Alur Bisnis Katalog Elektronik Semakin Dipermudah Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengubah proses bisnis katalog elektronik menjadi lebih sederhana. Salah satu tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak pelaku usaha kecil dan mikro untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan mendorong pemanfaatan produk dalam negeri. Aturan baru ini ...
SelengkapnyaPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Persiapan Pengadaan dengan metode pemilihan melalui e-Purchasing
pemilihan penyedia dengan metode e-Purchasing saat ini dilakukan melalui aplikasi, aplikasi tersebut adalah : katalog elektronik (e-katalog) toko daring Persiapan pengadaan untuk e-Purchasing dalam proses “Persiapan Pengadaan” memiliki keistimewaan dalam hal penyusunan HPS, dengan demikian perkiraan harga tidak perlu disusun HPS. Spesifikasi Teknis maupun rancangan kontrak/rancangan surat pesanan dapat given ...
SelengkapnyaNota Kesepahaman / Memoranding of Understanding pada era Perpres 12/2021
Turunan dari Perpres 12/2021 yang menjelaskan Pedoman Swakelola adalah PerLKPP 3/2021, saat ini untuk Nota Kesepahaman / Memoranding of Understanding sekarang hanya diperlukan pada Swakelola pada Tipe II. Artinya tidak lagi diperlukan MoU pada Swakelola tipe III dan tipe IV seperti PerLKPP 8/2018. Demikian.
SelengkapnyaAsuransi dan Pengadaan dikecualikan
Untuk Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah yang penggunaannya intens, memiliki potensi dicuri, dan/atau ada potensi kerusakan karena kecelakaan maka sebaiknya diasuransikan. Kendaraan Dinas contohnya, karena dibeli langsung lunaa, tidak dengan cicilan, jika terjadi kecelakaan dan rusak maka kerusakannya menjadi beban biaya perawatan. memang yang terjadi adalah tidak terbiasanya aparatur untuk ...
SelengkapnyaDesain Medium Bis Pemkab Kutai Barat
Jadi dulu pengalaman di tahun 2019 saya melakukan pengadaan bis sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, riset spek, desain, dan hal-hal lainnya digodok bersama tim, pengadaannya lancar jaya selesai, dan gambar desain nya (yang dibuat oleh tim saya) ternyata dipandang menarik, bukti apresiasi desain itu ketika orang lain yang tidak saya kenal ...
SelengkapnyaSwakelola atau Penyedia?
Merupakan Cara untuk memperoleh barang/jasa, dituliskan di Perpres 12/2021 sbb : Pasal 3 ayat (3) : Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a.Swakelola; dan/atau b.Penyedia keduanya dikerjakan untuk menghasilkan barang/jasa bagi pemerintah berdasarkan kontrak, lihat angka 44 Pasal 1 : 44.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ...
SelengkapnyaPemberlakuan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021
PerLKPP Nomor 9 tahun 2018 dicabut dengan aturan ini sebagaimana Pasal 9 PerLKPP 12/2021. Perhatikan bahwa pada bagian Mengingat angka 2 dan angka 3 disebutkan : 2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor ...
SelengkapnyaPengaduan Masyarakat terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagaimana bila terdapat pengaduan masyarakat dan/atau ada surat kaleng dari kelompok masyarakat terkait PBJ kepada Aparat Penegak Hukum menurut Perpres Pengadaan? Normatif aturan dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 telah diatur dalam Pasal 77 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 maka Aparat Penegak Hukum (APH) meneruskan pengaduan masyarakat kepada Aparat Pengawas ...
SelengkapnyaSengketa Kontrak dan tahapannya?
Apabila terjadi Sengketa Kontrak di Kantor Pemerintah tempat anda bertugas, apa yang harus dilakukan? Berkaitan dengan sengketa kontrak, tentunya perlu dilihat lagi klausul Penyelesaian Sengketa, bila dari proses pemilihan pada rancangan kontrak dituliskan secara litigasi maka selesaikan secara litigasi melalui pengadilan, bila dituliskan secara non-litigasi maka dilakukan penyelesaian dengan APS ...
SelengkapnyaUKPBJ dan bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa
Sebagaimana yang telah saya tuliskan dalam Artikel : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada era Perpres 12/2021 Jo. Perpres 16/2018 Salah satu Perangkat Organisasi di UKPBJ adalah bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa Tugasnya ya melakukan Pembinaan dan Advokasi, Pembinaan berdasarkan KBBI ...
Selengkapnya