Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi.

April 9, 2022 PEMERINTAHAN 611 Dilihat

Download di : perpres-nomor-50-tahun-2022

Cek Juga

refleksi studi pembelajaran mata kuliah kebijakan publik

Belajar Kebijakan Publik: Dari Definisi, Proses, hingga Implementasi di Dunia Nyata

Berikut ini adalah refleksi dari proses Pembelajaran Mata Kuliah S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Terbuka ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasihBatalkan balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hari ini : 225

Kemarin : 715

Bulan ini : 12072

Tahun ini : 12072

Total Kunjungan : 1406463

Hits Hari ini : 1766

Total Hits : 4981531

Who's Online : 3

Alamat IP anda: 216.73.216.103

Christian Gamas, S.T.,S.H.,M.M.,AFP.,CP.NLP.,CLMA.,C.RM.,CSCM., C.Med.,CPOf.,CPSp

Pendidikan

Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Teknik Jurusan Informatika Universitas Surabaya (2003-2008)
Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik Jurusan Hukum Universitas Terbuka (2018-2022)
Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka (2023-Proses)
Magister Strata-2 (S2) Manajemen Pascasarjana Jurusan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya (2008-2010)
Mahasiswa Doktor Strata-3 (S3) Universitas Merdeka Malang

Kompetensi/Kemitraan

Asesor Kompetensi (BNSP) (2023)
Certified Procurement Specialist (BNSP) (CPSp) (2023)
Certified Procurement Officer (BNSP) (CPOf) (2022)
Mediator Bersertifikat (Lembaga Sertifikasi Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung) (2022)
Mediator Bersertifikat (BNSP) (C.Med) (2022)
Certified Supply Chain Manager (BNSP) (CSCM) (2022)
Anggota Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (2023-2024)
Anggota Badan Riset Pengembangan dan Konsultasi Asosiasi Vendor Indonesia (2022)

Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Lanjut (2021 - Sekarang)

Probity Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2021)

Certified Practitioner Neo Neuro Linguistic Programming (NNLP) Practitioner (2020)
Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (2020)
Fasilitator BNSP Level 3 (2020)
Pendamping Kontrak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2020)

Procurement Probity Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2019)

Ahli Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar (2015)
Perencana Keuangan Pribadi/Associated Financial Planner (2008)

Pengalaman Kerja

- Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat (29 Desember 2023 - Sekarang)
- Pengelola Pengadaan barang/Jasa Ahli Muda (31 Desember 2021 - 29 Desember 2023)
- Sub-Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (31 Desember 2021 - 29 Desember 2023)
- Kepala Sub-Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (Oktober 2021 - 31 Desember 2021)
- PLT. Kepala Sub-Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (2021-Oktober 2021)
- Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan / Kanit Pembinaan dan Advokasi pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (Desember 2016-Oktober 2021)
- Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (2019-2020)
- Tutor Universitas Terbuka (2013-Sekarang)
- Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Sendawar (2011-Sekarang)
- Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan (2015-2016)
- Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendapatan Daerah (2015-2016)
- Pejabat Pengadaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (2016)
- Anggota Ex-Officio Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (2014-2016)
- Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kutai Barat (2011-2016)
- Dosen Mata Kuliah Aplikasi Komputer Politeknik Negeri Samarinda (2010)
- Director Pemasaran PT. Harmoni Dinamik (2005-2009)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi.

Menyukai ini:

Artikel Terkait

Cek Juga

Belajar Kebijakan Publik: Dari Definisi, Proses, hingga Implementasi di Dunia Nyata

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasihBatalkan balasan

hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

Macam Macam Perikatan yang sudah umum dikenal di Masyarakat

Paradigma Administrasi oleh Nicholas Henry

HPS Bukan Harga Paling Benar, Apalagi Alat Menghitung Kerugian Negara

Swakelola Bukan Tanpa Kontrak, dan Pembayarannya Tetap Harus Tertib

Ketika Harga Naik, Mengapa Threshold Pengadaan Langsung Tetap?