Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DOWNLOAD Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021_1796_1(1)
SelengkapnyaChristian
Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola : DOWNLOAD : Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021_1795_1
SelengkapnyaSurat Edaran bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah antara Kementerian Dalam Negeri dan LKPP
DOWNLOAD : SEB tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa Pengelolaan Keuda
SelengkapnyaPeran Serta Usaha Kecil
Peran Serta Usaha Kecil diatur dalam ayat (4) Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021) dengan bunyi ...
SelengkapnyaPenerapan Pemberian Kesempatan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Ketika proses Kontrak Pengadaan ternyata tidak selesai, dan Penyedia gagal melaksanakan kontrak yang menjadi tanggung-jawabnya sebagaimana dituliskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan ...
SelengkapnyaTingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN) dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
“Cangkul aja masih impor”, kira-kira begitu ujaran Presiden Ir. Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional beberapa tahun silam. untuk mendorong pendayagunaan produk dalam negeri maka hadir beberapa aplikasi, yaitu : Aplikasi Bela Pengadaan untuk Pemerintah; Aplikasi Padi (Pasar Digital) untuk BUMN; Namun bukan itu saja upaya untuk membuat produk ...
SelengkapnyaPenyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menghadirkan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPS) yang memiliki dasar hukum Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Unduh Regulasi tersebut diatas merupakan pengejewantahan dari Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran ...
SelengkapnyaSeri Hukum Internasional #14 : Yuridiksi International Court of Justice (ICJ) / Mahkamah Internasional (Terakhir)
Mahkamah Internasional atau dikenal dengan the International Court of Justice (ICJ) merupakan salah satu lembaga dalam hukum Internasional yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara negara dengan negara. Mahkamah internasional merupakan organ utama lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahakamah ini mulai berfungsi sejak tahun 1946 sebagai ...
SelengkapnyaSeri Hukum Internasional #13 : ASEAN
Dalam buku Hukum Internasional oleh Sri Setianingsih dan Wahyunigsih dituliskan bahwa ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 oleh lima negara di Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina. Sebelum ASEAN berdiri sebelumnya telah ada usaha untuk mengadakan kerja sama antara negara-negara di Asia Tenggara ini, yaitu ASA ...
SelengkapnyaSeri Hukum Internasional #12 : Dewan Keamanan PBB dan Hak Veto
Sebagaimana dikemukakan dalam “Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice” (Piagam PBB) Pasal 1 yang berbunyi : 1 To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and ...
Selengkapnya