Idealnya ber-TKDN dibuktikan dengan adanya sertifikat yang tayang di tkdn.kemenperin.go.id
tkdn.kemenperin.go.id adalah daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam Perpres PBJP Pasal 66 ayat (3)
Mari diperhatikan tidak semua produk dalam negeri punya sertifikat TKDN
idealnya memang punya TKDN tapi tidak semua memiliki sertifikat tersebut, bisa karena masih proses, bisa juga karena memang produk tersebut tidak perlu.
contoh yang tidak perlu, pengadaan jasa kebersihan, tenaga nya jelas warga negara Indonesia.
Contoh lain, makan minum berupa nasi kotak yang dikelola warung mbok sebelah, padinya ditanam dan ditanak jadi nasi, lauk ya ambil dari tambak pembudidaya lokal, nasi kotak tersebut bahannya produksi dalam negeri dan dijual UMK-Koperasi, ya boleh saja dibeli walau gak punya sertifikat TKDN.
jadi jangan sampai salah kaprah
yang merepotkan adalah kebiasaan keuangan, harus memungut PPN, harus membeli dari PKP artinya…. Kapan kesempatan bagi UMK-Kop ada? Kemudian kapan bisa bertumbuh bila kewajibannya dipaksa harus sama dengan PKP?
yang perlu diobati adalah sistem nya secara besar dan utuh.