PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pembangunan Berkelanjutan dan Pengadaan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan Dan Pengadaan Berkelanjutan

Pengantar Dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada bagian menimbang huruf b, kalimat Pembangunan Berkelanjutan disebutkan dalam kalimat : bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam ...

Selengkapnya

Simplifikasi dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

perpres 16 tahun 2018

Pengantar Untuk membuat sebuah barang/jasa hadir dan dapat beroperasi secara sederhana, tak jarang diperlukan proses yang rumit untuk menghadirkan “Experience” yang mudah, nyaman, dan bermanfaat dari sisi “Kacamata” Pengguna. Tak heran Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih menekankan pada penyederhanaan materi untuk mengatur hal secara normatif dan ...

Selengkapnya

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan di Pemerintah Daerah, Ternyata Tidak Bertentangan walau TIPIKOR

Berdasarkan artikel sebelumnya : https://christiangamas.net/perlindungan-hukum-bagi-pelaku-pengadaan-di-pemerintah-daerah/ Saya menuliskan bahwa bagaimana Perlindungan Hukum di tengah masyarakat Indonesia yang senang memidanakan itu diperlukan untuk melindungi orang yang sebenarnya tidak bersalah namun dipaksakan bersalah, terdapat potensi tersebut walaupun ada ucapan kalau tidak salah kenapa harus risih, kita tetap perlu melindungi dan hal tersebut sudah ...

Selengkapnya

Alokasi Pos Belanja Barang/Jasa dalam Penganggaran Pemerintah

Alokasi Pos Belanja Barang Jasa Dalam Penganggaran Pemerintah

Pengantar Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang otomatis merupakan Pejabat Struktural pada sebuah Pemerintah Daerah, saya sering kali heran dengan ucapan para rekan sejawat saya yang menyatakan dengan anggaran yang kecil kita bisa berbuat apa untuk menunjang kinerja organisasi Pemerintah? Saya tidak sepenuhnya sependapat untuk hal ini karena kebetulan saya ...

Selengkapnya

Moderenisasi dan Perbaikan Berkelanjutan Ekosistim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kematangan Ukpbj

Pengantar Dengan melihat profesi saat ini yang tidak terpikirkan satu atau dua dekade lalu, bisakah kita menganggap Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagai profesi, sebagaimana yang telah saya tuliskan pada artikel berikut ini :Pengadaan sebagai Profesi, apakah kita kelak akan tetap relevan? ataukah proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara kognitif oleh ...

Selengkapnya

Keberpihakan Pada UMKM tidak sama dengan Memanjakan UMKM

Boiling Frog Syndrome

Pada artikel ini saya telah membahas tentang UMKM yang perlu didukung berdasarkan Tujuan dan Kebijakan Perpres 16 tahun 2018 : https://christiangamas.net/keberpihakan-kepada-umkm-pada-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ Tapi berpihak pada UMKM bukan lantas memanjakan, UMKM yang menjadi Penyedia tetap perlu di lakukan Pengelolaan Kontrak berdasarkan Pasal 17 Perpres 16 tahun 2018 yang berbunyi isian sebagai berikut ...

Selengkapnya

Melakukan Standarisasi Jasa Kebersihan Kontrak Payung Bersyarat

kontrak payung bersyarat

Ingat definisi Kontrak Payung Bersyarat adalah Kontrak Harga Satuan untuk Harga Satuan Tetap dengan Waktu Pemesanan yang belum diketahui, proses Tender Kontrak Payung dapat dilaksanakan dengan  menggunakan kemampuan minimum agar pelaku usaha tertarik, namun sebisa mungkin Harga Satuan tersebut dapat di standarkan untuk dapat diaplikasikan di seluruh Perangkat Daerah! Bentuk ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?