Pada Perpres PBJP (Perpres 12/2022) disebutkan bahwa : pada Pasal 26 ayat (2) Nilai HPS tidak bersifat rahasia pada Pasal 26 ayat (3) Rincian HPS bersifat rahasia   Pemberlakuan sifat informasi HPS di Indonesia ini menarik, mengingat di negara lain HPS bahkan pagu bersifat rahasia, perhatikan saja aplikasi e-Procurement negara ...

Kalau kita pribadi, beli rumah dengan pelaku usaha di bidang property, cocok, beli, selesai. Bagaimana dengan pengadaan di Pemerintah?   Pembelian rumah yang tidak membangun sendiri ini tidak termasuk dalam Pekerjaan Konstruksi, karena rumah yang dibeli sudah eksisting tanah dan bangunannya.   Aspek yang perlu diperhatikan adalah kewajaran harga, jangan ...

Download : Mari P3DN-Christian Gamas

  Tautan : Mari Wujudkan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – YouTube

tautan berita : https://mediakaltim.com/bangga-produk-dalam-negeri-sama-dengan-membantu-sesama/?fbclid=IwAR2e72y9U9leKCuux_Lcgb9LkeECfkyTal9-7YTypYllRk0VVzyw6Ji4j6w

Di dunia swasta, Industri yang berhasil menerapkan Supply chain, operations management, dan pemasaran. Kemudian untuk perusahaan yang fokusnya pada perdagangan kunci keberhasilannya adalah Supply Chain dan Pemasaran. Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Pasok di Pemerintah bagaimana? Baru menyongsong era permulaan. Urgensi pembelajarannya sehingga di PBJ Level 1 diajarkan pengantarnya? ...

E-Marketplace PBJ Pemerintah terdiri atas : SPSE dan Sistem Pendukung. SPSE terdiri atas Katalog Elektronik, Toko Daring, dan Pemilihan Penyedia (Tender, Seleksi, Juksung, PLangsung, dsb)   Sistem Pendukung E-Marketplace terdiri atas Inaproc, SIKAP, SIRUP, E-Learning PBJ, AMEL, dsb.

Saat ini dasar Supply Chain Management (SCM) diajarkan di Pelatihan PBJ Level 1 yang setara dengan PBJ Tk. Dasar, apa yang diharapkan dengan menambahkan aspek SCM ini dalam Pemerintah? Pada prinsipnya apa yang mau dicapai berkaitan dengan tujuan dari Perpres PBJP yaitu aspek value for money yang merupakan pemenuhan terhadap ...

Idealnya ber-TKDN dibuktikan dengan adanya sertifikat yang tayang di tkdn.kemenperin.go.id   tkdn.kemenperin.go.id adalah daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam Perpres PBJP Pasal 66 ayat (3) Mari diperhatikan tidak semua produk dalam negeri punya sertifikat TKDN idealnya memang punya TKDN tapi tidak semua memiliki sertifikat tersebut, bisa karena masih proses, bisa juga ...

download : Buku Saku Antikorupsi untuk Pemeluk Agama Katolik