Bulan

Batas Waktu Kontrak Tahun Jamak pada Pemda

Kontrak Tahun Jamak Perpres 16 Tahun 2018

Di aturan Keuangan Daerah disebutkan tidak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah. di aturan Perpres PBJ disebutkan maksimal 3 tahun. penerapannya? kontrak tahun jamak kalau masa jabatan kepala daerah hanya tersisa 2 tahun ya tetap saja sebaiknya tidak melampaui masa jabatan kepala daerah, sehingga walau di perpres PBJP bisa 3 ...

Selengkapnya

Metode Pemilihan Penyedia untuk asuransi jiwa unsur Pemerintah

Asuransi Jiwa bagi pegawai / unsur pemerintahan, dalam proses pengadaannya perlu diidentifikasi kebutuhannya, yang dicari adalah produk asuransi jiwa untuk risiko meninggal dunia bagi peserta asuransi, pemberlakuan asuransi ini untuk pekerja dengan cakupan pekerjaan berisiko. Dengan demikian produk asuransi tersebut jika dibiayai APBN/APBD tidak termasuk kepada produk dengan jenis investasi ...

Selengkapnya

Kursus/Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

66cba9e7 a5d2 49fa b228 3f4777fdae7d

Secara resmi berkaitan dengan kompetensi Pelaku Pengadaan Pemerintah, kursus/pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kamus kompetensi nasional dapat dicari dan ditelusuri jadwal se-Indonesia melalui : ppsdm.lkpp.go.id   selain pelatihan berbasis kompetensi yang tayang dan diselenggarakan oleh LKPP maupun oleh LPP PBJ lainnya yang terlihat di laman ppsdm.lkpp.go.id, juga terdapat berbagai ...

Selengkapnya

Mengapa ada Peraturan Pengadaan Khusus

pengadaan khusus

Pengadaan Khusus dalam Perpres PBJP (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) terdiri atas : Pengadaan dikecualikan Penelitian Pengadaan penanganan keadaan darurat Pengadaan Internasional Tender/Seleksi Internasional Pengadaan Khusus ini merupakan Pengadaan yang memang tidak dapat dilakukan karena kekhususannya dengan metode biasa/reguler. Barang/Jasa diperoleh dengan kontrak, dalam kontrak itu ada pembayaran/harga yang harus ...

Selengkapnya

Tujuan melakukan Pengadaan dan Tujuan Pengadaan

Tingkatan Target Tujuan Dan Sasaran

Tujuan Pengadaan diatur di Pasal 4 Perpres PBJP, sedangkan tujuan melakukan Pengadaan bergantung dari kebutuhan organisasi. Artinya sebuah organisasi melaksanakan bagaimana kebutuhannya terpenuhi melalui identifikasi, yang diidentifikasi adalah kebutuhan, bukan keinginan. Menyelaraskan kebutuhan, tujuan organisasi melakukan pengadaan, dan tujuan pemgadaan harus dilandasi dengan niat dan ikhtiar kebaikan, mencapai hal tersebut ...

Selengkapnya

Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk di APBN sudah ada Kartu Kredit Pemerintah, pemberlakuan PPN pun sudah mengikuti aturan dengan tidak mengenakan ketentuan PPN kepada hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak mengenakan PPN kepada Non-PKP. PKP berdasarkan website DJP Kemenkeu : Pengusaha Kena Pajak | Direktorat Jenderal Pajak Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa ...

Selengkapnya

PEMBERIAN PENJELASAN DAN KRITERIA

Pemberian Penjelasan bukan ajang tawar menawar kriteria pelaku usaha, hal ini dikarenakan pemaketan “seharusnya” sudah direncanakan matang.   Ada contoh kasus sbb : Selamat siang semua nya para suhu Izin mau bertanya pada persyaratan tender diminta KBLI 47612 – Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan dengan Kualifikasi Usaha Kecil ada ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?