Setelah Penetapan Pemenang, PPK menetapkan SPPBJ, saat SPPBJ diterbitkan dilakukan penandatanganan kontrak, karena saat ini pandemi, maka berkontrak bisa dilakukan secara non-tatap muka atau desk to desk, cukup berkirim-kiriman dokumen, Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan kemudian diklarifikasi, kemudian sebagaimana tahapan kontrak yang baik dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau untuk konstruksi dikenal ...
SelengkapnyaChristian
Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pemilihan Penyedia Dini
Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019); Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021) Peraturan Lembaga ...
SelengkapnyaPengendalian Kontrak dan Penilaian Kinerja
Saat ini sudah hadir PerLKPP 4/2021 tentang Pembinaan Pelaku Pengadaan, peraturan tersebut bisa di download disini : Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Poin dari Peraturan tersebut adalah memberikan Pembinaan pada Pelaku usaha dalam 4 rupa, yaitu : Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha; Pemberian Dukungan; ...
SelengkapnyaPermasalahan proses pengadaan dan pembayarannya.
Sebut saja terdapat Pengadaan Barang/Jasa yang kontrak melalui penyedia tidak dilakukan dengan cara semestinya, baik pada tahapan perencanaan maupun persiapan ataupun pelaksanaan pemilihan, kontrak berhasil dengan baik dan pekerjaan selesai, namun belakangan baru diketahui tahapan sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, apakah hasil kontrak ini dapat dibayarkan? Karena sudah ...
SelengkapnyaLokasi Pekerjaan Berganti saat Kontrak telah ditandatangani, bagaimana?
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian dalam hal ini adalah : adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinyakecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatansuatu hal tertentu;dansuatu sebab (causa) yang halal. artikel berkaitan tulisan diatas dapat dibaca disini : Hukum Perdata, Keabsahan perikatan, dan Kaidah Hukum Sebagai PelindungFinalisasi ...
SelengkapnyaNegara Kondusif dan Lingkaran Baik maupun Lingkaran Buruk
Lingkaran Kecil Lingkaran Besar….. senandung lagu masa kanak-kanak memudahkan visualisasi kita dalam menggambar sebuah objek saat kita masih taman kanak-kanak, sesuatu yang mungkin dalam kondisi saat ini tidak sama pengalamannya karena generasi saat ini melakukan pendidikan pra-sekolah secara daring selama pandemi. Ya, negara kita dan berbagai negara lainnya sedang tidak ...
SelengkapnyaStrategi Pergeseran Anggaran Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 sebenarnya telah mengatur adanya APBD Pergeseran yang dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran yang menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Apa itu SiLPA? SiLPA dengan huruf ‘i’ kecil adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu ...
SelengkapnyaValue for Money pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Salah satu tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah value for money yang dituliskan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aspek-aspek yang ada didalamnya dan keterkaitan satu sama lain dari tiap tiap aspek dibahas ...
SelengkapnyaDokumen Sosialisasi LKPP terkait Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha
Download dengan Klik : Paparan PerLKPP 4_2021_Pembinaan Pelaku Usaha
SelengkapnyaReformasi Birokrasi dan Pencatatan Kinerja
Reformasi Birokrasi merupakan proses perbaikan berkelanjutan, birokrasi dari berbagai perspektif sebenarnya berbicara sebuah cakupan yang lebih besar, namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi lekat dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didalamnya adalah PNS dan PPPK. Ketika diundangkannya UU ASN tahun 2014 silam, saya yang masih baru 3 tahun menjadi ...
Selengkapnya