Pertanyaan : Komponen Management Fee dalam Pengadaan Jasa Lainnya, apakah ada dasar aturannya? Jawab : Pengadaan barang/jasa prinsipnya adalah manajemen dengan proses bisnis yang lazim di pasar pak, jadi tidak mungkin semua diatur dalam sebuah peraturan, atau setidaknya saat ini tidak ada intervensi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengintervensi positif sampai ...

Pembuka Salah satu rekan Procurement Probity Advisor (PRO-PA) menuliskan sebuah artikel yang menarik berkaitan dengan Sanksi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Berikut ini adalah artikel menarik tersebut. Pendahuluan Halo sobat kredibel, salam pengadaan, semoga selalu dalam lindungan Tuhan YME dan dalam keadaan sehat. Sobat kredibel yang saya cintai dan bangkan, ...

Apabila anda menerima tautan menuju halaman ini, maka halaman ini diperuntukan khusus untuk anda dan bersifat sementara. Berkaitan dengan latihan tingkat dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut ini adalah tautan menuju latihan soal tersebut :   Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 1 : Bagian 1 : Klik disini Bagian 2 ...

Persoalan Seluruh Aset yang akan diadakan harus terkait dengan pencapaian target, sasaran dan tujuan. Harus terjadi koneksitas kinerja pencapaian target barang/jasa, sasaran kinerja dinas, tujuan dinas dan tujuan pemda yang dapat digambarkan sebagai berikut: Untuk mengetahui hal tersebut, dibawah ini diberikan uraian kondisi dan standar aset dari perencanaan aset dinas ...

Unduh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat di-Unduh melalui tautan berikut : UU_NO_11_2020 Untuk mempermudah mempelajari dan memperdalam berkaitan dengan UU ini, maka bagian yang di garis bawahi adalah Undang-Undang yang mengalami perubahan, penghapusan, atau pembaharuan, struktur dibawah ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam melakukan penelusuran ...

Kucul sebagai PPK berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Penerintah adalah Menetapkan Rancangan Kontrak, disini menetapkan rancangan kontrak dilakukan pada saat Persiapan Pengadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Perpres 16 tahun 2018. Kucul memandang Penetapan Rancangan Kontrak sebagai sebuah proses penting karena proses Perancangan ...

Suatu hari, dalam proses tender konstruksi Kucul mengundang Pembuktian Kualifikasi atas 2 Pelaku usaha yang dapat diundang, pelaksanaannya tidak dilakukan di hari yang bersamaan karena : Pelaku Usaha A menawar 89 persen HPS Pelaku Usaha B menawar 72 persen HPS pelaku Usaha A diundang terlebih dahulu karena prosesnya lebih mudah, ...

Menurut saya tidak! bukan menganggap hal ini menjadi tidak penting, tetap penting. tapi perhatikan bahwa kendaraan adalah obyek perjanjian utama, dan STNK, BPKB, dan TNKB adalah bukti kepemilikannresmi yang dikeluarkan oleh unit kerja pemerintah lainnya, terkadang pasokan bahan untuk rilis nya tidak secepat perkiraan, bila pemyedia yang dikenakan kesalahan karena ...

Bila pada Pengadaan Pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (UMK) ada Bela Pengadaan yang dikelola oleh LKPP berkerjasama dengan para PPMSE, pada BUMN terdapat program serupa untuk belanja BUMN kepada para UMK, program ini disebut Pasar Digital (PaDi) BUMN yang dikoordinir Kementerian BUMN. Karena prinsipnya serupa ...

Kalau semua orang paham konsepsi Hukum Antar Tata Hukum…. maka seharusnya tidak pernah keluar ujaran “di daerah tidak ada PPK” Hermeneustika Hukum dan interpretasi Peraturan Perundangan ini juga menghadirkan urgensi tersendiri…. Simpel saja saya sebutkan contoh, dalam Perpres 16/2018 apakah disebutkan keberadaan “materai”? Saya barusan search, tidak ada Kalimat “Materai” ...