Pelaksanaan definisi value for money yang dapat dijabarkan sebagai pemenuhannilai manfaat yang sebesar-besarnya sebagaimana bagian menimbang huruf b dalam pengadaan perangkat komputer atau elektronik yang termasuk dalam jenis pengadaan barang, untuk memenuhi nilai manfaat yang sebesar-besarnya maka pengelola pengadaan barang/jasa setelah menentukan spesifikasi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan pemenuhan ...
Selengkapnya
Kasus : Pada sebuah satker Kementerian terdapat 23 eselon 2 (KPA) yang memiliki pengadaan mebeler Bagaimana strategi konsolidasi pengadaannya, baik di tingkat PA, KPA, PPK ataupun Pokja Pemilihan ? Uraikan secara singkat dan padat ! Jawab : Ada beberapa skenario yang akan saya berikan untuk berbagai kondisi, skenario tersebut silahkan ...
Selengkapnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia pada zaman penjajahan dikerjakan swakelola dengan masyarakat tanpa penyedia, selanjutnya pada zaman kemerdekaan Negara kemudian hadir dengan nama Departemen Pekerjaan Umum yang sebelumnya pada zaman kependudukan Belanda dikenal dengan “Burgerlijke Openbare Werken (1919)” dan kemudian menjadi “Departement van Verkeen en Waterstaat (1924)” dan saat peralihan ...
Selengkapnya
Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mengatur tentang timing Perencanaan Pengadaan yang dapat disingkat perencanaan pengadaan dilaksanakan dimulai setelah penetapan pagu indikatif pada APBN dan setelah nota kesepakatan KUA-PPAS pada APBD, sebelum pengajuan RKAKL dan RKA Perangkat Daerah Mengapa sih hal ...
Selengkapnya
Perencanaan PBJP terdiri atas tahapan-tahapan yang saling berhubungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan PerLKPP Nomor 7 tahun 2018 pada Pasal 3, pada bagian ini hubungan antar tiap-tiap tahapan dan apa yang dilaksanakan dalam masing-masing tahapan dapat diuraikan secara berurutan dengan ...
Selengkapnya
Audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan WBS dalam metode pengawasan internal merupakan bagian dari Pasal 76 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang bunyinya sebagai berikut : Pasal 76 (1)Menteri/kepalalembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal padaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. (2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ...
Selengkapnya
Penjelasan tentang LKPP, silahkan lihat dasar hukum sebagai berikut : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengapa perlu dibentuk layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa? layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa LKPP atau LPS LKPP bertujuan untuk mengasist pemerintah dalam sengketa kontrak. Penyelesaian permasalahan kontrak PBJ termasuk dalam ranah persoalan perdata, dalam ...
Selengkapnya
Pengantar dan Artikel Terkait Solusi berkaitan dengan mengapa K/L/Pemerintah Daerah Wajib memberikan pelayanan hukum kepada segenap pelaku pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait, bisa dibaca melalui artikel sebagai berikut : Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan di Pemerintah Daerah, Ternyata Tidak Bertentangan walau TIPIKOR Menafsirkan Peraturan Menteri ataupun Lembaga Jangan Jumawa ...
Selengkapnya
Kasus : Bagaimana jika barang/jasa telah tayang dalam katalog nasional dan katalog sektoral, apakah dapat ditayangkan dikatalog lokal? Penjelasan : Jika barang/jasa telah tayang dalam katalog nasional dan katalog sektoral maka sebaiknya tidak perlu dilakukan penayangan pada katalog lokal, apabila tetap dilakukan maka akan menghasilkan tumpang tindih/overlapping yang mengakibatkan inefisiensi ...
Selengkapnya
Kasus Apabila kantor Anda membutuhkan pengadaan AC dengan nilai pagu 298 juta, metode pemilihan apa saja yang akan/bisa Anda lakukan ? Analisis dan Jawaban Pembelian AC dengan pagu nilai Rp 298.000.000 (Dua sembilan puluh delapan juta rupiah)adalah Pengadaan Barang dapat dilakukan dengan merujuk pada pasal 38 ayat (1), yang terlebih ...
Selengkapnya