UMUM

Pengertian Administrasi Pertanahan

secara umum melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (https://kbbi.kemdikbud.go.id/), dimana masing-masing berdefinisi : Administrasi usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kegiatan ...

Selengkapnya

Kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tidak terbatas pula

Berdasarkan buku Sosiologi Korupsi : Kajian Multiperspektif Integratif dan Pencegahannya – Edisi Pertama oleh Dr. Anantawirakrama Tungga Atmadja, M.Si., Ak., CA dan Nengah Bawa Atmadja, M.A., pernyataan tersebut disebutkan oleh Lord Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creghton pada tanggal 3 April 1887. Pernyataan yang secara harafiah kami terjemahkan secara ...

Selengkapnya

Organisasi Jepang, keberhasilan negara dalam mempertahankan identitas budaya yang berpengaruh pada Manajemen Organisasi, COVID-19 dan pola interaksi organisasi di masa mendatang

Dalam Organisasi dan Manajemen kita mengetahui adanya organisasi ala Jepang, yang menerapkan disiplin, sistim promosi kerja yang berorientasi proses secara pelan namun berbasis kompetensi, ketepatan waktu (kanban) dan akurasi dalam pekerjaan. Praktik nya adalah sistim Just in Time milik Toyota yang menerapkan Kanban yang bisa menghasilkan siklus logistik yang efektif. ...

Selengkapnya

Sejarah Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia

Jimly Asshidiqi mengemukakan bahwa istilah  konstitusi pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa latin “constitutio” yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan ...

Selengkapnya

Ketenagakerjaan dan eksploitasi anak-anak

Perlindungan anak dalam sektor ketenagakerjaan di Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (UU35/2014), dimana disebutkan dalam Pasal 76I berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ekspoitasi secara ekonomi ...

Selengkapnya

Hukum Ketenagakerjaan dan model empat sektor Steve Wadell

Sebagaimana peran dan hubungan antara masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan bisnis pada umumnya disetiap negara, di indonesia juga berlaku model empat sektor dalam lingkungan alamiah. Model lingkungan alamiah ini sebagaimana dikemukakan oleh Steve Wadell adalah dalam aspek alamiah nya sebagai sebuah kesatuan lingkungan alamiah terdiri atas keseluruhan sektor Pemerintahan, keseluruhan ...

Selengkapnya

Hukum Tata Negara, definisi dan mengapa perlu dipelajari?

Hukum tata negara memiliki pengertian yang beraneka ragam dikemukakan oleh para pakar tergantung dari sudut pandang yang dipakai, beberapa pakar tersebut mengemukakan Hukum Tata Negara antara lain : Van Vollenhoven mengemukakan bahwa Hukum Tata Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (orgaan) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang ...

Selengkapnya

Kerusakan Lingkungan, dan penyatuan persepsi atas dikotomi Peran Pemerintah Pusat atau Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan berkelanjutan demi Keberlangsungan Lingkungan

Keberlangsungan lingkungan hidup pada negara Republik Indonesia tidak hanya menjadi perhatian dari Era Otonomi Daerah, dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memiliki pengaturan perlindungan atas pengelolaan lingkungan hidup yang mana pada Pasal 28(H) disebutkan”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik ...

Selengkapnya

Pembangunan Daerah, Aktifitas Ekonomi, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan Dampak Pada Sosial Budaya dan Lingkungan

Pendapatan Asli Daerah merupakan unsur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterima dan pemungutannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk diterimakan sebagai pendapatan dalam APBD, pemisahan antara alokasi keuangan dari pusat dan daerah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan daerah-daerah dalam era otonomi daerah di era desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah yang ...

Selengkapnya

Unsur-Unsur dalam Konsumen selaku Konsumen Akhir yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

dalam Ketentuan Umum yang berada pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pada Bagian Penjelasan ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?