Denda Kontrak dipotong terhadap pembayaran dengan di salurkan pada rekening bendahara penerimaan. Misal terdapat kontrak sebesar Rp3 Milyar, kemudian atas keterlambatan kontrak tersebut dikenakan denda sebesar Rp0,03 Milyar. Maka : nilai yang dikeluarkan dari kas daerah sebesar Rp3Milyar denda yang dibayarkan masuk sebagai penerimaan daerah adalah 0,03 Milyar pembayaran yang ...

Misal pada DPA sudah diketahui akan dibelanjakan makan minum untuk Rapat sebanyak 300 kotak dalam setahun, agar menu makanan tersebut harganya terkunci dengan pasti selama setahun maka dapat dilakukan penguncian harga menggunakan skema kontrak payung. Sehingga proses pemilihan Penyedia hanya mengunci harga satuan atas potensi nilai total HPS secara keseluruhan, ...

    Obat merupakan salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan obat di unit pelayanan kesehatan, pemerintah mendorong melakukan pengadaan obat melalui sistem e-katalog dengan metode e-purchasing. Sistem ini dikembangkan oleh LKPP untuk memudahkan penyedia barang/jasa dan pengguna dalam kegiatan pemilihan dan pengadaan obat, alat kesehatan, dan ...

E-Purchasing itu metode pemilihan penyedia yang ada di perpres, bagi Pengadaan B/JL/PK. Hanya dikecualikan dalam menyusun HPS. Dalam era sekarang malah dianjurkan menyiapkan referensi harga, jadi tetap PPK perlu menyusun dokumen persiapan pengadaan. Pengadaan barang/jasa/pekerjaan konstruksi (B/JL/PK) pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengadaan ...

  Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Sesuai dengan DPA Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) harus memperhatikan kesesuaian antara rencana dan realisasi pengadaan. Hal ini penting untuk menjaga prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Salah satu hal yang ...

Saat ini kita sudah memiliki Big Data pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sejak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mulai diberlakukan wajib elektronik pada salah satu Perubahan Perpres PBJP era Perpres 54/2010 maka sebenarnya kita sudah punya Big Data. Pemanfaatan Big Data dilakukan dengan teknik Data Mining seharusnya dapat menjadi informasi ...

Dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 Perpres PBJP dengan Pengadaan Berkelanjutan. Yaitu melaksanakan PBJP dengan memenuhi aspek : a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut; b. aspek sosial ...

Sesuai amanat UU 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi, PP 14/2021, dan PP 8/2022 serta DPA Tahun 2024 maka Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ada di Kabupaten Kutai Barat dengan melaksanakan Pembinaan serta Sertifikasi rumpun Jabatan ...

Pertama-tama kita harus pahami dahulu Badan Usaha Milik Desa merupakan pelaku usaha milik Pemerintah Desa, secara filosofis kehadirannya sejajar dengan Badan Usaha Milik Negara milik pemerintah Pusat atau Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah. Dengan demikian mereka termasuk Pelaku Usaha, menyelenggarakan usaha, dan tidak termasuk sebagai penyelenggara Swakelola. Sehingga ...

Pertanyaan ini muncul dan bagus…. Karena informasi perlu disebarkan jadi perlu dijelaskan dengan sederhana. Sertifikasi ini harus yang resmi, jangan sampai ada yang belum paham dan memganggap kegiatan yang bertemakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terus ada sertifikat nya, lantas hal ini dianggap “sudah sertifikasi”.   Tidak sekacau itu ya…. sertifikasi PBJ ...