Pengantar Pasal 84 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa mengatur tentang pelayanan hukum yang dapat ditarik garis besarnya : Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait Pengadaan Barang/Jasa; Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Pengecualian yang diatur dalam ...
Selengkapnya
Video Sekilas Pengadaan #3 Artikel terkait Peraturan Pengadaan : E-Marketplace Pengadaan Mengapa perlu dibentuk UKPBJ? Perubahan Istilah dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Amanat yang dilaksanakan dalam Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Threshold ...
Selengkapnya
Pengantar Pasal 79 ayat (4) Perpres 16 tahun 2018 disebutkan Pengenaan Sanksi Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 atau satu permil untuk setiap hari keterlambatan dari : nilai kontrak;atau nilai bagian kontrak dalam sebuah Kontrak pada SSKK disebutkan bahwa Denda dikenakan pada Keseluruhan nilai Kontrak, namun dalam hal pelaksanaan ternyata Penyedia menjadi ...
Selengkapnya
Video Sekilas Pengadaan Artikel terkait dengan video ini : E-Marketplace Pengadaan Mengapa perlu dibentuk UKPBJ? Perubahan Istilah dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Amanat yang dilaksanakan dalam Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Threshold ...
Selengkapnya
Swakelola dengan Kelompok Masyarakat Perpres 16 Pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD. Persyaratan sebuah Kelompok Masyarakat, diantaranya dapat melihat salah satu postingan blog sebagai berikut : Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV by Mudjisantosa, yaitu : ...
Selengkapnya
Pengantar Swakelola merupakan salah satu Cara Pengadaan dari dua Cara Pengadaan yang disebutkan dalam Perpres 16 tahun 2018, tepatnya pada Pasal 3 ayat (3) yang terdiri dari Swakelola dan/atau Penyedia. Ketentuan terhadap pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakand engan Swakelola tidak disebutkan dalam Perpres 16 tahun 2018 dan berada pada Peraturan pelaksanaannya. Penetuan ...
Selengkapnya
Video Sekilas Pengadaan Baca Juga, Artikel terkait Pelaku Pengadaan : Pejabat Pembuat Komitmen Pelaku Pengadaan yang Strategis Urgensi Pengaturan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tugas PPK dalam Melakukan Perencanaan Pengadaan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Kompetensi Pelaku Pengadaan Pengadaan sebagai Profesi Pejabat Pembuat Komitmen adalah “Line ...
Selengkapnya
Silahkan memberikan saran dan masukan terkait topik event Ngerumpi PeBeJe #2 yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 September 2020 melalui kolom komentar!
Selengkapnya
Pendahuluan Sebelumnya kita telah membahas bagaimana pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan dari PPK Kepada PA/KPA yang dapat dibaca di artikel : Contoh Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan PPK kepada PA/KPA Kali ini kita akan mundur sedikit pada proses sebelumnya, yaitu berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf l Perpres ...
Selengkapnya
Pengantar Pada Perpres 16 tahun 2018 disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 bahwa E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. E-Marketplace ini berbeda dengan e-marketplace pada umumnya. Kebijakan Pengadaan Kebijakan pada Perpres 16 tahun 2018 merupakan Strategi untuk mencapai Tujuan Pengadaan (Pasal 4 Perpres ...
Selengkapnya