Mari perhatikan timing perencanaan pengadaan pada Perpres PBJP : Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN ...
SelengkapnyaChristian
Melaksanakan aturan, bukan kebiasaan
Perpres PBJ itu “Neneknya” UU Keuangan dan UU Perbendaharaan, sewajarnya urusan belanja yang diatur dalam Perpres harus dipahami SEMUA pihak pengelola keuangan. Para pengelola Keuangan wajib paham cara belanja yang diatur di Perpres PBJ, kenapa pengadaan diatur di Perpres? Karena terkait belanja, sungguh dinamis dan akan sulit mengimbangi dunia usaha bila ...
SelengkapnyaMateri : Inovasi Kontrak dengan Skema Kontrak Payung dan Pengadaan Melalui Toko Daring (Kab. Raja Ampat 9 s.d 10 Desember 2021)
Unduh Materi : 1. Menyusun Rancangan Kontrak PBJ 2. Slide Strategi Pengadaan
SelengkapnyaMateri : KBKI, KBLI, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Kab. Berau 14 Desember 2021)
Tautan Unduh : KBKI KBLI BERAU -Christian Gamas
SelengkapnyaDokumentasi dan Materi : Kab. Raja Ampat 9 s.d 10 Desember 2021
Materi : Inovasi Kontrak dengan Skema Kontrak Payung dan Pengadaan Melalui Toko Daring Dokumentasi : Unduh Materi : 1. Menyusun Rancangan Kontrak PBJ 2. Slide Strategi Pengadaan
SelengkapnyaAplikasi SiRUP dan kendala integrasi dengan SIPD
integrasi SiRUP dengan SIPD ini jalannya panjang karena leveling aplikasi SIRUP nya sangat APBN…… Kalau APBN….. Kementerian X begitu di klik di rekap muncul Satker Satker Kementerian dengan Menteri ber-status PA maka Satker nya adalah KPA Jadi nama Kementerian/Lembaga Level 1 = PA Lalu satker di dalamnya Level 2 = ...
SelengkapnyaMudjisantosa Training and Consulting Zoom Meeting Periode Desember 2021
Tanya Jawab terkait Kemampuan Dasar dan Pengaturannya
Pertanyaan direct via Whatsapp kesaya : Selamat malam Pak Gamas, izin mau bertanya untuk perhitungan Kemampuan Dasar (KD) itu bagaimana ya? Saya googling merujuk perpres 54/2010 KD Konstruksi 3xNpt, jasa lainnya 5xNpt. Di perpres 16/2018 dan perpres 12/2021 tidak membahas mengenai Kemampuan Dasar Jawaban : Beda memang dengan Perpres 54/2010 ...
Selengkapnya