Tautan Untuk Mengakses Materi : KLIK DISINI
SelengkapnyaChristian
Tingkat Kandungan Dalam Negeri dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pada Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 : Pasal 66 (1)Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. (2)Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat ...
SelengkapnyaMarilah lebih bertanggung-jawab dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Keuangan dan Keuangan Daerah dan Keuangan Desa
Peraturan Keuangan Daerah maupun Keuangan Pusat dilakukan dengan satu Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berkaitan dengan Keuangan Negara ada Peraturan Pemerintah yang mengatur proses Keuangan, baik di APBN maupun di APBD, sebagai contoh adalah sebagai berikut : Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang ...
SelengkapnyaPenyebutan Merek pada era Perpres 12 tahun 2021
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK dengan menyebutkan merek adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam Pengadaan secara umum, namun untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya sejak tanggal 02 Februari 2021, penyebutan Merek untuk sebuah Produk secara utuh secara di mungkinkan, karena pada Pasal 19 ayat (2) Perpres 16/2018 jo. Perpres 12.2021 telah ...
SelengkapnyaFungsi UKPBJ pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dan Siapa SDM yang menjadi Pejabat Pengadaan?
Pada Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, fungsi UKPBJ adalah : a.pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; c.pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa; d.pelaksanaan pendampingan, konsultasi,dan/atau bimbingan teknis; dan ...
SelengkapnyaPPTK dan Jabatan Struktural
Pendahuluan Pada PP 12/2019 Pasal 13 jo. Pasal 12 ayat (1): (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah. Pasal 12 ayat (1) PP 12/2019 : PA/KPA dalam melaksanakan ...
SelengkapnyaKonsultan Manajemen Konstruksi
Pendahuluan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (PP 22/2020), “Manajemen Konstuksi” termasuk dalam Manajemen Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) PP 22/2020 yang berbunyi : Manajemen penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ...
SelengkapnyaPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Sanksi Administratif Daftar Hitam
Perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dengan tambahan penulisan kalimat penutup : dikenai sanksi administratif. Apa Saja Sanksi Administratif itu? Pada Pasal 78 ayat (4) : ...
SelengkapnyaNgerumpi PeBeJe #54 Perpres 12 tahun 2021
Suplementasi Tutorial Organisasi Masyarakat 28 Maret 2021
Video Rekaman Tutorial Pra-Sesi, Modul 1, dan Modul 2 : https://www.youtube.com/watch?v=3sskpAgC6aM Video Rekaman Tutorial Pra-Sesi, Modul 1, dan Modul 2 Kelas Pukul 13:00 WITA : https://www.youtube.com/watch?v=8j8AZFlSV7g Slide materi dapat diunduh disini : Organisasi dan Manajemen – 1
Selengkapnya