Pada saat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia sudah diterima ternyata SBU Penyedia Kadaluwarsa, SBU tersebut masih aktif hingga proses Penetapan Pemenang (masa Tender) apa yang harus dilakukan? Jawaban : Klarifikasi ke pemenang, apakah SBU yang baru sudah terbit (sampai batas akhir waktu penandatanganan kontrak di sistem). kalau belum terbit ...
SelengkapnyaPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Proses Pengadaan di Desa tidak mengikuti Peraturan Bupati tentang PBJ Desa, apa dampaknya?
Saya baru saja mendapatkan konsultasi di sebuah Kabupaten X, bahwa ada pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan pemilihan penyedia melalui proses Lelang (nilainya jauh diatas Rp200juta sebagaimana ditetapkan di Peraturan Bupati), Jawaban saya : Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan diantaranya : 1. Pasal 1 angka 10 ...
SelengkapnyaBolehkah Konsultan Pengawasan menggunakan Kontrak Lumsum?
Sebaiknya kontrak konsultan pengawasan menggunakan jenis kontrak waktu penugasan, kemudian para pengguna umumnya menyampaikan kontrak waktu penugasan memiliki kelemahan, bila semula kontrak pekerjaan konstruksi yang diawasi 60 hari kalender, maka kontrak tersebut bila belum selesai dalam 60 hari akan menjadi tidak ada yang mengawasi, kalau pakai jenis kontrak Lumsum kita ...
SelengkapnyaMemitigasi Risiko ketika terjadi Harga Timpang Sejak Merumuskan Rancangan Kontrak
Dalam proses penyusunan rancangan kontrak, menurut kami risiko harga timpang pada saat penawaran perlu dimitigasi. Harga Timpang pada dasarnya ketentuannya sebagai berikut : Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan ...
SelengkapnyaPembentukan UKPBJ
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa pemerintah pada suatu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bentuknya struktural dan permanen, dalam artian permanen disini bermaksud agar akumulasi pengetahuan dari proses pengadaan yang sebelumnya akan permanen bertahan secara kelembagaan, bukan seperti Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ...
SelengkapnyaAksi Perubahan Komunitas Pembelajaran Teknis Konstruksi Kompeten
Identifikasi Kebutuhan dalam Perencanaan Pengadaan
Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkadang kita dihadapkan pada situasi berikut ini oleh Pemilik Pekerjaan : “pada dokumen anggaran tertera kuantitas barang adalah 30 unit, namun pada proses akan dilaksanakan pembelian maka diminta melakukan pengadaan sebanyak 35 unit, total belanja 35 unit tersebut ternyata tidak melebihi pagu anggaran yang telah ...
SelengkapnyaPemberian Honorarium Pejabat Pengadaan
Dialog hari ini : T : Ijin konsultasi Pak..saat ini ada hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa pejabat pengadaan harus mengembalikan kelebihan honor sampai berjumlah ratusan juta … Kondisi pejabat pengadaan di Pemda X belum mendapatkan tunjangan khusus sehingga masih diberikan honor. Honor pejabat pengadaan dianggarkan di masing2 OPD. Menurut ...
SelengkapnyaPekerjaan PBJP dengan Cara Swakelola
Sebenarnya cara PBJP itu kan ada 2, Swakelola atau Penyedia. Kesetaraan keduanya dalam Peraturan PBJP cara Pengadaan ada 2, melalui Penyedia atau Swakelola, keduanya ada kontrak nya yang dapat digunakan dalam pembayaran PBJP. Permasalahannya adalah di mindset, terutama orang-orang non PBJ…. Beberapa kasus pekerjaan jasa konsultansi yang di kerjakan dengan ...
SelengkapnyaE-Purchasing dan Katalog Elektronik
E-Purchasing adalah proses pengadaan yang pemilihan penyedianya dilakukan dengan cara pemesanan pembelian barang/jasa yang dilakukan secara elektronik, metode ini menggunakan medium toko daring atau katalog elektronik. Sebagai sebuah medium, toko daring dan katalog elektronik bersifat memudahkan, namun kemudahan tersebut sebaiknya tidak disalahgunakan. Penyalahgunaan dalam media tersebut adalah permasalahan integritas, bukan ...
Selengkapnya