PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Prolog Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dan esensi dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana penerapannya. Seri ini ditulis berdasarkan catatan penulis selama proses belajar untuk menempuh ...

Pertanyaan dan diskusi selama proses Sharing Session Legalitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kutai Timur tanggal 10 Juni 2020 pukul 13:00 s.d 15:00 Pertanyaan dari Bpk. Tedi Lesmana (Kementerian Keuangan) dalam proses Tender/Seleksi bagaimana dengan Nomor Induk Berusaha yang tidak berlaku efektif? ...

Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) dalam penulisan metode Pemilihan Penyedia “menyiratkan” Tender adalah pilihan terakhir dalam proses Pemilihan Penyedia dari beberapa Pelaku Usaha. Perpres16/2018 yang disusun berdasarkan kelaziman Best Practices Internasional Pengadaan Barang Jasa pada Sektor Publik juga memiliki kemiripan dengan ...

Pasal 1 Angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres16/2018) menyebutkan bahwa “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.” Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (PerLKPP 8/2018) ...

Pelayanan Prima atau Service Excellence merupakan salah satu materi pendidikan dan pelatihan pada Pra-Jabatan (era saya) atau Latihan Dasar (Zaman Now) bagi Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang ...

Belanja Tidak Terduga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Definisi Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa ...

Tiap-tiap Gedung Kantor Pemerintah merupakan tempat dilaksanakannya tugas rutin dari Unit Penyelenggara Layanan Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik (PermenPanRB14/2017) dibentuk untuk menjadi alat bantu bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan tingkat kepuasan ...

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau Perpres pengadaan atau Perpres Pebeje, atau Perpres PBJP, atau Perpres16/2018 atau apapun istilahnya, seringkali masih dipandang untuk proses pengadaan yang melalui tender/seleksi semata. Padahal Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mendorong Pelaksanaan Kontrak yang lebih baik, salah ...

Prolog Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dan esensi dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana penerapannya. Seri ini ditulis berdasarkan catatan penulis selama proses belajar untuk menempuh ...

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Unduh Peraturan terkait : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional ...