Kelembagaan UKPBJ dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur dalam Pasal 75 sebagai berikut : Pasal 75 (1)Menteri/kepalalembaga/kepala daerah membentuk UKPBJmemiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. (2)Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJsebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: a.pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b.pengelolaan layanan pengadaan ...

Melanjutkan materi tulisan sebelumnya Praktik yang menghalangi Kompetisi dan mengapa e-Procurement dapat mencegah-nya dengan demikian sebenarnya apakah kebutuhan pengadaan nasional kita perlu di buat aturan yang terlalu rinci? Berbicara tentang aturan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus berkembang aturannya sebagaimana artikel : Pengertian Pengadaan Pemerintah dari Masa ke Masa dan Caranya Ngerumpi ...

Webinar Gratis Mudjisantosa Training & Consulting :Diskusi Ringan Pengadaan Obat untuk Rumah Sakit / Puskesmas Narasumber : Eka Wara- Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Pembahas : Mudjisantosa DAFTAR DISINI Informasi Hub. Muklis – 085259596555 Informasi lebih lanjut : https://mudjisantosa.com/ Senin, 15 Februari 2021 14:00-15:30WIB Saya juga anggota Kelas khusus dan ...

Pasal 1 angka 20 Perpres 16 tahun 2018 berbunyi E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Pengembangan E-Marketplace Merupakan salah satu kebijakan dalam Pasal 5 huruf d sebagaimana berikut : Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi : d. mengembangkan E-marketplacePengadaan Barang/Jasa; Pengembangan E-Marketplace ini selanjutnya diatur ...

  Kompetensi Pokmil/PPK itu wajib dimiliki!   Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Metode Blended Learning Diklat Kompetensi 3 Maret 2021 pukul 08.00 / 18 Juni 2021 pukul 17.00 Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Metode Blended Learning Diklat Kompetensi 7 April 2021 pukul 08.00 / 16 Juli 2021 pukul ...

Dalam kondisi tertentu ada kalanya seorang PPK perlu mempertimbangkan untuk paket sejenis daripada tender dua tiga kali untuk paket sejenis, ya digabungkan saja….. yang penting tetap mendukung UMKM salah satu pertimbangannya cuma kemudahan pemilihan penyedia. SDP tetap satu dan ditetapkan oleh Pokmil saat tender, PPK cukup menyediakan dokumen masing-masing paket ...

Manajemen Kapasitas merupakan sarana untuk menetapkan fungsi untuk mengukur, memantau, dan menyesuaikan batasan atau tingkatan dari kapasitas dalam tatanan untuk mengeksekusi dan melaksanakan jadwal kerja. Kapasitas Manajemen dilaksanakan dengan menjadi pondasi berdasarkan eksekusi sebanyak 4 tingkatan yang menjadi dasar, yaitu : perencanaan kebutuhan sumber daya perencanaan kapasitas “rough-cut” artinya dalam ...