Pada Perpres Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) telah dibahas pada pasal 3 ayat (3) mengenai cara untuk memperoleh barang/jasa bagi instansi pemerintah, yaitu dengan cara: 1. Swakeola; dan/atau 2. Penyedia. Bagaimana menentukan Cara pengadaan yang tepat? LKPP telah membantu untuk menentukan hal tersebut dengan membuat bagan sebagai berikut ...

Podcast melalui Spotify, episode ini dapat diakses melalui : Klik disini khusus episode ini Untuk keseluruhan Episode-episode Podcast dapat mengakses : Klik Disini untuk Semua Episode

Baru-baru ini saya dapat konsultasi, Instansi X melaksanakan tender cepat untuk pengadaan mobil ambulance, namun hasil tender cepat yang dimenangkan oleh Pokmil tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditenderkan. Tindak lanjut yang harusnya dilakukan? Pada Tender Cepat pemenang adalah penawar termurah yang telah diklarifikasi oleh pokja tender cepat. Koordinasikan dengan Penyedia ...

Sebelumnya telah kita bahas Administrasi Pemerintahan yang telah dirubah melalui UU Cipta Kerja melalui artikel : Administrasi Pemerintahan?Pada artikel ini kita telah membahas : Upaya menyinkronkan jalannya Pemerintahan Adanya Standar dalam Administrasi Pemerintahan Persyaratan Diskresi Pembuatan Keputusan Secara Elektronik Mari kita lebih lanjut bahas terkait apa yang terbaru dari UU Cipta Kerja ...

Mari kita simak bunyi dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada angka 24 Pasal 1 : Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ...

Podcast kali ini akan membahas agen pengadaan, silahkan ketuk pada tautan berikut ini untuk mendengarkan : Spotify Podcast lainnya dapat diakses melalui : klik disini

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah salah satu UU yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibuslaw. Perubahan ini dalam UU Cipta Kerja tertuang dalam Bab IX, oh iya sebelum lebih lanjut, susunan UU Cipta Kerja yang tebal itu dapat dilihat secara berurutan sebagai ...

Peraturan Pengadaan dalam bentuk Peraturan Presiden saat tulisan ini dibuat masih mencantumkan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip dalam pengadaan publik, baik pengadaan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Akuntabilitas dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermakna harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saling terkait satu sama lain dengan peraturan Pengadaan Barang/Jasa ...