PBJP Berkelanjutan merupakan Pengadaan Pemerintah yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan kesinambungan pada aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek ekonomi (sedang diusulkan pengarusutamaan gender juga di perubahan ketiga perpres PBJP). pada prinsipnya pengadaan berkelanjutan adalah proses pengadaan yang mendukung aspek ekonomi sosial lingkungan hidup sehingga keberlangsungannya tidak terjaga hanya ...
Selengkapnya
Pada diktum KESEMBILAN dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi disebutkan : Upah pokok yang dibayarkan oleh badan usaha kepada tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli sebesar minimal: a. ...
Selengkapnya
Risiko dan Dampak Kegagalan Pasar dalam Melakukan Proses Pengadaan Proses Pemilihan Penyedia menjadi hal yang “bising” dan seringkali menjadi fokus, padahal proses Pemilihan Penyedia bukan satu-satunya hal dalam Pengadaan, Proses Pemilihan Penyedia adalah hal yang sifatnya merupakan kelanjutan dari proses Persiapan Pengadaan yang dilaksanakan oleh PPK, kegagalan dalam menjamin mutu ...
Selengkapnya
Baik Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 maupun Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, pada ayat (1) disebutkan : Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Kemudian pada ayat (2) disebutkan : Preferensi harga diberlakukan untuk ...
Selengkapnya
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/m.sm.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan penerapan UU 5/2014 tentang ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Tujuan dari Surat Edaran ini mendudukkan ...
Selengkapnya
Bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 hal yang diatur adalah : huruf a ayat (2) Pasal 51 menyebutkan Tender/Seleksi GAGAL dalam Hal Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; huruf d ayat (2) Pasal 51 menyebutkan Tender/Seleksi GAGAL dalam Hal ditemukan kesalahan dalam ...
Selengkapnya