Pada Perpres 12/2021 di Pasal 66 ayat (1) berlaku : Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Kewajiban ini berlaku bila Pasal 66 ayat (2) terpenuhi, yaitu : Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri ...
Selengkapnya
Perhatikan di judul saya tulis penerimaan dengan penulisan “Penerimaan”. Pada prinsipnya semua ASN tidak boleh pamrih dan bekerja iklas dan tidak boleh melakukan Penerimaan dari pihak yang dilayani, bila dilakukan hal itu maka kategorinya bisa mulai diklasifikasikan pungutan liar hingga tindakan kolusi. Pada Perpres pengadaan huruf h ayat (1) pasal ...
Selengkapnya
Berikut ini adalah soal yang dibahas di Whatsapp Group (berminat bergabung silakan klik tautan di : https://christiangamas.net/forum-pengadaan/) Pertanyaan trigger 1 : Paket Jasa Provider Internet digubakan sepanjang tahun sebesar Rp240.000.000 dapat dilaksanakan dengan cara???? a. Swakelola b. Penyedia Jawaban diatas secara umum di forum membagi 2 tim, ada tim Swakelola ...
Selengkapnya
Rancangan Kontrak itu erat kaitannya dengan Sediaan Kas, jadi seyogianya perlu dipikirkan sejak awal dari aspek Perencanaan Keuangan. Kaitan dengan rancangan kontrak ini berdasarkan dari Model Pembayaran yang akan dicantumkan dalam Rancangan Kontrak. Pilihannya hanya ada 3 yaitu : Sekaligus Termin Bulanan Untuk memudahkan, saya berikan contoh pada Kontrak kegiatan ...
Selengkapnya
Konsolidasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna : nperbuatan (hal dan sebagainya) memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dan sebagainya) npeleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan n Psikonsep yang mengatakan bahwa terdapat perubahan fisik pada otak setelah sesuatu dipelajari Pada prinsipnya dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa merupakan strategi untuk mempermudah proses ...
Selengkapnya
Tugas PPK terkait Uang Muka di Pasal 11 ayat (1) Perpres PBJP : f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; Berkaitan dengan UANG MUKA dan rancangan kontrak ketentuannya adalah : ayat (1) Pasal 29 Perpres PBJP : Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. ayat (2) ...
Selengkapnya
pak, ijin bertanya, ada OPD di daerah kami akan mengadakan kegiatan di hotel, dengan nilai diatas 200jt. Tetapi pembebanannya di DPA bukan di rekening Akomodasi hotel, tetapi dipisah di rekening Sewa Kamar, Sewa Ruang Rapat dan Mamin..pertanyaannya: 1. Apakah boleh mekanisme pengadaannya dikecualikan dengan konsolidasi di 3 rekening tersebut, krn ...
Selengkapnya
Tidak Boleh Jelas bahwa kewenangan KPA pada Pemda terbatas, KPA pada Pemda tidak memiliki peluang pendelegasian semua tugas dan kewenangan seperti KPA APBN. Tapi sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana PP Perangkat Daerah beserta Perubahannya KPA di RSUD yang merupakan Direktur memiliki kewenangan “KPA rasa PA”? Jawabannya benar dari aspek ...
Selengkapnya
Strategi pengadaan berdasarkan kuadran supply positioning model : A. Routine : pekerjaan risiko rendah dan nilai kecil, sehingga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, gunakan metode pemilihan yang sederhana, kelola pasokan dan perhatikan dengan baik kapan waktunya membeli. B. Leverage : pekerjaan risiko rendah dan nilai besar, untuk memperbesar efisiensi dan/atau solusi keterbatasan ...
Selengkapnya
Masih ya soal ini 😁 Kronologis : PP 12/2019 adalah aturan sebelum adanya keputusan penyederhanaan birokrasi Pertengahan 2019 muncul keputusan untuk penyederhanaan birokrasi PMDN 77/2020 adalah aturan spesifik terkait yang aktual dalam pelaksanaan keuangan daerah, dalam hal ini PMDN 77/2020 merupakan Peraturan yang dimandatkan oleh PP agar Mendagri membuat aturan ...
Selengkapnya