PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Ide Pengadaan Berkelanjutan

Ipal Rsud His

Pasal 68 Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa aspek Pengadaan Berkelanjutan Pengadaan berikut ini : ekonomi sosial lingkungan hidup Air Limbah dari fasilitas Kesehatan, diolah dan dapat digunakan untuk : pemeliharaan ikan, artinya bila ikan tersebut hidup maka IPAL memang berfungsi dengan baik secara berkala kolam ikan tersebut ...

Selengkapnya

Opini terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 dan Keberadaan PPK PBJP dalam Pemerintah Daerah

Pmdn Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer Opini ini adalah Opini Pribadi saya, kemampuan penalaran hukum saya bisa dibilang relatif rendah karena pengalaman saya tidak setinggi para ahli lainnya, untuk hal ini silahkan saya diberi masukan apabila saya keliru. Kekeliruan tersebut akan diperbaiki agar artikel ini menjadi semakin baik, untuk aturannya bisa diunduh terlebih dahulu disini ...

Selengkapnya

Setelah diterbitkannya PMDN 77/2020 maka PPK PBJP tidak dapat di delegasikan kewenangannya di PEMDA, WAJIB DI JABAT PA/KPA

Balai Agung Atj Kab. Kutai Barat

Materi : Rancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Strategi Pengadaan Ngerumpi PeBeJe#43- Interkoneksi Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sudah tidak relevan lagi. Mutlak di Pemda PPK dijabat oleh PA/KPA sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran PMDN 77/2020. Terima Kasih. Modeling yang kami buat dan sudah di simulasikan akan ditarik ...

Selengkapnya

Rancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Strategi Pengadaan

Kebutuhan Dan Pengelolaan

WARNING : Setelah diterbitkannya PMDN 77/2020 maka PPK PBJP tidak dapat di delegasikan kewenangannya di PEMDA, WAJIB DI JABAT PA/KPA Artikel di bawah ini ditulis sebelum seluruh lampiran PMDN 77/2020 di publish. Sudah tidak relevan lagi. Mutlak di Pemda PPK dijabat oleh PA/KPA sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran PMDN 77/2020. Terima ...

Selengkapnya

Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan UKPBJ

Balai Agung Atj Kab. Kutai Barat

UKPBJ yang merupakan singkatan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah Kelembagaan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan manifestasi konkrit dari Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 75 Perpres 16/2018. Berikut adalah artikel terkait dengan UKPBJ : UKPBJ adalah……. Peran UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan di Era Pandemi Tingkat Kematangan, Core Business, ...

Selengkapnya

Lulus sertifikasi PBJ Tk. Dasar????

Sertifikasi Pbj Tingkat Dasar Kutai Barat (dok2)

Awal tahun, Pengembangan Kompetensi di dorong luar biasa dalam K/L/Pemda, termasuk PBJ Tingkat Dasar. Beberapa artikel saya berkaitan kelulusan PBJP tk. Dasar adalah bagaimana cara lulusnya? Saya gak mungkin memberikan tips yang bisa digunakan setiap orang, karena tiap orang berbeda-beda. Ada beberapa tips dan artikel berkaitan dengan kelulusan PBJP Tk. ...

Selengkapnya

Kaitan Tujuan Pengadaan Value For Money dan Peningkatan Kualitas Perencanaan sebagai Kebijakan Pengadaan

Perencanaan Dengan Strategi

Pasal 4 Perpres 16 tahun 2018 membahas Tujuan dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menjadi guidelines dari Pengadaan pada K/L/PD, kemudian Pasal 5 Perpres 16/2018 membahas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menjadi strategi agar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan dan mencapai Tujuan. Mengapa pada Pasal 4 huruf a Perpres 16/2018 ...

Selengkapnya

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

Peraturan Perundangan berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah : Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : PP_Nomor_12_Tahun_2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah : Permendagri No.70 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur ...

Selengkapnya

Konsultasi PENGADAAN Barang dan Jasa

22

Konsultasi Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, kemana saja? Pasal 74 Perpres 16/2018 mengatur tentang SDM Pengadaan yang memiliki kompetensi;dan Pasal 75 Perpres 16/2018 mengatur tentang Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan pusat keunggulan yang merupakan wadah bagi SDM Pengadaan dan menjadi Pusat Keunggulan, bersifat Permanen Struktural, dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dengan berbagai ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?