Pengadaan Barang/Jasa selain PBJ Pemerintah ada sektor PBJ lain yang bisa kita amati berkaitan dengan kesempatan bagi UMKM. Tentunya tidak lepas dari ingatan kita bersama-sama, bahwa saat rilis BeLa Pengadaan bagi Pemerintah, turut hadir juga Pasar Digital (PaDi) BUMN yang merupakan portal belanja pada UMKM. Dari berita yang disuarakan Detik ...

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digunakan oleh Pemda seluruh Indonesia merupakan aplikasi yang saat ini pemanfaatannya digunakan berupa fungsi Penganggaran dan fungsi Penatausahaan Keuangan. Beberapa catatan kami menerima berbagai konsultasi terkait penggunaan aplikasi ini adalah proses penganggaran yang terlalu rinci dan menyebutkan merek, penyebutan merek ini bila disadari ...

Podcast melalui Anchor.fm dapat diakses disini : Klik disini Podcast melalui Spotify, episode ini dapat diakses melalui : Klik disini untuk membuka episode ini di Spotify Untuk keseluruhan Episode-episode Podcast di Spotify dapat mengakses : Klik Disini untuk Semua Episode

Saat ini Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada PP 12 Tahun 2021. Pemerintah Daerah dapat saja melakukan Pergeseran Anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 PP 12/2019 yang berbunyi : Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek ...

Pertama-tama, telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga peraturan ini merupakan bentuk dari pelaksanaan adminimistrasi pemerintahan untuk mendukung Cipta Kerja (UU Omnibuslaw). Mari kita tilik Pasal 174 UU Cipta Kerja yang berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, ...

  Download : Perpres Nomor 68 Tahun 2021

Podcast melalui Anchor.fm dapat diakses disini : Klik disini Podcast melalui Spotify, episode ini dapat diakses melalui : Klik disini untuk membuka episode ini di Spotify Untuk keseluruhan Episode-episode Podcast di Spotify dapat mengakses : Klik Disini untuk Semua Episode

Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Pusat untuk menganggarkan 40% Barang/Jasa agar dibelanjakan kepada Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha-Usaha yang dilaksanakan Koperasi, tujuannya adalah untuk memberikan semakin banyak lapangan pekerjaan yang bergerak di Usaha-usaha dengan segemn Kecil tersebut. Penerapan kebijakan yang diamanatkan dalam UU ini tertuang jelas ...

Pada Pasal 10 Perpres Pengadaan disebutkan bahwa KPA memiliki kewenangan untuk menjawab Sanggah Banding pada Tender Pekerjaan Konstruksi, muncul beberapa pertanyaan yang bisa timbul dalam pelaksanaan. Bila dalam sebuah Satker K/L atau Perangkat Daerah Pemda tidak menetapkan/tidak ada KPA, siapa yang menjawab? Mari kita ingat bagaimana hadir nya seorang KPA, ...