Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali diubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur Ruang Lingkup Pemberlakuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...

Hubungi DEVA NURINDAH SARI : 08111542346 Surat Informasi Kegiatan : Surat Penawaran Blended Learning.pdfDownload  

Season #: 2 Episode # : 2 Terdapat 5 jenis Pengadaan khusus, salah satunya adalah Pengadaan dikecualikan, apa yang mendasari hadirnya pengaturan Pengadaan Dikecualikan? mari kita kupas tuntas di podcast ini

Setelah membahas bagian pembuka dari Perpres PBJ pada artikel sebelumnya, pada artikel ini kita mencoba mengupas sedikit tentang Ketentuan Umum dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Saat ini yang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian Peraturan ini diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun ...

Season # : 2 Episode # : 1 Mari memahami filosofis mengapa PBJ Pemerintah tidak sampai masuk dalam ranah lain dalam kehidupan bernegara, lingkup PBJ Pemerintah tidak mencakup belanja sektor privat yang entitasnya oleh Negara berbentuk BUMN/BUMD dan tidak mencakup belanja pada manifestasi pemberdayaan masyarakat/sektor public society, hanya sebatas pada ...

 Tautan Video Sebelumnya : Part 1 : Paket alternatif Soal PBJ Tingkat Dasar #1 – Nomor 1 s.d Nomor 5 Part 2 : Paket alternatif Soal PBJ Tingkat Dasar #2 – Nomor 6 s.d Nomor 15 Part 3 : Paket alternatif Soal PBJ Tingkat Dasar #3 – Nomor 16 s.d Nomor 20 ...

Halaman awal dari Perpres 16 tahun 2018 dan Perpres 12/2021 dibuka dengan bagian Menimbang. Dalam bagian Menimbang disebutkan bahwa Pengadaan Publik yang dikenal sebagai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting (poin menimbang a) dan tujuan dari Peraturan ini adalah value for money dan keberpihakan (poin menimbang b). Kemudian pada Perpres ...

Tautan Video Sebelumnya : Part 1 : Paket alternatif Soal PBJ Tingkat Dasar #1 – Nomor 1 s.d Nomor 5 Part 2 : Paket alternatif Soal PBJ Tingkat Dasar #2 – Nomor 6 s.d Nomor 15 Part 3 : Paket alternatif Soal PBJ Tingkat Dasar #3 – Nomor 16 s.d ...

Bolehkah PPK sebuah Instansi berasal dari luar Instansi tersebut? sebelum loncat ke kesimpulan, mari kita telaah : Definisi : Pasal 1 angka 10 Perpres PBJP Nomor 12/2021 menyebutkan bahwa : Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan ...