Pejabat Pengadaan adalah salah satu Pelaku Pengadaan yang disebutkan dalam Pasal 8 huruf d dengan definisi disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Siapa yang menetapkan seseorang Personil menjadi Pejabat Pengadaan? Jawabannya adalah ...
Selengkapnya
Webinar Berbayar Mudjisantosa Training & Consulting : Klik disini untuk mendaftar Kelas Berbayar Mudjisantosa Informasi Hub. Muklis – 085259596555 Narasumber : Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. – Universitas Indonesia Pembahas : Mudjisantosa Senin, 18 Januari 2021 Pukul 14:00-15:30WIB Biaya Kepesertaan : Rp. 60.000,00 ( Enam Puluh Ribu Rupiah ) ...
Selengkapnya
Tidak ada intensi buruk dari video ini, tidak bermaksud menggurui karena saya masih murid, tidak bermaksud mendiskreditkan dan merendahkan pihak lain, murni bermaksud mengademkan dan berharap kita berfokus pada tantangan Pengadaan di Masa Mendatang. Sebenarnya saya sudah lama merencanakan bikin artikel dan video terkait hal ini, namun karena waktu rilis ...
Selengkapnya
Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat metode pemilihan Penyedia. Nah, istilah Tender disebutkan dalam Pasal 1 angka 36 : tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Berkaitan dengan tender, selain yang diadakan di dalam negeri, juga diatur dalam Pasal 1 angka ...
Selengkapnya
Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah value for money disebutkan dalam : Bagian menimbang huruf b : b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi ...
Selengkapnya
Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dari masa ke masa regulasi berubah-ubah, dengan rincian berikut : Era Kepres 80/2003 beserta Perubahannya; Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayaidengan APBN/APBD,baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; Pasal 6 : Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan : a.dengan menggunakan penyedia barang/jasa; ...
Selengkapnya