Serah Terima dan Penilaian Kinerja: Setelah barang/jasa diterima, dilakukan serah terima dan penilaian kinerja penyedia untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam kontrak telah dipenuhi. Umumnya BAST serah terima hanya terlaksana sampai Penyedia menyerahkan kepada PPK. Tapi Penilaian Kinerja jangan lupa dilakukan, karena Penilaian Kinerja adalah Tugas dari PPK. Lalu jangan ...

PPK dengan banyaknya hal yang harus dikerjakan apakah memang di nasib kan dan di desain secara aturan untuk bekerja sendirian? Jawabannya jelas tidak karena pada Perpres Pengadaan dimungkinkan menetapkan tim pendukung, tim ahli, atau tenaga ahli. Dan hal ini merupakan Tugas PPK, jadi disiratkan sebagai hal yang harus dilakukan, bila ...

Ketika penyelenggara swakelola tidak perform, walau PPK sudah melaksanakan pengendalian dan tindakan korektif, apa yang harus dilakukan ketika Penyelenggara Swakelola masih juga tidak berperforma baik? PPK dapat memberikan penambahan waktu dalam hal masih memandang Penyelenggara Swakelola mampu menyelesaikan dan pertimbangan atas efektifitas dan kebermanfaatan. Namun bila pilihannya tidak layak dilanjutkan ...

Kalau diperhatikan dalam Pasal 50 ayat (7) Perpres PBJP oleh Pejabat Pengadaan dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu : a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha ...

Pengendalian Biaya oleh PPK dalam pelaksanaan kontrak bukan sebatas dan sesempit pengendalian biaya dari aspek nilai kontrak semata, namun upaya PPK dalam ketersediaan dana untuk dibayarkan tagihan termin/bulanan kepada Penyedia juga sama pentingnya. PPK perlu memastikan ketersediaan dana menjelang waktu penbayaran bulanan / termin hampir tercapai, dengan kata lain booking ...

Dalam RUP ada pilihan untuk mengumumkan anggaran yang bersifat non-pengadaan, bagian ini dapat diisi dengan gaji ASN, honorarium PA/KPA, Honorarium PPK, Honorarium PPTK, Honorarium Pejabat Pengadaan, dan sebagainya. Namun untuk honorarium narasumber dan honorarium moderator yang biasanya menjadi pay item dari Swakelola, sebaiknya tetap dicantumkan dalam RUP Swakelola. Demikian.

Pada Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola disebutkan bahwa bila terdapat kontrak terpisah untuk menghasilkan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia (lumrah disebut penyedia dalam swakelola) maka pelaksanaan pengadaan melalui cara penyedia yang bersifat penyedia dalam swakelola perlu dilaksanakan proses pemilihannya dengan menggunakan ketentuan dalam Peraturan PBJP. Dengan ...

Pada Pasal 53 ayat (6) Perpres PBJP disebutkan : Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak. Dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat ketentuan yang memungkinkan pembayaran dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan ...

Setelah adendum kontrak dilakukan, PPK harus mengendalikan dan memantau pelaksanaan perubahan tersebut. PPK harus memastikan bahwa penyedia barang/jasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan adendum yang telah disepakati dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada pihak terkait. PPK tentunya perlu untuk : memastikan adendum kontrak tetap sesuai dengan prinsip pengadaan; meminimalisir potensi kerugian negara; ...

PPK sebelum berkontrak tentu memerlukan adanya Penyedia yang dihasilkan dalam proses pemilihan penyedia. Dengan demikian PPK perlu memahami bahwa terdapat waktu tunggu dalam proses pemilihan penyedia dan mesti memastikan bahwa waktu pada saat penandatanganan kontrak dengan waktu pelaksanaan kontrak itu tercukupi. Jadi jangan sampai PPK tidak mengetahui proses pemilihan penyedia ...