Swakelola Tipe II menjadi satu-satunya Tipe Swakelola yang memerlukan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dalam pelaksanaannya. Dokumen ini perlu diperhatikan berbeda dengan Kontrak Swakelola ya! Jadi tahapannya adalah MoU dulu, baru Kontrak Swakelola, itupun hanya di Swakelola tipe II. Untuk case nya, berikut adalah contoh : Rencana Perangkat Daerah kami ...

Beberapa tulisan saya terkait PjPHP/PPHP : PjPHP/PPHP pada Rancangan Peraturan Presiden Perubahan Perpres 16 tahun 2018 kok dirancang menjadi dihapuskan? Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) PBJ tanpa PjPHP/PPHP PjPHP/PPHP yang dihapus dan serah terima Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen PjPHP/PPHP dihapus, gimana? Ketika PjPHP/PPHP dihapuskan ...

Masih berkaitan dengan artikel ini : Perubahan Kontrak dan Penambahan item baru (http://christiangamas.net/perubahan-kontrak-dan-penambahan-item-baru/)   Yang melakukan proses ini adalah pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan NEGOSIASI TEKNIS. Hanya saja untuk mendapatkan independensi dan prinsip akuntabilitas, sebaiknya Pokmil/PP yang melakukan adalah yang berbeda dari proses pemilihan penyedia sebelumnya. Demikian.

Pasal 54 ayat (1) Perpres Pengadaan mengatur Perubahan Kontrak dalam lingkup : menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan. ketentuannya adalah maksimal perubahan tersebut berdampak pada nilai kontrak akhir 10% dari kontrak awal. PerLKPP ...

Klik untuk download di : konsolidasi-Perpres-Pengadaan-Barang-Jasa-Pemerintah Materi diatas adalah Kompilasi pribadi, dengan kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi, mohon masukan dalam hal terdapat kekeliruan untuk dapat diperbaharui. Terima Kasih, semoga bermanfaat.

Klik tiap tautan di bawah ini untuk mengunduh Modul-modul persiapan PBJ Tingkat Dasar : Materi 1 – Ketentuan Umum Materi 2 – Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ Materi 3 – Pelaku PBJ Materi 4 – PBJ secara Elektronik, SDM dan Kelembagaan, Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum Materi 5 ...

Dapat diunduh dengan klik pada tautan :   Download klik disini  

Kemampuan serap/toleransi risiko tiap orang berbeda-beda, ada case sebagai berikut : Kami masih di Dinas X, jadi permasalahannya ada satu produk yg tidak sesuai dengan spek terkait tanggal kadaluarsanya dan hal tsb karena memang dari importir tunggalnya bahwa semua produk tersebut yg beredar di Indonesia sama semua masa berlakunya dan ...

Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang melalui Kelompok Kerja Pemilihan memiliki sifat : kompetitif dan/atau memerlukan klarifikasi negosiasi teknis. Kompetitif dan (mungkin) memerlukan klarifikasi / negosiasi teknis diantaranya tender/seleksi; memerlukan klarifikasi / negosiasi teknis contohnya Penunjukan Langsung Pada Pasal 45 Perpres PBJ Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Bersifat Kompetitif Melalui Kelompok ...