. Konvensi New York 1969 dan Protokol Pilihannya mengenai Kewajiban untuk Menyelesaikan Sengketa sudah berlaku sejak 21 Juni 1985.

 

Lebih lanjut Sri Setianingsih menyebutkan Sumber Hukum dalam hubungan terkait hak legasi selain ketiga konvensi diatas adalah :

  • Convention on the Privileges and immunities of the United Nations 1946;
  • Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies 1947;
  • Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including diplomatic agents.

Berkaitan dengan tugas Perwakilan Diplomatik sebagai perwakilan negara berdaulat maka mengutip Sri Setianingsih dalam bukunya tugas perwakilan diplomatik adalah menjadi bentuk konkrit personifikasi dari Negara, rakyat, bangsa dan kepala negaranya. Fungsi para diplomat adalah untuk mewakili negaranya dan sebagai saluran komunikasi resmi antara negara-negara pengirim dengan negara-negara penerima. Tugas suatu perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 mencakup:

  • Mewakili negaranya di negara penerima.

Dalam kaitannya pada tugas pertama ini bertolak dari Konvensi Wina 1961 yang mengatur  bahwa perwakilan diplomatik berfungsi mewakili negara pengirim di negara penerima dan bertindak sebagai saluran untuk melakukan hubungan resmi antara kedua negara. Para wakil negara tersebut adalah wakil resmi dari pemerintahnya. Dengan surat kepercayaan (credential) yang telah diserahkan kepada kepala negara dari negara penerima pada saat kedatangannya di negara penerima, menunjukkan secara jelas posisinya atas nama kepala negaranya (negara pengirim) kepada kepala negara dari negara penerima.

Secara fundamental Dr. Umar Suryadi Bakry dalam bukunya Dasar-Dasar Hubungan Internasional menyebutkan hakikat diplomasi adalah kegiatan berkomunikasi di antara para diplomat profesional yang mewakili negaranya masing-masing, di mana pada umumnya kegiatan itu dilakukan untuk memperjuangkan kepen-tingan nasional negaranya masing-masing. Diplomasi dapat pula mem-bahas isu-isu penciptaan perdamaian (peace-making), perdagangan, perang, ekonomi, budaya, lingkungan, dan HAM. Perjanjian-perjanjian internasional biasanya juga dinegosiasikan oleh para diplomat sebelum disahkan dalam forum lebih tinggi (misalnya KTT atau pertemuan tingkat menteri). Dalam arti informal dan sosial, diplomasi adalah pekerjaan yang penuh kebijaksanaan untuk mendapatkan keuntungan strategis atau menemukan solusi yang dapat diterima secara timbal balik atas suatu tantangan bersama, dengan menggunakan seperangkat ungkapan pernyataan yang sopan dan tidak konfrontatif.

  • Perlindungan kepentingan negara pengirim di negara penerima dan kepentingan warga negaranya, dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.

Tugas untuk perlindungan kepentingan-kepentingan negara pengirim, baik kepentingan politik, kepentingan yang terkait perdagangan, di negara penerima, dipercayakan kepada misi diplomatik. Kepentingan suatu negara dalam hubungan dengan negara-negara lain sangat bervariasi, dapat mengenai masalah teritorial, penerbangan, bea masuk, pertahanan, investasi dan fasilitas-fasilitas untuk warga negaranya. Untuk itu, wakil diplomatik harus melakukan langkah-langkah yang mungkin untuk melihat adanya manfaat-manfaat di negara penerima yang dapat diperoleh oleh negaranya. Selain itu juga bagaimana negaranya dapat memperoleh kepercayaan dari negara penerima, atau produk-produk dari negaranya diperbolehkan masuk ke negara penerima, atau warga negaranya mendapat izin bertempat tinggal,menjalankan perdagangan, menanam uangnya di negara penerima.

Secara fundamental Dr. Umar Suryadi Bakry dalam bukunya Dasar-Dasar Hubungan Internasional menyebutkan dalam kegiatan rutin hukum internasional dalam saling ketergantungan ekonomi, sosial, dan teknis, serta berbagai institusi internasional fungsional yang mengatur itu semua. Semua itu mensyaratkan adanya kesadaran sosial internasional, sebiah sentimen komunitas di seluruh dunia, persepektif dari Martin Wight dalam hal ini menekankan pentingnya peranan hukum internasional dalam ‘masyarakat internasional’ tak ubahnya seperti masyarakat lain yang memiliki sistem aturan yang menetapkan hak dan kewajiban bagi anggota-anggotanya, sehingga pengaturan hukum internasional dalam hubungan antar negara tidak lepas dari pengaturan atas aktifitas yang dimaksud untuk perlindungan kepentingan negara pengirim di negara penerima dan kepentingan warga negaranya, dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional

  • Melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima.

Mr. Lansing Sekretaris Negara dari Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa kepentingan antar negara dewasa ini melalui perwakilan diplomatik lebih banyak berkaitan dengan perdagangan, finansial, dan masalah industrial. B. Sen menyatakan bahwa fungsi misi diplomatik adalah untuk mewakili negara pengirim, melindungi kepentingan-kepentingan negaranya dan warga negaranya, melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima, melaporkan semua masalah yang penting kepada negaranya dan meningkatkan hubungan bersahabat di antara kedua negara. Misi diplomatik juga harus berusaha mengembangkan kerja sama yang bermanfaat bagi negaranya (negara pengirim) di bidang perdagangan, keuangan, ekonomi, perburuhan, penelitian ilmiah dan pertahanan, sesuai perintah yang diterima dari negaranya (negara pengirim). Dalam melaksanakan semua fungsi diplomatik tersebut, Kepala Perwakilan diplomatik akan dibantu oleh anggota staf diplomatik dan para atase, misalnya atase perdagangan, perburuhan, pertahanan.

Dalam melaksanakan fungsi negosiasi, misalnya saat pemerintah negaranya berkehendak untuk membuat perjanjian dengan pemerintah negara penerima, apakah perjanjian persahabatan, perdagangan, mutual assistance, ekstradisi, sering kali diawali dengan negosiasi-negosiasi, yaitu mengadakan preliminary sounding dan exploratory talks, yang dilakukan oleh para diplomat. Sementara negosiasi yang nyata mengenai materi perjanjiannya akan dipercayakan kepada suatu misi khusus, terutama apabila menyangkut masalah-masalah bersifat teknis, misalnya perjanjian di bidang standarisasi makanan dan minuman, maka tim kerjanya adalah dari departemen teknis. Dalam kasus di mana pemerintah suatu negara tidak menghormati kekebalan dan keistimewaan warga negaranya di negara penerima, juga jika warga negaranya di negara penerima diperlakukan semena-mena, semua adalah tugas perwakilan diplomatik untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima.

Dr. Umar Suryadi Bakry dalam bukunya Dasar-Dasar Hubungan Internasional menyebutkan negosiasi berkaitan dengan komunikasi dengan pihak lain. Dalam konteks hubungan internasional, Oxford Dictionary memberi arti diplomasi sebagai manajemen hubungan internasional dengan cara negosiasi. Diplomasi dapat pula diartikan sebagai profesi, aktivitas, atau keterampilan mengelola hubungan inter-nasional, biasanya melalui perwakilan suatu negara di luar negeri. Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai penerapan dari kecerdas-an dan kebijaksanaan untuk melaksanakan hubungan-hubungan resmi antarpemerintah dari negara-negara berdaulat.

  • Memperoleh semua kepastian dengan cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada negara pengirim.

Pelaksanaan tugas ini berkaitan dengan tugas perlindungan terhadap warga negaranya masing-masing secara meluas, pada umumnya menyangkut masalah imigrasi, perdagangan, tempat tinggal, pariwisata, perlindungan terhadap warga negaranya yang menderita kekerasan atas badan, jiwa dan hartanya di negara penerima. Dalam upaya memberi perlindungan terhadap warga negaranya dan menjamin warga negaranya dapat masuk di negara lain diperlukan langkah-langkah untuk menjamin kepastian dengan cara yang sah, kadang kala negara-negara membuat suatu perjanjian persahabatan atau perjanjian lain yang dapat menjamin hak warga negaranya untuk masuk di negara penerima. Sebagai contoh, banyak warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI di Malaysia, maka jika para TKI tersebut menghadapi masalah maka adalah tugas perwakilan diplomatik RI di Malaysia untuk memberikan bantuan. Contoh lain, warga negara warga negara dari negara-negara yang tergabung dalam Persemakmuran Inggris, sampai sekarang, diperbolehkan masuk dan bertempat tinggal di Inggris untuk waktu yang tidak dibatasi. Selain itu, perwakilan diplomatik juga dapat menjalankan fungsi-fungsi konsuler, misalnya dalam pembuatan akta-akta notaris. Tugas notariatan ini mencakup pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan, menyelenggarakan pencatatan kewarganegaraan, otentikasi surat-surat penting, legalisasi dokumen-dokumen penting yang akan dipergunakan untuk urusan litigasi di negara lain harus disahkan oleh kantor perwakilan negaranya, mengeluarkan paspor dan visa.

Berkaitan dengan pelaporan perkembangan negara penerima untuk dilaporkan kepada pemerintahnya, tugas ini harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan sah yang bila dilanggar dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum maka bisa dikenakan deklarasi persona non grata.

Persona Non Grata berkaitan dengan diterima atau tidaknya perwakilan dari negara pengirim oleh negara penerima. Negara penerima mempunyai hak untuk menolak menerima seorang wakil diplomatik dari negara pengirim dan menyatakan persona non grata, bahkan setelah kedatangannya di Negara penerima. Di lain pihak, seperti diatur dalam Pasal 4 (1) Konvensi Wina 1961, bahwa negara pengirim harus memperoleh kepastian bahwa calon duta besar yang diusulkan negara pengirim harus telah memperoleh agrement atau agreation dari negara penerima. Jika calon duta besar dari negara pengirim tersebut telah memperoleh agrbnent dari negara penerima, hal itu dinyatakan sebagai persona grata.

Lebih lanjut Syahmin AK menyebutkan bahwa prakteknya setiap diplomat harus mengikuti situasi dan kondisi dalam negeri negara penerima, dengan memperhatikan berbagai berita, dan meneliti kebenaran berita itu melalui pembicaraan dengan para pejabat pemerintah. Laporan hasil penemuannya itu dikirimkan kepada pemerintah negara pengirim melalui fasilitas yang diizinkan oleh negara penerima. Lazimnya melalui diplomatic bag atau kantong diplomatik. Boleh juga menggunakan jasa kurir diplomatik dan pemberitaan dalam sandi (kode). Hanya pemasangan dari penggunaan alat komunikasi radio atau wireless transmitter saja memerlukan izin khusus dari negara penerima. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan cara yang sah di sini dalam rangka melaporkan hasil pengamatan dan pembicaraan dengan para pejabat mengenai situasi dan kondisi yang penting melalui fasilitas yang diizinkan oleh negara penerima.

  • Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.

Pada tingkat universal, kerja sama antarnegara di bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, keamanan serta bidang-bidang lainnya sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kemajuan bagi masing-masing Negara. Hubungan kerja sama antar negara tersebut juga dilakukan seiring dengan prinsip-prinsip dan tujuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa baik mengenai persamaan kedaulatan negara-negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan nasional (Pasal 1 dan 2 Piagam PBB). Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1 ayat (3) menyatakan antara lain bahwa motivasi untuk melakukan hubungan antar negara dapat dilakukan dengan membina kerja sama antarnegara, yang meliputi berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keamanan.

Tugas untuk meningkatkan hubungan persahabatan ini merupakkan hal prinsipal dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah disebutkan diatas dan menjadi prinsip-prinsip dasar yang perlu di sublimasi dalam motivasi negara-negara yang melakukan hubungan berkaitan dengan hak legasi berkaitan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keamanan, motivasi itu juga harus sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB, untuk membina kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan dan dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar bagi umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

Lebih lanjut Syahmin AK menyebutkan berkaitan dengan fungsi ke-5 ini, yaitu sebagai hal yang  penting juga diperhatikan terutama dipandang dari segi politik internasional, karena menyangkut cita-cita pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hubungan ini, kegiatan Spionase, Pencurian dokumen negara, dan mencampuri urusan dalam negeri negara lain adalah melanggar hukum internasional. Di samping itu, jelas merupakan tindak pidana dalam suasana hukum nasional. Kembali kepada pengertian kekebalan diplomatik, masih terdapat satu pengertian klasik dalam teori hukum international Publik yang berasal dari satu putusan pengadilan Inggeris, yaitu perkara Dickinson vs Del Solar 1931. Dalam perkara ini Robert Edmud Dickinson, yang bertindak sebagai penggugat untuk meminta ganti kerugian kepada tergugat Emilio Del Solar –Sekretaris I Kedutaan Besar Peru untuk London–, sehubungan dengan luka yang dideritanya disebabkan oleh kelalaian mengendarai mobil yang harus dipertanggung-jawabkan Del Solar. Alasannya ialah Del Solar dianggap tunduk pada yurisdiksi pengadilan Inggris, karena ada nota resmi dari Duta Besar Peru di London. bahwa dalam kasus ini Del Solar melepaskan (waiver) kekebalan dari keistimewaan diplomatiknya. Meskipun perkara ini bersifat perdata, namun terdapat satu pernyataan dalam keputusan pengadilan London yang dalam penafsirannya tentang kekebalan diplomatik, ternyata berpengaruh pada doktrin internasional. Pernyataan pengadilan itu berbunyi: “kelonggaran diplamatik tidak memberikan kekebalan terhadap tanggungjawab hukum, melainkan hanya memberikan pembebasan dari yurisdiksi pengadilan setempat’ . Dalam hubungan ini, diketahui ada salah seorang pakar hukum internasional Inggeris yang mendukung pernyataan pengadilan Inggeris di atas, yaitu Max Sorenson, dengan mengatakan: „… diplomats are not above the law in force in the receiving State ” (” para diplomat tidaklah berdiri di atas hukum yang berlaku di negara penerima …. “).

Dengan demikian berdasarkan pendapat yang berdasarkan sumber hukum Internasional diatas kami simpulkan bahwa diplomat tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hukum setempat (negara penerima), terlepas dari adanya kekebalan dan keistimewaan dari tugas perwakilan diplomat yang tidak dimiliki perwakilan lainnya. Dengan strategisnya tugas dari perwakilan diplomatik sebagaimana disebutkan diatas yang bahkan dapat melaksanakan tugas dari perwakilan lainnya dalam kondisi tertentu, maka terdapat keistimewaan dari tugas Perwakilan Diplomatik yang tidak dimiliki perwakilan lainnya, adapun mengutip pernyataan dalam usaha memahami dan menelaah tentang status diplomatik sebagaimana dikemukakan oleh Syahmin AK, yang berbunyi sebagai berikut :

Menelaah tentang status diplomatik, pertama-tama yang segera muncul adalah persoalan kekebalan diplomatik. Akan tetapi, hendaknya jangan dulu pengertian ini dianggap sebagai privileges yang bersifat absolut dalam arti melekat mutlak pada pribadi sang diplomat, hanya karena ia mempunyai status diplomatik yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang tepat adalah kekebalan diplomatik itu mempunyai sifat fungsional. Artinya, setiap diplomat menikmati kekebalan demi kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik negaranya secara efisien di negara penerima. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa maksud dan tujuan pemberian -kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.

Untuk menjelaskan secara distintif masing-masing Perwakilan dengan Diplomat, maka perlu dipaparkan secara singkat masing-masing Sumber Hukum Internasional dapat ditarik poin-pon penting sebagaimana telah disusun oleh Prof DR. S.M Noor, S.H.,M.H dkk sebagai berikut :

  • Berdasarkan aturan-aturan dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol Tambahan dari Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengenai hal memperoleh kewarganegaran, maka dapat ditarik poin-poin penting yakni hubungan diplomatik dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh Duta Besar (Ambassador). Ambassador mewakili negara dalam mengurusi kepentingan publik dalam Konvensi Wina yang dihadiri kepala negara dari negara-negara Eropa sehingga dicapai persetujuan mengenai perwakilan diplomatik. Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik diatur 3 tingkatan bagi seorang Kepala perwakilan diplomatik, 3 tingkatan dimaksud adalah sebagai berikut (1) Duta Besar yang ditempatkan pada Kepala negara dan Kepala Misi yang tingkatannya sama; (2) Envoys Ministers dan internuncois yang ditempatkan pada kepala Negara; dan (3) Kuasa Usaha yang ditempatkan pada Menteri Luar Negeri (Saat ini setiap negara yang merdeka dan berdaulat hampir selalu menempatkan perwakilan diplomatiknya disetiap negara).
  • Pengaturan Hubungan Konsuler dan Perwakilan Konsuler yang dalam sejarah berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan hukum kebiasaan internasional baru dikodifikasikan pada tahun 1963 dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Diadakannya Konvensi ini yang terdiri dari 79 pasal yang keseluruhannya mengenai hubungan konsuler, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya akan meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membedakan ideologi, sistim politik atau sistim sosialnya. Hak istimewa dan kekebalan tersebut diberikan hanyalah guna mnjamin pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler secara efisien Konvensi mengatur antara lain hubungan-hubungan konsuler pada umumnya, fasilitas, hak-hak istimewa dan kekebalan kantor perwakilan konsuler, pejabat konsuler dan anggota perwakilan konsuler lainnya serta tentang pejabat-pejabat konsul kehormatan dan konsulat-konsulat kehormatan. Baik Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik maupun Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler masing-masing dilengkapi dengan Protokol Opsional mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan.
  • Misi khusus dalam hukum internasional ini didasarkan pada atau memiliki pijakan hukum pada Konvensi New York 1969 yang secara khusus membahas mengenai special mission atau misi khusus. Mengenai kekebalan dari Misi Khusus (Special Missions) pengaturannya dikenal dengan The Convention on Special Missions 1969. Dalam banyak hal negara-negara akan atau dapat mengirim dan mengutus misi khusus atau misi ad hoc ke negara-negara tertentu untuk membicarakan suatu isu yang telah ditentukan di samping mempercayakannya kepada staff perwakilan diplomatik dan konsuler yang sifatnya permanen. Dalam keadaan demikian utusan khusus (special missions) entah semata-mata bersifat teknis atau secara politis penting dapat mengandalkan adanya kekebalan-kekebalan tertentu yang pada dasarnya berasal (derived from) dari Konvensi-Konvensi Wina dengan cara menggunakan analogi disertai modifikasi seperlunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dari the Convention on Special Missions 1969, negara pengirim harus membiarkan negara penerima (the host state) mengetahui besarnya (size) serta komposisi dari misi tersebut, sementara menurut Pasal 17 misi tadi harus hadir di suatu tempat yang disetujui oleh negara-negara yang bersangkutan atau di Kementerian Luar Negeri dari negara penerima.
  • Berdasarkan isi naskah Konvensi Wina Tahun 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap Orang-Orang yang Dilindungi Secara Internasional, Termasuk Agen Diplomatik tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa betapa pentingnya perlindungan terhadap orang-orang tertentu yang dilindungi oleh hukum internasional. Dalam mukadimah konvensi ini, ditekankan akan pentingnya aturan-aturan hukum internasional mengenai tidak boleh diganggu gugatnya dan perlunya proteksi secara khusus bagi orang-orang yang menurut hukum internasional harus dilindungi termasuk kewajiban-kewajiban negara dalam menangani dan mengatasi masalah Penghukuman atas kejahatan terhadap orang-orang yang harus dilindungi menurut hukum internasional.
  • Konferensi PBB mengenai keterwakilan negara-negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal telah diselenggarakan di wina, Austria sejak 4 febuari-14 maret 1975 yang dihadiri oleh 81 negara, 2 negara peninjau, 7 badan khusus, 3 organisasi antarpemerintah, dan 7 wakil dari organisasi pembebasan nasional yang dilakukan oleh organisasi persatuan afrika atau liga arab. Konferensi kemudian menyetujui konvensi tersebut yang terdiri dari 92 pasal dan terbuka untuk penandatanganan sejak 14 maret 1975 ssampai 30 april 1975 di kementrian luar negeri Austria, kemudian diperpanjang s.d. 30 maret 1976 di PBB new york. Dalam Konvensi Wina ini, yang dimaksud dengan Organisasi Internasional yang bersifat universal adalah Organisasi Internasional PBB, badan-badan khusus yang berada di bawah PBB dan organisasi lainnya yang keanggotaannya dan tingkat pertanggungjawabannya bersakala internasional. Ruang lingkup yang diatur dalam konvensi ini berdasarkan Pasal 2 adalah meliputi perwakilan suatu negara dalam hubungannya dengan setiap organisasi internasional yang bersifat universal dan keberadaan perwakilannya dalam menghadiri konferensi-konferensi yang diatur atau berada di bawah perlindungan dari organisasi tersebut.

Berdasarkan Buku Hukum Internasional karangan Sri Setianingsih dan Wahyuningsih berkaitan dengan Hubungan Diplomat, terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut :

  • Prinsip Resiprositas sebagaimana berlakunya hak legasi, Dimana setiap negara berdaulat dan merdeka diakui mempunyai hak untuk mengirim utusannya untuk mewakili di Negara lain dan timbal balik berlaku pula memiliki kewajiban menerima utusan negara lain, hak dan kewajiban ini juga memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada para diplomat, keluarganya, dan kantor perwakilan oleh negara penerima.
  • Prinsip Mutual Consent atau kesepakatan antarnegara berdaulat yang berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961 dengan demikian saling pengakuan ini setelah diumumkan bersama ditindaklanjuti dengan melaksanakan kesepakatan antarnegara berdaulat tersebut dengan membuka tingkatan paling tinggi dikepalai oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau membuka tingkat yang lebih rendah yang dikepalai Kuasa Usaha Terap.
  • Prinsip Extrateritorial yang merupakan pengakuan antarnegara berdaulat bahwa wilayah Gedung Perwakilan Diplomatik, Tempat Kediaman para pejabat diplomatik, dan properti didalamnya termasuk dokumen dan arsip, merupakan perluasan wilayah dari negara pengirim dan diluar yuridiksi negara penerima sehingga tidak dapat dikuasai oleh hukum dan peraturan di Negara Penerima sehingga diplomat hanya dikuasai oleh hukum dari negara pengirimnya.
  • Prinsip Free Apoinment atau Prinsip Penunjukan bebas yang memberikan kewenangan bagi negara pengirim untuk menunjuk anggota staf diplomatik dengan tanpa perlu meminta persetujuan negara penerima, dikecualikan dari prinsip Free Apoinment adalah penunjukan Duta Besar yang perlu meminta persetujuan negara penerima dalam bentuk agreement atau agreation dari negara penerima.
  • Prinsip Inviolability atau tidak dapat diganggu gugat sebagaimana dinyatakan pada Pasal 29 Konvensi Wina yang mengatur bahwa para diplomat tidak dapat ditahan atau ditangkap, termasuk mencakup di dalamnya tempat tinggal, surat dan dokumen, dan hartanya tidak dapat diganggu gugat.
  • Prinsip Free Movement yang menjamin kebebasan bergerak dan melakukan perjalanan bagi anggota perwakilan di dalam wilayah negara penerima sehingga dapat melakukan tugasnya secara efektif.
  • Prinsip Free Communication dimana negara penerima memberi kemudahan dalam bentuk izin dan perlindungan dalam melakukan kebebasan berkomunikasi dengan pemerintahnya, dengan anggota perwakilan lainnya, dan dengan konsulat dari negaranya, komunikasi ini dapat menggunakan semua cara yang laya meliputi kurir diplomatik, radio transmiter berizin dari negara penerima, dan lain-lain yang tidak dapat diganggu gugat selama melaksanakan fungsi diplomatik tersebut.
  • Prinsip Reasonable and Normal yaitu dengan pembukaan hubungan diplomatik maka penindaklanjutan pembukaan tersebut adalah di bukanya perwakilan diplomatik, dalam pembukaan perwakilan bila tidak ada kesepakatan mengenai jumlah anggota staf perwakilan yang akan diakreditasikan di negara penerima maka jumlah anggota staf perwakilan tersebut harus didasarkan dengan asas kewajaran dan pantas yang memperhatikan kondisi yang terjadi di Negara Penerima dan volume pekerjaan dan kepentingan yang harus dilindungi di negara penerima, pada kondisi tertentu negara penerim dalam batas-batas yang pantas dan wajar secara non-diskriminatif dapat menolak untuk menerima dalam kategori tertentu.

Dengan mempelajari secara spesifik terkait Perwakilan Diplomatik dan perwakilan-perwakilan lainnya, maka dapat ditemukan perbedaan dari perwakilan diplomatik yang menunjukkan adanya perbedaan berkaitan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh perwakilan lainnya (Konsuler), yaitu :

 

Perbedaan Perwakilan 1

Perbedaan Perwakilan 2 Perbedaan Perwakilan 3 Perbedaan Perwakilan 4 Perbedaan Perwakilan 5

Perbedaan Perwakilan 6
Referensi :
Sri Setianingsih, Wahyuningsih. 2014. Hukum Internasional. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Syahmin AK, Penerapan Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik (Analisis Terhadap Kasus Penangkapan dan Penahanan Diplomat Asing di Indonesia), Hukum dan Pembangunan, April 1997.
Dr. Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional., Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.
Prof. DR. S.M Noor S.H.,M.H., Birkah Latif S.H.,M.H.,LL.M., Kadarudin, SH.,M.H. Buku Ajar Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional, Pustaka Pena Press, 2016.

 

 

Sebelumnya Perspektif Hukum Internasional dalam Pengelolaan Kemaritiman Republik Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan
Selanjutnya Eksistensi Keragaman Indonesia di Mata Dunia

Cek Juga

hukum internasional

Seri Hukum Internasional #11 : Palestina, Keanggotaan Penuh dalam PBB, dan Penjegalan Permintaan Keanggotaan Penuh Palestina oleh Anggota Dewan Keamanan PBB

Pendahuluan Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: