PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

5 Kesalahan Pengadaan Barang/Jasa yang Masih Sering Terjadi (dan Harus Kita Akhiri)   Pengadaan Barang/Jasa itu bukan sekadar belanja. Di dalamnya ada tanggung jawab uang negara, transparansi, dan pelayanan publik. Tapi di lapangan, masih sering kita temui “kesalahan klasik” yang terus terulang. Mari kita bahas, satu per satu. Kesalahan 1: ...

Kemarin, saat saya membagikan filosofi dasar tentang swakelola dalam pengadaan barang/jasa, saya menyaksikan sesuatu yang menghangatkan hati: antusiasme nyata dari para peserta diklat CCMS, khususnya dari RSUD Sanjiwani Gianyar dan RSUD Payangan. Diskusi tentang swakelola bukan lagi sekadar teori. Diskusi itu meng-ignite: memicu inisiatif peserta untuk menyusun detail implementasi swakelola ...

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas melakukan pengendalian kontrak. Sementara itu, berdasarkan Pasal 17, Penyedia bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kontrak, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. ...

Dulu, waktu saya masih menjabat sebagai PPK, ada vendor yang ingin “berterima kasih” setelah proyek selesai. Awalnya dia menawarkan uang. Saya tolak. Lalu dia bilang, “Kalau barang gimana, Pak?” Saya balik tanya: “Bisa kasih estimasi harganya nggak?” “Bisa,” katanya. Barang itu kemudian saya minta dicatatkan sebagai aset daerah, sesuai arahan ...

  Jangan salah paham—penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan pemerintah memang penting. Tapi kalau berlebihan, justru bisa menabrak logika layanan publik (atau bikin gerah negara lain ) Yang saya maksud “berlebihan” itu begini: setiap transaksi belanja, bahkan hanya satu rupiah, tetap diwajibkan untuk dihitung kontribusi TKDN-nya. Padahal banyak ...

pada pekerjaan konstruksi, keselamatan dan kesejahteraan pekerja bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Berbagai peraturan perundangan yang berlaku telah ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proyek konstruksi mendapatkan perlindungan yang layak. Mari kita telusuri lebih lanjut mengenai implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan dan asuransi dalam sektor ini.​   ...

Pembangunan patung dalam proyek konstruksi sering kali dihitung dan di rancang dengan jenis kontrak Harga Satuan seperti Pekerjaan Konstruksi lainnya. Padahal patung memiliki aspek seni yang hasilnya di lihat dari keluaran yang lebih cocok menggunakan kontrak lumsum. Dengan demikian dapat saja pembangunan tugu/patung menggunakan jenis kontrak lumsum, namun tetap memerlukan ...

Memahami Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perpres 16/2018 Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diperbarui dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, terdapat definisi dasar mengenai pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1. Definisi ini berbunyi: Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa ...

Pendahuluan Pemaketan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi nasional, termasuk pemberdayaan usaha kecil. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan untuk usaha kecil harus dilakukan dengan mengutamakan bagi Usaha Kecil guna menciptakan keadilan dan peluang usaha. Langkah ...

Ketika barang/jasa sudah diterima sepenuhnya sesuai dengan surat pesanan, maka PPK dapat menggunakan fitur penyelesaian paket ini saat barang/jasa pemerintah tersebut diterima semua sesuai surat pesanan, bila belum terbayarkan karena masih melalui proses reviu hutang Inspektorat maka sebenarnya barang/jasa tersebut tetap sudah tuntas proses pengadaannya, hanya saja proses pembayarannya yang ...