Seharusnya sudah jelas bahwa Formasi Jabatan Fungsional JF PPBJ itu berkedudukan di UKPBJ, namun dalam Perpres PBJP selain disebutkan berkedudukan di UKPBj, juga disebutkan bahawa JF PPBJ dapat berkedudukan di luar UKPBJ bila bertugas sebagai PPK.
Dengan demikian interpretasi dan apa yang terjadi di pelaksanaan lapangan dalam penyusunan formasi JF PPBJ bisa dimaknai :
- Seluruh JF PPBJ berkedudukan di UKPBJ, hanya saja dalam hal dibutuhkan PPK di OPD/Satker luar UKPBJ maka Kepala UKPBJ menempatkan JF PPBJ tersebut bertugas sebagai PPK sebagai SDM Perbantuan. Atau
- JF PPBJ bisa di buat formasi nya di OPD / Satker yang membutuhkan tugas PPK tersebut.
yang paling ideal adalah skenario nomor 1, saya menyatakan demikian tanpa menyalahkan skenario nomor 2 karena skenario nomor 2 tidak akan disetujui rekomendasinya oleh Instansi Pembina (LKPP), namun realitanya di lapangan Skenario 2 terjadi, dan lebih parahnya skenario nomor 2 itu saat terjadi malah JF PPBJ tersebut ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan/Bukan PPK, padahal trigger awalnya adalah mengupayakan adanya PPK di OPD / Satker tersebut.
Melalui tulisan ini saya menghimbau satker/unit yang menyusun peta formasi analisa jabatan agar memperhatikan Perpres PBJP yang mendudukkan JF PPBJ di UKPBJ, untuk rumpun jabatan lain kita tidak pernah melihat skenario seperti skenario 2 terjadi bukan?
Contoh kita tidak pernah melihat jafung Dokter atau Perawat ada di OPD/Satker non Kesehatan….. Demikian juga kita tidak pernah melihat Jafung Guru / Dosen di luar OPD/Satker Pendidikan.
Pak C, kita (OPD/Satker) membutuhkan JF PPBJ sebagai Pejabat Pengadaan (PP) nih!!!!
PP seharusnya adalah JF PPBJ dari UKPBJ yang diperbantukan oleh Kepala UKPBJ dengan Surat Tugas ke OPD…..
Pak C kita (OPD/Satker) membutuhkannya JF PPBJ sebagai PPK!!!!
Sama seperti jawaban saya terkait PP, PPK
seharusnya adalah JF PPBJ dari UKPBJ yang diperbantukan oleh Kepala UKPBJ dengan Surat Tugas ke OPD…..
Semoga perancangan peta jabatan kedepannya semakin membaik. Salam Pengadaan.