Pengendalian kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah tahapan dan metode pengendalian kontrak untuk pekerjaan tidak kompleks: Tahapan Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Penerbitan Surat Perintah Pengiriman (SPP): Dokumen resmi yang memerintahkan penyedia untuk mengirim ...
SelengkapnyaChristian
Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Tidak Kompleks (PPK Tipe B)
Pengendalian kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengendalian kontrak untuk pekerjaan tidak kompleks: Tujuan Pengendalian Kontrak Pengendalian kontrak bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran atau target yang ditetapkan dalam kontrak pengadaan ...
SelengkapnyaProses Perubahan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perubahan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah hal yang umum terjadi untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan atau perintah dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Berikut adalah tahapan dalam proses perubahan kontrak: 1. Identifikasi Masalah Tahap identifikasi diperlukan untuk menentukan apakah usulan perubahan kontrak dapat disetujui oleh pihak terkait, seperti PA/KPA dan PPK. ...
SelengkapnyaPerubahan Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, perubahan pekerjaan sering kali diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan atau perintah dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait perubahan pekerjaan: 1. Perubahan Akibat Kondisi Lapangan Jika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen ...
SelengkapnyaPerumusan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perumusan kontrak adalah proses penting yang dimulai dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan antara para pihak. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak menjadi pegangan dan tolak ukur untuk menjaga keseimbangan hubungan antara kedua belah pihak hingga penyelesaian sengketa. Berikut adalah tahapan perumusan kontrak yang perlu diperhatikan: 1. Persiapan Perancangan Kontrak Tahap persiapan ...
SelengkapnyaInovasi Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, inovasi kontrak dapat menjadi kunci untuk mengoptimalkan hasil yang diperoleh. Selain jenis kontrak yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempertimbangkan jenis kontrak inovatif berikut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek: 1. Kontrak Persentase Kontrak persentase adalah jenis ...
SelengkapnyaJenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Dalam pengadaan jasa konsultansi konstruksi, pemilihan jenis kontrak yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut adalah beberapa jenis kontrak yang umum digunakan dalam pengadaan jasa konsultansi konstruksi: 1. Kontrak Lumsum Kontrak Lumsum digunakan ketika kontrak didasarkan pada produk/keluaran ...
SelengkapnyaJenis Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi
Jenis Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam pengadaan pekerjaan konstruksi, pemilihan jenis kontrak yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis barang/jasa, spesifikasi teknis, volume, durasi pekerjaan, serta tingkat kesulitan dan risiko pekerjaan. Berikut ...
SelengkapnyaJenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Non-konstruksi
Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Non-Konstruksi Dalam pengadaan jasa konsultansi non-konstruksi, pemilihan jenis kontrak yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut adalah beberapa jenis kontrak yang umum digunakan dalam pengadaan jasa konsultansi non-konstruksi: 1. Kontrak Lumsum Kontrak Lumsum digunakan ketika ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan ...
SelengkapnyaJenis Kontrak Pengadaan Barang /Jasa Lainnya
Jenis Kontrak Non Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tanggung jawab untuk memilih jenis kontrak yang tepat. Pemilihan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti jenis barang/jasa, spesifikasi teknis, volume, durasi pekerjaan, serta tingkat kesulitan dan risiko pekerjaan. Berikut adalah beberapa jenis kontrak ...
Selengkapnya