PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Belanja Tidak Terduga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Definisi Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa ...

Tiap-tiap Gedung Kantor Pemerintah merupakan tempat dilaksanakannya tugas rutin dari Unit Penyelenggara Layanan Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik (PermenPanRB14/2017) dibentuk untuk menjadi alat bantu bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan tingkat kepuasan ...

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau Perpres pengadaan atau Perpres Pebeje, atau Perpres PBJP, atau Perpres16/2018 atau apapun istilahnya, seringkali masih dipandang untuk proses pengadaan yang melalui tender/seleksi semata. Padahal Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mendorong Pelaksanaan Kontrak yang lebih baik, salah ...

Prolog Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dan esensi dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana penerapannya. Seri ini ditulis berdasarkan catatan penulis selama proses belajar untuk menempuh ...

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Unduh Peraturan terkait : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional ...

Prolog Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dan esensi dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana penerapannya. Seri ini ditulis berdasarkan catatan penulis selama proses belajar untuk menempuh ...

Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat mengatur relaksasi prosedur untuk memperoleh sebuah barang/jasa dalam keadaan yang memerlukan penanganan cepat dan tanggap berkaitan dengan kebutuhan publik saat masa darurat ditetapkan. Sebut saja ...

Salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang digagas oleh Philip Kotler adalah Harga (Price). Kotler mengungkapkan bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran yang dikenal dengan istilah empat P meliputi Price, Product, Place, dan Promotion. Harga bagi suatu usaha / badan usaha menghasilkan pendapatan, namun unsur-unsur bauran ...

Yang terjadi dipelaksanaan, proses Pengadaan dan Swakelola sering kali dimaknai berbeda dengan regulasi, padahal Swakelola merupakan istilah “teknis” dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh ...

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi : UU No 2 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi : PP Nomor 22 Tahun 2020 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan ...