Lingkungan Pengadaan

Pengantar

Pelaku Usaha di Sektor Privat memiliki bidang keilmuan yang disebut sebagai Lingkungan Bisnis, dalam Lingkungan Bisnis dipelajari bagaimana sebuah Bisnis berinteraksi satu sama lainnya, demikian juga dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, Lingkungan Pengadaan menjadi perlu untuk dipelajari dalam kaitannya pada interaksi antar aspek satu sama lainnya.

Pembahasan

Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa yang membedakan antara sektor Privat dan Sektor Pemerintah telah dibahas sekilas pada artikel berikut : tautan menuju artikel

Adapun organisasi dalam lingkungan pengadaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu :

  • Perusahaan Swasta/Privat
  • Organisasi Publik/Pemerintah
  • Organisasi Nirlaba

Perusahaan Swasta/Privat dalam lingkungan pengadaan meliputi pelaku usaha Usaha Kecil dan Menengah, perusahaan swasta, perusahaan swasta nasional, dan sebagainya.

Organisasi Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

Organisasi Nirlaba adalah pihak-pihak yang melakukan bantuan sosial dan kemanusiaan, melaksanakan pendidikan, melaksanakan pengembangan ekonomi masyarakat kecil, melaksanakan pengembangan profesi,dsb.

Merumuskan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika tentunya harus berdasarkan masing-masing jenis dari lingkungan pengadaan, perusahaan swasta belum tentu cocok menggunakan aspek dari organisasi nirlaba, dan seterusnya, sehingga melakukan penyesuaian yang paling optimal hingga tingkatan organisasi menjadi hal yang perlu dilakukan sejak awal untuk mendapatkan manfaat dari pengadaan barang/jasa.

Kesimpulan

Melakukan penyesuaian terhadap Lingkungan Bisnis dengan pengaturan yang optimal merupakan hal yang tidak kalah penting dibandingkan pelaksanaan pengadaan itu sendiri.

Tetap Semangat, tetap sehat, dan salam pengadaan.

Sebelumnya Definisi Risiko
Selanjutnya Aspek Penting Dalam Strategi Pengadaan

Cek Juga

Prestasi dalam Kontrak sebagai Obyek Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), definisi perikatan tersirat dalam Pasal 1233 KUHPer yang berbunyi ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: