Proses Pengadaan memang penuh dinamika, khususnya di Pekerjaan Konstruksi walau ketentuan yang akan dibahas disini juga berlaku di jenis pengadaan lainnya. Pelaku Usaha memang dipilih oleh PP/Pokmil, namun yang berkontrak adalah PPK, wajar apabila ada dinamika dalam Tahap Pelaksanaan Kontrak dalam Pengadaan Pemerintah. Tahap Pelaksanaan Kontrak diawali dengan adanya ...
Selengkapnya
Rangkuman terkait Penetapan Sanksi oleh Pelaku Pengadaan bisa dilihat di : https://christiangamas.net/pihak-yang-mengusulkan-sanksi-dan-sanksi-nya/ Pertanyaannya apakah boleh yang harusnya dilakukan oleh PPK malah dilakukan Pokmil dan/atau sebaliknya? Jawabannya tidak boleh, karena pelaku pengadaan sudah punya porsi dan ruang lingkup masing-masing, Pokmil melakukan pemilihan penyedia, bila proses sanksi pada Pelaku Usaha dilakukan ...
Selengkapnya
Diatur dalam Pasal 79 dengan Korespondensi pada Perpres PBJP yang bisa dirangkum sebagai berikut : Daftar Hitam Diusulkan oleh PP/Pokmil/Agen Pengadaan berkaitan dengan pengenaan sanksi digugurkan dalam pemilihan,sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun atas pelanggaran : a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk ...
Selengkapnya
PBJP Berkelanjutan merupakan Pengadaan Pemerintah yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan kesinambungan pada aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek ekonomi (sedang diusulkan pengarusutamaan gender juga di perubahan ketiga perpres PBJP). pada prinsipnya pengadaan berkelanjutan adalah proses pengadaan yang mendukung aspek ekonomi sosial lingkungan hidup sehingga keberlangsungannya tidak terjaga hanya ...
Selengkapnya
Pada diktum KESEMBILAN dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi disebutkan : Upah pokok yang dibayarkan oleh badan usaha kepada tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli sebesar minimal: a. ...
Selengkapnya
Risiko dan Dampak Kegagalan Pasar dalam Melakukan Proses Pengadaan Proses Pemilihan Penyedia menjadi hal yang “bising” dan seringkali menjadi fokus, padahal proses Pemilihan Penyedia bukan satu-satunya hal dalam Pengadaan, Proses Pemilihan Penyedia adalah hal yang sifatnya merupakan kelanjutan dari proses Persiapan Pengadaan yang dilaksanakan oleh PPK, kegagalan dalam menjamin mutu ...
Selengkapnya
Baik Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 maupun Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, pada ayat (1) disebutkan : Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Kemudian pada ayat (2) disebutkan : Preferensi harga diberlakukan untuk ...
Selengkapnya
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/m.sm.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan penerapan UU 5/2014 tentang ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Tujuan dari Surat Edaran ini mendudukkan ...
Selengkapnya
Bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 hal yang diatur adalah : huruf a ayat (2) Pasal 51 menyebutkan Tender/Seleksi GAGAL dalam Hal Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; huruf d ayat (2) Pasal 51 menyebutkan Tender/Seleksi GAGAL dalam Hal ditemukan kesalahan dalam ...
Selengkapnya
Salam Pengadaan Halo para Pelaku Usaha di Kab. Kutai Barat ada Info penting nih, dan Kesempatan Emas pula untuk bergabung menyadi penyedia di E-Katalog Lokal Kabupaten Kutai Barat !! Beberapa Komuditas sudah tersedia niihh . . 1. Pengumuman Pendaftaran Penyedia Makanan dan Minuman Kabupaten Kutai Barat https://tinyurl.com/daftarkatalogmakanminumkubar 2. Pengumuman Pendaftaran ...
Selengkapnya