Cara Melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang Gemoy Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau lembaga. Pengadaan barang/jasa yang gemoy adalah pengadaan yang dilakukan dengan cara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan ...
Selengkapnya
Pada Pasal 72A Perpres PBJP (Perpres 16/2018 dan Perpres 12/2021) diatur sebagai berikut : (1) Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria: a. standar atau dapat distandarkan; b. memiliki sifat risiko rendah; dan c. harga sudah terbentuk di pasar. makna kalimat “harga sudah terbentuk di pasar“ akan kita dalami ...
Selengkapnya
Denda Kontrak dipotong terhadap pembayaran dengan di salurkan pada rekening bendahara penerimaan. Misal terdapat kontrak sebesar Rp3 Milyar, kemudian atas keterlambatan kontrak tersebut dikenakan denda sebesar Rp0,03 Milyar. Maka : nilai yang dikeluarkan dari kas daerah sebesar Rp3Milyar denda yang dibayarkan masuk sebagai penerimaan daerah adalah 0,03 Milyar pembayaran yang ...
Selengkapnya
Misal pada DPA sudah diketahui akan dibelanjakan makan minum untuk Rapat sebanyak 300 kotak dalam setahun, agar menu makanan tersebut harganya terkunci dengan pasti selama setahun maka dapat dilakukan penguncian harga menggunakan skema kontrak payung. Sehingga proses pemilihan Penyedia hanya mengunci harga satuan atas potensi nilai total HPS secara keseluruhan, ...
Selengkapnya
Obat merupakan salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan obat di unit pelayanan kesehatan, pemerintah mendorong melakukan pengadaan obat melalui sistem e-katalog dengan metode e-purchasing. Sistem ini dikembangkan oleh LKPP untuk memudahkan penyedia barang/jasa dan pengguna dalam kegiatan pemilihan dan pengadaan obat, alat kesehatan, dan ...
Selengkapnya
E-Purchasing itu metode pemilihan penyedia yang ada di perpres, bagi Pengadaan B/JL/PK. Hanya dikecualikan dalam menyusun HPS. Dalam era sekarang malah dianjurkan menyiapkan referensi harga, jadi tetap PPK perlu menyusun dokumen persiapan pengadaan. Pengadaan barang/jasa/pekerjaan konstruksi (B/JL/PK) pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengadaan ...
Selengkapnya
Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Sesuai dengan DPA Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) harus memperhatikan kesesuaian antara rencana dan realisasi pengadaan. Hal ini penting untuk menjaga prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Salah satu hal yang ...
Selengkapnya
Saat ini kita sudah memiliki Big Data pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sejak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mulai diberlakukan wajib elektronik pada salah satu Perubahan Perpres PBJP era Perpres 54/2010 maka sebenarnya kita sudah punya Big Data. Pemanfaatan Big Data dilakukan dengan teknik Data Mining seharusnya dapat menjadi informasi ...
Selengkapnya
Dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 Perpres PBJP dengan Pengadaan Berkelanjutan. Yaitu melaksanakan PBJP dengan memenuhi aspek : a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut; b. aspek sosial ...
Selengkapnya
Sesuai amanat UU 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi, PP 14/2021, dan PP 8/2022 serta DPA Tahun 2024 maka Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ada di Kabupaten Kutai Barat dengan melaksanakan Pembinaan serta Sertifikasi rumpun Jabatan ...
Selengkapnya