Alokasi Pos Belanja Barang Jasa Dalam Penganggaran Pemerintah
Alokasi Pos Belanja Barang Jasa Dalam Penganggaran Pemerintah

Alokasi Pos Belanja Barang/Jasa dalam Penganggaran Pemerintah

Pengantar

Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang otomatis merupakan Pejabat Struktural pada sebuah Pemerintah Daerah, saya sering kali heran dengan ucapan para rekan sejawat saya yang menyatakan dengan anggaran yang kecil kita bisa berbuat apa untuk menunjang kinerja organisasi Pemerintah? Saya tidak sepenuhnya sependapat untuk hal ini karena kebetulan saya mengadopsi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Optimalisasi Perencanaan Pengadaan

Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan yang dimulai dari Identifikasi Kebutuhan hingga Serah Terima Pekerjaan, bersumber dari APBN/APBD/PHLN/PHDN, namun tentunya hal ini perlu diperjelas dengan empasis pada “Identifikasi Kebutuhan”.

Identifikasi Kebutuhan adalah bagian dari Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan Perencanaan Pengadaan terdiri dari tahapan :

  • identifikasi kebutuhan
  • penetapan jenis barang/jasa (4 kelompok besar B/JK/PK/JL)
  • penetapan cara pengadaan (swakelola/penyedia)
  • jadwal pengadaan
  • anggaran

Sehingga pada prinsipnya anggaran itu menyesuaikan dengan identifikasi kebutuhan, ibarat tetes air hujan, curahan air tersebut datang nya dari atas. Tentunya plafon anggaran tidak bisa selamanya terkabulkan, maka menurut saya besar/kecilnya batasan anggaran ini yang perlu disiasati secara positif.

Perhatikan bahwa Perencanaan pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen, dan manajemen menurut saya merupakan tindakan rangkaian aktifitas yang bersifat intervensi positif untuk mencapai sebuah tujuan, kiblat berpikirnya dalam menunjang organisasi adalah apa yang perlu dicapai sebagai bentuk kinerja.

Penyesuaian dan Capaian Kinerja

Capaian Kinerja bisa kita sesuaikan berdasarkan tingkat layanan atau tingkat kualitas keluaran dari apa yang dikerjakan, barang/jasa yang merupakan keluaran dari belanja dan anggaran menurut saya bisa disesuaikan dengan kondisi optimal dari sumber daya keuangan yang dimiliki. Pimpinan sudah jelas akan memaklumi bahwa dalam kondisi anggaran terbatas maka tingkat layanan yang tinggi dan maksimal tidak dapat dicapai, namun untuk hasil yang optimal hal ini masih dapat dimungkinkan untuk dilakukan, jadi targetnya adalah optimalisasi.

Identifikasi Kebutuhan

Dalam melakukan identifikasi kebutuhan perlu diperhatikan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

  • melakukan evaluasi
  • menilai mandiri (self assesment) sumber daya yang dimiliki
  • survey/riset

Melakukan evaluasi dari capaian

Evaluasi dari capaian dari apa yang ingin dicapai organisasi dapat kita breakdown potong kecil-kecil, dalam mencapai tujuan tersebut dapat di inventarisir apa yang ingin kita capai dan barang/jasa yang mencapai tujuan dan menunjang dapat kita susun, milikilah beberapa strategi untuk mencapai hal tersebut.

Self Assesment

Dalam Pemerintah ada database Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dengan demikian jangan melakukan pembelanjaan yang redundan dan berulang sekedar copas dari tahun sebelumnya, hal ini menjadi filter dari proses evaluasi tersebut.

Survey/Riset

Jangan dibayangkan survey/riset ini adalah menggunakan tenaga ahli khusus yang memang menggunakan metode berbelit-belit, melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan daftar belanja hasil evaluasi dan penilaian mandiri menjadi bahan bagi kita untuk menentukan prioritas dari apa yang akan digunakan secara aktual nantinya, dalam hal sebagai pimpinan unit kecil organisasi dapat dilakukan survey riset kecil-kecilan secara kualitatif dengan menanyakan apa yang prioritas dari daftar belanja yang sudah tersusun, kemudian di brainstorming bersama alternatif belanja untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan batasan dari plafon anggaran.

Optimalisasi sebagai Revolusi Cara Alokasi Anggaran

Anggaran Belanja bertambah dari tahun ke tahun secara signifkan, namun belum tentu pemanfaatannya optimal, bisa jadi memang karena belum terdapat pemanfaatan yang jelas atau program arah kebijakan dan kegiatan serta sub-kegiatan yang jelas secara tidak sadar kita sudah mental blocking duluan dengan nominal batasan anggaran yang kecil. Perlu revolusi pemikiran yang drastis untuk memperluas cakrawala pikir kita bahwa batasannya bukan dari sumber daya keuangan namun ada sumber daya lain yang dapat kita optimalkan, hal ini yang kemudian kita jadikan dasar alokasi dan prioritas daftar belanja.

Kesimpulan

Pengadaan yang baik, selalu diawali perencanaan yang baik, bukan permasalahan di plafon batasan anggaran atau pos belanja dan alokasi yang menjadi masalah, namun arah dan peningkatan kualitas perencanaan yang perlu ditingkatkan.

Demikian disampaikan, tetap semangat, tetap berintegritas, tetap sehat, dan salam pengadaan!

Perencanaan
Sebelumnya Dokumentasi Webinar Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar UKPBJ Kutai Barat 02 Desember 2020
Selanjutnya Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan di Pemerintah Daerah, Ternyata Tidak Bertentangan walau TIPIKOR

Cek Juga

Kucul Dan Pano

Konsolidasi Barang/Jasa pada Proses Persiapan Pengadaan

Dalam kondisi tertentu ada kalanya seorang PPK perlu mempertimbangkan untuk paket sejenis daripada tender dua ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: