Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengantar

Dalam artikel Lingkungan Pengadaan : https://christiangamas.net/lingkungan-pengadaan/dan Pelayanan Prima (Service Excellence) dan Keterkaitannya pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : https://christiangamas.net/pelayanan-prima-service-excellence-pada-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ telah dibahas karakteristik organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, artikel ini akan menjelaskan tentang karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membedakannya dengan karakteristik Organisasi Pengadaan lainnya.

Pembahasan

Dengan cakupan peraturan yang luas secara administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat kelembagaan yang memiliki karakteristik khusus dengan manajemen yang berbeda walaupun menggunakan APBN/APBD, diantaranya :

  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  • Desa/Kampung

Karakteristik yang berbeda atas kedua kelompok besar organisasi diatas dalam hal pengadaan dalam tingkat kematangan tertentu dapat berbeda-beda sehingga diatur terpisah.

Perbedaan

Perbedaan karakteristik tersebut diatas dibagi sebagai berikut :

  • BUMN/BUMD
    • Berfungsi sebagai Operator dan menghasilkan profit
    • Jenis usaha sangat bervariasu dengan karakteristik yang berbeda bergantung core bussiness yang dilaksanakan
    • Barang/Jasa sebagian besar digunakan sebagai input dan diolah menjadi produk/jasa yang dijual/diperdagangkan kembali untuk memperoleh keuntungan
    • Pengadaan menjadi bagian dari fungsi manajemen rantai pasok
    • akuntabilitas penggunaan anggaran BUMN kepada shareholders yang merupakan Pemerintah (sebagian besar kepemilikan saham oleh Pemerintah)
    • Sistem dan organisasi pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran berbeda dengan Pemerintah
  • Desa/Kampung
    • Nilai dan karakteristik Barang/Jasa lebih sederhana sehingga diperlukan aturan yang sederhana
    • Sistem dan organisasi pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan APBDesa berbeda dengan instansi pemerintah
    • Kualifikasi SDM yang dibutuhkan dan dimiliki untuk mengelola pengadaan di desa juga berbeda
    • Pelaksanaan PBJ di desa diharapkan tidak hanya melibatkan pelaku usaha sebagai penyedia tetapi diutamakan melibatkan peran serta masyarakat.
  • Pemerintah
    • Merupakan pembuat kebijakan, regulator, dan menyediakan pelayanan umum
    • Barang/Jasa yang diadakan pemerintah adalah barang final
    • Akuntabilitas penggunaan anggaran Pemerintah adalah kepada rakyat pembayar pajak

Kesimpulan

Berdasarkan perbedaan karakteristik diatas maka dibutuhkan pengaturan yang berbeda sehingga Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak mengatur dan memisahkan BUMN/BUMD dan/atau Desa/Kampung dari Perpres 16/2018. Demikian disampaikan tetap semangat, tetap sehat, dan salam Pengadaan!

 

Peraturan
Sebelumnya Bapak Buah
Selanjutnya Merdeka!!!! dan berhenti “Playing Victim”

Cek Juga

Pelaksanaan Pengadaan Produk Dalam Negeri

Idealnya ber-TKDN dibuktikan dengan adanya sertifikat yang tayang di tkdn.kemenperin.go.id   tkdn.kemenperin.go.id adalah daftar inventaris ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: