PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Cara Pengadaan diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Perpres PBJP. Ketika memilih Cara Pengadaan dengan Swakelola, maka pekerjaan dengan Jenis Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan/atau Jasa Konsultansi dilakukan oleh Penyelenggara Swakelola. Ketika menghadapi Pertanyaan terkait SWAKELOLA, saya biasanya selalu Waspada, saya bertanya lebih lanjut, jangan-jangan yang ada di ...

Tanya pak… Apakah perjalanan dinas biasa ini di jadikan 1 paket di swakelola atau kah hrus di pecah ?.. uang hariannya ke swakelola… penginapan, transportasi dan lainnya ke penyediaan dalm swakelola   Jawaban saya : Uang harian karena yang menerima adalah pelaksana penyelenggara swakelola maka jadi swakelola Sisanya dapat disatukan ...

Jasa Pengiriman dapat kita kategorikan sebagai Jasa Lainnya, uraian tentang Jasa Lainnya sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah : Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan ...

Seperti apa duduk masalahnya? Tanya : Ijin tanya suhu, belanja paket kuota internet anggaran 1,2 M untuk penyuluh masuk kategori swakelola, tender atau penunjukan langsung??🙏 Jawab : Belanja Paket Telekomunikasi apakah sudah diketahui provider nya apa belum? Kalau kebutuhannya sudah rinci dan spesifik ke provider provider Telekomunikasi tertentu, yang terbaik ...

Identifkasi kebutuhan bisa mengakibatkan cara pelaksanaan Pengadaan berubah, misal ketika ada DPA Rp600juta untuk pengadaan kendaraan. Sebenernya alih-alih langsung terjun melaksanakan pengadaan, mari diidentifikasi kebutuhannya, apakah : benarkah kebutuhannya adalah mobil dinas tersebut? bagaimana bila ternyata kebutuhannya adalah dapat produktif berpindah dari satu titik ke titik lain? (Mobilitas) Bila kebutuhannya ...

Organisasi perlu di state dan di declare Tujuan Kebijakan dan Strategi nya Organisasi kemudian memiliki anggaran Anggaran tersebut digunakan untuk proses Pengadaan. Kebutuhan belanja anggaran tersebut wajib selaras dengan tujuan kebijakan dan strategi Organisasi, kemudian jadilah daftar belanja, nah eksekusi daftar belanja ini harus sinkron dengan aturan Pengadaan, sinkron disini ...

Pada prinsipnya pengelolaan dan penggunaan uang negara baik APBN/APBD/Sebagian/seluruh yang kita integrasikan di RUP sebagai Non Pengadaan atau termasuk pengadaan dikecualikan boleh digunakan secara serampangan dan sembarangan. Non Pengadaan dan Pengadaan dikecualikan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan berarti dikecualikan dari perpres PBJP lantas bisa digunakan sembarangan, Pengadaan Dikecualikan juga merupakan ...

Peraturan LKPP tentang Pembinaan Pelaku Usaha mengamanatkan adanya pengembangan pada para Pelaku Usaha. Hal ini bukan sesuatu yang kontradiktif, interaksi antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Pengadaan dari sisi Pemerintah bukanlah sesuatu yang diharamkan/dilarang. Pelaku Usaha termasuk dalam Pelaku Pengadaan berdasarkan Perpres PBJP, dengan demikian untuk mereduksi permasalahan dalam proses Pengadaan ...

Model dokumen pengadaan pada prinsipnya dapat digunakan sebaik mungkin untuk menghasilkan proses pengadaan yang dapat mencapai tujuannya. Misalkan pada kontrak pengadaan barang dalam 9 bulan masa pekerjaan yang jumlah barangnya dikirim perbagian pekerjaan tiap bulan, sehingga menambahkan persyaratan kontraktual seperti mengatur jumlah bagian barang/jasa yang kalau telah terlampaui hingga beberapa ...

Pernah ada hal seperti ini ditanyakan kepada saya : bagaimana belanja BHP pemulazaran/ peti jenazah di APBD.. pengadaan langsungkah atau kita pakai pengadaan darurat ayat (1) Pasal 59 Perpres 12/2021 : Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri ...