Sebuah lembaga pemerintah akan melakukan pengadaan barang berupa peralatan kantor yang spesifik dan tidak banyak tersedia di pasaran berupa sistem telekomunikasi gedung perkantoran. Nilai pengadaan diperkirakan mencapai Rp. 1 miliar. Bila diputuskan melakukan pemilihan dengan Metode Pemilihan Tender, maka Metode evaluasi penawaran apa yang paling tepat digunakan dalam kasus ini? ...
SelengkapnyaChristian
Metode Evaluasi Pemilihan Pada Pengadaan Barang Sederhana dan Banyak ditemui di Pasar
Pengadaan makan dan minum peserta diklat yang banyak tersedia pelaku usaha di pasaran, dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 350 juta, digunakan metode evaluasi penawaran: a.Metode biaya terendah b.Metode harga terendah c.Metode sistem gugur d.Metode sistem nilai Jawaban : b.Metode harga terendah Penjelasan : Metode evaluasi penawaran yang digunakan dalam ...
SelengkapnyaMengelola Sanggahan dalam Proses Pemilihan Penyedia
Apa yang seharusnya dilakukan Pokja Kabupaten XYZ ketika menerima sanggahan dari peserta atas penetapan pemenang? A. Mengabaikan sanggahan tersebut B. Menangani sanggahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku C. Melanjutkan proses tanpa mempertimbangkan sanggahan D. Meminta peserta untuk tidak mengajukan sanggahan Jawaban : B. Menangani sanggahan tersebut sesuai dengan ...
SelengkapnyaPelaksanaan Evaluasi Tender Cepat
Misalkan ada tiga pelaku usaha yang telah terkualifikasi pada SIKAP yang mengajukan penawaran pada proses Tender Cepat sebagai berikut: – Pelaku Usaha A: Rp 300.000.000,- – Pelaku Usaha B: Rp 305.000.000,- – Pelaku Usaha C: Rp 298.000.000,- Bagaimana cara melakukan evaluasi atas penawaran tersebut? a. Menetapkan Pelaku Usaha C karena ...
SelengkapnyaPenunjukan Langsung sebagai Tindak Lanjut Tender/Seleksi Gagal
Dalam situasi di mana tender/seleksi gagal dan kebutuhan tidak dapat ditunda, siapa yang berwenang untuk melakukan penunjukan langsung? Dan apa saja kriteria yang harus dipenuhi? A. РА / КРА, dengan kriteria: a. kebutuhan mendesak; dan b. ada cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi. B. PPK, dengan kriteria: a. kebutuhan mendesak; dan ...
SelengkapnyaApa saja yang diatur dalam Perpres PBJP????
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sedikit banyak mengatur tentang… a. Hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta sanksi bagi yang melanggar. b. Hak dan kewajiban pihak-pihak yang tidak terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. c. Hanya hak pihak-pihak ...
SelengkapnyaProporsi Komponen penyusun biaya pada Jasa Konsultasi
Biaya langsung personil pada pekerjaan jasa konsultansi senilai 200jt paling kurang… A.40jt B.80jt C.100jt D.120jt Jawaban : D.120jt Penjelasan : Dua komponen utama biaya pada jasa konsultansi adalah: Biaya Langsung Personil (Remuneration): Biaya ini didasarkan pada harga pasar gaji dasar (basic salary) yang berlaku untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa ...
SelengkapnyaKomponen Minimal yang harus ada di Spesifikasi Teknis
Spesifikasi komposisi biasanya digunakan pada pekerjaan… A. Pembuatan perangkat lunak sistem informasi geografis B. Desain dan pembuatan pakaian pelindung radiasi C. Penyediaan makanan khusus untuk astronot D. Pembangunan jembatan baja tahan gempa Jawaban : C. Penyediaan makanan khusus untuk astronot Penjelasan : dalam penyusunan dokumen Spesifikasi teknis, menurut modul Jenis ...
SelengkapnyaPihak yang berwenang melakukan Proses Penunjukan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat
Pihak yang berwenang melakukan penunjukan penyedia untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kondisi darurat adalah: A. PPK B. PA/KPA C. Pokja Pemilihan D. APIP Jawaban : A. PPK Penjelasan : kita harus pahami dahulu bahwa PBJ untuk Penanganan Keadaan Darurat adalah salah satu Pengadaan Khusus (Pengadaan Khusus Bab VIII Bagian ...
SelengkapnyaDefinisi Kementerian Negara sebagai salah satu institusi yang tercakup dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Misal anda dihadapkan pada soal sebagai berikut : Apa yang dimaksud dengan “Kementerian Negara” dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia? Pilihan: a. Kementerian Negara adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa. b. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. c. Kementerian Negara adalah ...
Selengkapnya