PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

7 Zeroes merupakan bagian esensial dari sistem produksi manufaksi Toyota, upaya inklusif ini dapat diterapkan dalam proses mendorong organisasi pemerintah mencapai tujuan organisasi. 7 Zeroes terdiri dari : Zero defects Zero excess lot size Zero setups Zero breakdowns Zero excess handling Zero lead time Zero surging 7 Zeroes merupakan aspek ...

Key Performance Indikator pada manajemen merupakan alat ukur untuk menggambarkan efektifitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, organisasi mengukur kesuksesan pencapaian target berdasarkan : indikator non-keuangan; pengukuran yang umum digunakan; indikator yang ingin diketahui oleh manajemen; indikator dari individu kunci; tanggung-jawab individu dalam tim; signifikansi kinerja; dan/atau pengaruh positif. Pengukuran KPI ...

Kuasa Pengguna Anggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah orang yang menerima “delegasi” dari Pengguna Anggaran. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi merupakan salah satu skema untuk mengatur tata kelola administratif. Artikel ini akan membahas “delegasi” kewenangan, tugas, dan fungsi dari ...

Register Kontrakadalah sebuah sarana untuk mencatat kontrak-kontrak yang berfungsi sebagai rujukan utama untuk melakukan pemantauan perkembangan dan apa yang telah dibelanjakan. Manfaat Sebuah register kontrak selain mencatat apa saja kontrak yang telah di-tetapkan bersama penyedia, digunakan untuk pemantauan perkembangan, dan apa saja yang sudah dibelanjakan, juga berfungsi bagi organisasi untuk ...

 Supply Chain Management Dalam SCM terdapat konsep Operations Planning atau Perencanaan Operasi Perencanaan Operasi adalah perencanaan aktifitas dalam rangka  mengubah masukan-masukan menjadi barang jadi ataupun jasa. Pelaksanaan Perencanaan Operasi dilakukan dengan tahapan mulai dari : Mengetahui tujuan yang jelas dari apa yang ingin dicapai organisasi Dengan Menerjemahkan visi, misi, dan sasaran ...

Pendahuluan Berbicara terkait Upah Minimum tentunya erat berkaitan dengan kebijakan Pengupahan dalam Ketenagakerjaan. Ruang lingkup Kebijakan Pengupahan muncul karena pengupahan menjadi hak pekerja yang mesti didahulukan dibandingkan kebijakan maupun kewajiban lain yang harus dikedepankan oleh pengusaha, sehingga dalam kaitannya pada pengupahan merupakan hal yang mesti didahulukan dibandingkan kewajiban-kewajiban lain yang ...

Pendahuluan Sebagaimana yang diketahui bersama, dalam manajemen perkantoran modern yang menjadi modul diklat dari Pelatihan Pra-Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, mencakup beberapa hal yang dapat dipecahkan dengan menggunakan Pengadaan Barang/Jasa. Pelaksanaan Perkantoran Modern Meliputi bagaimana : pelaksanaan pekerjaan perkantoran modern beserta efisiensi teknik korespondensi teknik mengarsip surat menyelenggarakan rapat tata ...

Artikel berkaitan Pengadaan Khusus dari website ini adalah : https://christiangamas.net/pengadaan-keadaan-darurat-akomodasi-bagi-tenaga-medis-yang-bertugas-menangani-covid-19-menggunakan-hotel-penginapan/ https://christiangamas.net/pengadaan-khusus-pada-blu-blud/ https://christiangamas.net/penunjukan-langsung-vs-pengadaan-dikecualikan/ https://christiangamas.net/pengadaan-dikecualikan-lingkup-tarif-yang-dipublikasikan-secara-luas-kepada-publik/ https://christiangamas.net/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-pada-blud/ https://christiangamas.net/sense-of-crisis-dan-kaitannya-dengan-pengadaan-barang-jasa-darurat/ Pendahuluan Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tata cara belanja barang/jasa dalam APBN dan APBD ternyata tidak secara menyeluruh memiliki karakteristik yang homogen mengingat pemanfaatan APBN dan/atau APBD ternyata dalam ...

Pendahuluan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 hanya mengatur Pengadaan barang/Jasa yang menggunakan anggaran negara dalam hal ini APBN dan APBD. Sekilas pembahasan telah dibahas di artikel https://christiangamas.net/filosofis-ruang-lingkup-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ Pengaturan Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) lingkup pemberlakuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) diatur ...

Komtrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres 16/2018 dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa secara tertulis, sebagai peraturan teknis dari UU Perbendaharaan dan UU Administrasi Pemerintah yang jelas membutuhkan dokumen tertulis, kontrak pengadaan secara logis memerlukan dilakukan secara tertulis karena alasan logis yang akan dibahas di artikel ini. Pelaksanaan Kontrak berdasarkan hukum perjanjian, ...