PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Penyusunan Harga Perkiraan dan Segmentasi Pelaku Usaha berbasiskan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jenis pengadaan : Barang

Materi Webinar dari Bagian Pengadaan barang dan Jasa tanggal 24 April 2020   Membahas penyusunan kebutuhan biaya dalam kontrak Pengadaan Barang tentunya berkaitan dengan perencanaan anggaran yang merupakan proses yang mendahului proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Pemerintah, secara sederhana logika ini selaras dengan analogi dengan uang ...

Selengkapnya

Keadaan Darurat?

Terdapat Daerah dengan Penetapan “Status Siaga Darurat”, pertanyaannya adalah Status Siaga Darurat ini apakah masuk dalam Keadaan Darurat sehingga dimungkinkan bisa dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Keadaan Darurat?   Menetapkan “Status Siaga Darurat” berdasarkan UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dikategorikan sebagai kesiapsiagaan, yang mana berdasarkan Pasal 1 ...

Selengkapnya

Pembelian dalam jumlah besar melalui kontrak yang memperoleh bonus, Termasuk Gratifikasi Tipikor?

Kontrak Pemerintah untuk pembelian barang elektronik perlengkapan kantor berpotensi menerima “kelebihan” produk yang sama atau benar-benar berbeda, hal ini lumrah bila kita melihat pada kehidupan sehari-hari, bila dalam belanja pribadi ketika membeli televisi pada masa promo mendapat blender, beli AC mendapat juicer, beli mesin cuci mendapat payung cantik, dan sejenisnya. ...

Selengkapnya

Pencarian Kebenaran dalam berkontrak, menetapkan kriteria dan Proses Pencarian Kebenaran dalam Penyelesaian Masalah kontrak

Tidak ada salahnya bila pelaku pengelola kontrak dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen mengenali prinsip dasar dalam Metode Penelitian Hukum dalam menyelesaikan sengketa kontrak, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat dilaksanakan dengan pengambilan keputusan yang tepat. Serupa dengan bidang keilmuan lainnya yang memiliki riset, dalam bidang ilmu Hukum bahwa dalam penelitian ...

Selengkapnya

Perjanjian Bersyarat Pada Surat Perjanjian Sewa Peralatan pada Proses Tender Pekerjaan Konstruksi dan Urgensi Pada RMPK

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (PerMenPUPR 7/2019) pada Lampiran II mengatur tentang Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam “model” yang digunakan untuk proses tender ini, dokumen tersebut mengatur salah satunya di ...

Selengkapnya

Penyusunan HPS dan analisa pasar terkait sumber data referensi penyusunan HPS

Survey komponen penyusun harga perkiraan sendiri, kendaraan modif dengan pekerjaan jasa karoseri, mobil juga perlu pengadaan barang pelengkap di dalamnya survey dilakukan di tingkat pengecer/usaha kecil sesuai segmentasi paket 1. mobil sudah include seluruh pengurusan plat merah on the road tiba di tempat karoseri rata-rata harga survey Rp300juta 2. pekerjaan ...

Selengkapnya

Pengadaan dikecualikan lingkup Tarif yang dipublikasikan secara luas kepada Publik

Pengadaan dikecualikan, case spesifik pada Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat adalah pengadaan barang/jasa yang telah Memiliki harga satuan barang/jasa, yaitu pada Bahan Bakar Minyak. Barang/Jasa Pemerintah yang telah memiliki tarif yang dipublikasikan di definisikan dalam Pasal 1 angka 5 PerLKPP 12/2018 yang ...

Selengkapnya

Pemberian Penjelasan dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan formalitas sekedarnya atau tahapan strategis untuk keberhasilan proses pengadaan?

Pemberian penjelasan merupakan salah satu tahapan yang terdapat pada proses tahapan pemilihan dan umum dijumpai pada tender/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan mengetikan kata kunci “pemberian penjelasan” pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa nomor 9 tahun 2018 kita akan menemukan kata kunci tersebut tersebar sebanyak 54 titik pada dokumen tersebut, dalam ...

Selengkapnya

Penunjukan Langsung vs Pengadaan Dikecualikan

Proses Penunjukan Langsung wajib memenuhi kriteria sebagai berikut : Perpres 16/2018 Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya : Pasal 38 ayat (5) : a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?