PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Saya jujur saja baru selesai 2-3 kali membaca Perpres 46/2025. Pasca menelaah poin-poin berkaitan dengan Pengadaan Langsung Konstruksi yang secara instant berdampak langsung pada keseharian, saya baru punya kesempatan untuk melanjutkan naskah kompilasi perpres pbjp ini, dan saya baru sampaik ke pasal 21. ada yang menarik disini, pada pasal 21 ...

Terlampir Draft SE Pedoman PL PK – v.01 Semoga bermanfaat

Beberapa hari lalu, saya mendapat pesan dari seorang rekan pengelola kegiatan PAUD. Beliau menanyakan perihal mekanisme pembelian buku dan seragam anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan total nilai Rp250 juta. Pertanyaannya sederhana tapi penting: apakah harus Lelang? Jawaban saya waktu itu singkat: “Bisa e-purchasing, Pak.” Namun di balik jawaban itu, ...

Menghubungkan Strategi dan Operasional Pemerintah Daerah: Telaah Kritis atas Balanced Scorecard dan Rantai Pasok Konstruksi di Kutai Barat Artikel ini menelaah keterkaitan antara strategi visi-misi organisasi dan praktik operasional proyek publik melalui pendekatan Balanced Scorecard dan Supply Chain Management, dengan studi kasus nyata di Kabupaten Kutai Barat. Strategi yang kuat ...

5 Kesalahan Pengadaan Barang/Jasa yang Masih Sering Terjadi (dan Harus Kita Akhiri)   Pengadaan Barang/Jasa itu bukan sekadar belanja. Di dalamnya ada tanggung jawab uang negara, transparansi, dan pelayanan publik. Tapi di lapangan, masih sering kita temui “kesalahan klasik” yang terus terulang. Mari kita bahas, satu per satu. Kesalahan 1: ...

Kemarin, saat saya membagikan filosofi dasar tentang swakelola dalam pengadaan barang/jasa, saya menyaksikan sesuatu yang menghangatkan hati: antusiasme nyata dari para peserta diklat CCMS, khususnya dari RSUD Sanjiwani Gianyar dan RSUD Payangan. Diskusi tentang swakelola bukan lagi sekadar teori. Diskusi itu meng-ignite: memicu inisiatif peserta untuk menyusun detail implementasi swakelola ...

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas melakukan pengendalian kontrak. Sementara itu, berdasarkan Pasal 17, Penyedia bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kontrak, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. ...

Dulu, waktu saya masih menjabat sebagai PPK, ada vendor yang ingin “berterima kasih” setelah proyek selesai. Awalnya dia menawarkan uang. Saya tolak. Lalu dia bilang, “Kalau barang gimana, Pak?” Saya balik tanya: “Bisa kasih estimasi harganya nggak?” “Bisa,” katanya. Barang itu kemudian saya minta dicatatkan sebagai aset daerah, sesuai arahan ...

  Jangan salah paham—penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan pemerintah memang penting. Tapi kalau berlebihan, justru bisa menabrak logika layanan publik (atau bikin gerah negara lain ) Yang saya maksud “berlebihan” itu begini: setiap transaksi belanja, bahkan hanya satu rupiah, tetap diwajibkan untuk dihitung kontribusi TKDN-nya. Padahal banyak ...

pada pekerjaan konstruksi, keselamatan dan kesejahteraan pekerja bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Berbagai peraturan perundangan yang berlaku telah ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proyek konstruksi mendapatkan perlindungan yang layak. Mari kita telusuri lebih lanjut mengenai implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan dan asuransi dalam sektor ini.​   ...