Latihan Soal-Soal PBJ Tingkat Dasar Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 (Live tanggal 10 Agustus 2021) Tautan : https://youtu.be/O4oXg8BY7uE
SelengkapnyaBulan
Pejabat Pembuat Komitmen yang dilaksanakan oleh PA/KPA dan sebagian tugasnya dilaksanakan oleh PPTK
Dengan memadupadankan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa : Dalam hal PA/KPA melakukan perikatan maka yang bertindak sebagai PPK adalah PA/KPA tersebut. Dalam hal PA/KPA menugaskan PPTK yang memiliki kompetensi maka PPTK tersebut melaksanakan tugas : a. menyusun ...
SelengkapnyaHakikat Pengadaan Darurat
Pengadaan Penanganan Keadaan Darurat termasuk Pengadaan Khusus, dalam Pengadaan Khusus terdapat jenis-jenis Pengadaan sebagai berikut: Penanganan Keadaan Darurat PBJ di Luar Negeri PBJ dikecualikan Penelitian Tender/Seleksi Internasional, PBJ Pinjaman Hibah Luar Negeri PBJ Penanganan Keadaan Darurat agar tidak disamakan dengan Pengadaan yang dilakukan di masa darurat bencana, PBJ Penanganan Keadaan ...
SelengkapnyaPengadaan dan pemenuhan identifikasi kebutuhan
Saat ini tengah berlangsung proses pengadaan ASN dengan seleksi CASN, baik berupa CPNS dan CPPPK, sudah umum kita ketahui bahwa proses pelaksanaan ujian ini dilakukan dengan CAT yang memerlukan komputer, bagaimana memenuhi kebutuhan teridentifikasi ini? Pengadaan dapat dilakukan dengan menentukan jenis pengadaan, dapat berupa : Pengadaan Barang Jasa Lainnya Tinggal ...
SelengkapnyaPeraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 dalam satuan terpisah (7 File)
1. Batang tubuh 2. Lampiran I 3. Lampiran II 4. Lampiran III 5. Lampiran IV 6. Lampiran V 7. Lampiran VI
SelengkapnyaPerubahan Persepsi dan Potensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Persepsi selalu berubah seiring dengan perkembangan jaman, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Zaman dulu vs kini : menjadi PNS itu pekerjaan idaman banyak orang, sedangkan zaman sekarang menjadi pekerja industri ekonomi kreatif dan menjadi pesohor online dipandang sebagai “jalan ninja” yang kekinian; memiliki properti di perempatan lampu merah zaman dulu dipandang ...
SelengkapnyaPerhitungan HPS tidak dapat digunakan sebagai Dasar Perhitungan Kerugian Negara
Makna aturan ini adalah dengan ilustrasi sebagai berikut : Misal proses pengadaan pekerjaan konstruksi dengan persentase keuntungan sebesar 10% adalah Nilai HPS termasuk PPN sebesar Rp10Milyar. Lalu dari proses Tender pekerjaan konstruksi itu terdapat penyedia yang memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp8,5M. Artinya ada penawaran yang lebih rendah dari ...
SelengkapnyaMoU/Nota Kesepemahaman pada Swakelola Tipe III dan Tipe IV di Era Perpres 12/2021
Saat ini yang memerlukan MoU di 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan kontrak swakelola hanya swakelola tipe II saja. Hal ini dikarenakan penyederhanaan secara administrasi. Poin lain dari penyederhanaan ini adalah relaksasi secara administrasi mengingat swakelola tipe III dan tipe IV ini sifatnya adalah empowering society/pemberdayaan masyarakat, dimana nuansa pemberdayaan ini ...
SelengkapnyaCek status sertifikat PENGADAAN Barang dan Jasa
Cek status sertifikat PENGADAAN Barang dan Jasa, bagaimana caranya? Salah satu sistem pendukung PBJP dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b menyebutkan SPSE didukung oleh sistem lain, salah satunya adalah : Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; Untuk pengelolaan SDM salah satu aspeknya adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan unit ...
SelengkapnyaSwakelola dan Tertib administrasi
Proses Swakelola apapun tipe nya perlu dilakukan pencatatan dengan baik, dengan demikian proses pelaksanaan perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan untuk administrasinya. Kemudian pelaksanaan swakelola sebisa mungkin dilakukan dengan lengkap, dokumen persiapan swakelola seperti Surat Keputusan Penyelenggara Swakelola yang mencakup Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas sudah dibuat dan ditetapkan. ...
Selengkapnya