Undang Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Undang Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Struktur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Unduh

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat di-Unduh melalui tautan berikut :

UU_NO_11_2020

Untuk mempermudah mempelajari dan memperdalam berkaitan dengan UU ini, maka bagian yang di garis bawahi adalah Undang-Undang yang mengalami perubahan, penghapusan, atau pembaharuan, struktur dibawah ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam melakukan penelusuran terkait UU Cipta Kerja.

Struktur

  • Bab I  – Ketentuan Umum : Pasal 1
  • Bab II – Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
    • Asas :
      • Pasal 2 ayat (1)
      • Pasal 2 ayat (2)
    • Tujuan : Pasal 3
    • Kebijakan Strategis : Pasal 4
    • Ruang Lingkup UU Cipta Kerja : Pasal 5
  • Bab III- Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
    • Bagian Kesatu – Umum : Pasal 6
    • Bagian Kedua – Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
      • Paragraf 1 – Umum : Pasal 7
      • Paragraf 2 – Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah : Pasal 8
      • Paragraf 3 – Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah : Pasal 9
      • Paragraf 4 – Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi : Pasal 10
      • Paragraf 5 – Pengawasan : Pasal 11
      • Paragraf 6 – Peraturan Pelaksanaan : Pasal 12
    • Bagian Ketiga – Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
      • Paragraf 1 – Umum : Pasal 13
      • Paragraf 2 – Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang : Pasal 14 s.d Pasal 20
        • Pasal 17 berisi : Perubahan Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataaan Ruang
        • Pasal 18 berisi : Perubahan Ketentuan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. UU No. 1 tahun 2014
        • Pasal 19 berisi : Perubahan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
        • Pasal 20 berisi : Perubahan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
      • Paragraf 3 – Persetujuan Lingkungan : Pasal 21 s.d Pasal 22
        • Pasal 21 dan Pasal 22 : mengubah, menghapus, atau menetapkan Pengaturan Baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
      • Paragraf 4 – Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi : Pasal 23
        • Pasal 23 : mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek
        • Pasal 24 berisi perubahan Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
        • Pasal 25 berisi perubahan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek
    • Bagian Keempat – Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi
      • Paragraf 1 -Umum : Pasal 26
      • Paragraf 2 – Kelautan dan Perikanan : Pasal 27
        • Pasal 27 berisi Perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 jo. 45 tahun 2009 tentang Perikanan
      • Paragraf 3 – Pertanian : Pasal 28 s.d Pasal 34
        • Pasal 28 mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undan Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 jo 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan;
        • Pasal 29 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
        • Pasal 30 merubah ketentuan tentang Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
        • Pasal 31 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian
        • Pasal 32 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
        • Pasal 33 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
        • Pasal 34 Merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 jo 41 tahun 2015 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
      • Paragraf 4 – Kehutanan : Pasal 35 s.d Pasal 37
        • Pasal 35 mengubah dan menghapus atau menetapkan pengaturan baru Undang-Undang yang berkaitan dengan Kehutanan
        • Pasal 36 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 jo UU 1/2004 tentang Kehutanan
        • Pasal 37 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutam
      • Paragraf 5 – Energi dan Sumber Daya Mineral : Pasal 28 s.d Pasal 42
        • Pasal 38 mengubah dan menghapus atau menetapkan pengaturan baru pada Undang-Undang berkaitan dengan Energi dan Sumber Daya Mineral
        • Pasal 39 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 jo. UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
        • Pasal 40 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi
        • Pasal 41 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi
        • Pasal 42 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
      • Paragraf 6 – Ketenaganukliran : Pasal 43
        • Pasal 43 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
      • Paragraf 7 – Perindustrian : Pasal 44
        • Pasal 44 merubah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
      • Paragraf 8 – Perdagangan, Metrologi, Jaminan Produk Halal, dan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian : Pasal 45 s.d Pasal 48
        • Pasal 45 mengubah dan menghapus atau menetapkan pengaturan baru pada Undang-Undang berkaitan Perdagangan, Metrologi, Jaminan Produk Halal, dan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian 
        • Pasal 46 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
        • Pasal 47 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal
        • Pasal 48 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
      • Paragraf 9 – Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : Pasal 49 sampai dengan Pasal 53
        • Pasal 49 mengubah, menghapus atau menetapkan Undang-Undang berkaitan dengan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
        • Pasal 50 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
        • Pasal 51 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumnah Susun
        • Pasal  52 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
        • Pasal 53 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
      • Paragraf 10 – Transportasi : Pasal 54 s.d Pasal 58
        • Pasal 54 mengubah, menghapus atau menetapkan Undang-Undang berkaitan dengan Transportasi
        • Pasal 55 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
        • Pasal 56 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian
        • Pasal 57 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
        • Pasal 58 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
      • Paragraf 11 – Kesehatan Obat dan Makanan : Pasal 59 s.d Pasal 64
        • Pasal 59 mengubah, menghapus atau menetapkan Undang-Undang berkaitan dengan Kesehatan Obat dan Makanan
        • Pasal 60 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
        • Pasal 61 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
        • Pasal 62 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
        • Pasal 63 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
        • Pasal 64 tentang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
      • Paragraf 12 – Pendidikan dan Kebudayaan : Pasal 65 dan Pasal 66
        • Pasal 65 mengubah, menghapus, atau menetapkan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha dan Sektor Pendidikan
        • Pasal 66 merubah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman
      • Paragraf 13 – Kepariwisataan : Pasal 67
        • Pasal 67 merubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
      • Paragraf 14 – Keagamaan : Pasal 68
        • Pasal 68 merubah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
      • Paragraf 15 – Pos Telekomunikasi dan Penyiaran : Pasal 69 s.d Pasal 72
        • Pasal 69 merubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
        • Pasal 70 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos
        • Pasal 71 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
        • Pasal 72 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
      • Paragraf 16 – Pertahanan dan Keamanan : Pasal 73 s.d Pasal 75
        • Pasal 73 merubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terkait Pertahanan dan Keamanan
        • Pasal 74  merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
        • Pasal 75 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
    • Bagian Kelima – Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu
      • Paragraf 1 – Umum : Pasal 76 s.d Pasal 79
      • Paragraf 2 – Penanaman Modal :Pasal 77
        • Pasal 77 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
      • Paragraf 3 – Perbankan : Pasal 78
        • Pasal 78 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. UU 10/1998 tentang Perbankan
      • Paragraf 4 – Perbankan Syariah : Pasal 79
        • Pasal 79 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  • Bab IV – Ketenagakerjaan
    • Bagian Kesatu – Umum : Pasal 80
      • Pasal 80 merubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terkait Ketenagakerjaan
    • Bagian Kedua – Ketenagakerjaan : Pasal 81
      • Pasal 81 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    • Bagian Ketiga – Jenis Program Jaminan Sosial : Pasal 82
      • Pasal 82 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
    • Bagian Keempat – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Pasal 83
      • Pasal 83 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial
    • Bagian Kelima – Pelindungan Pekerja Migran Indonesia : Pasal 84
      • Pasal 84 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  • Bab V – Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    • Bagian Kesatu – Umum : Pasal 85
      • Pasal 85 merubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru berkaitan dengan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    • Bagian Kedua – Koperasi : Pasal 86
      • Pasal 86 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
    • Bagian Ketiga – Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah : Pasal 87
      • Pasal 87 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  • Bab VI – Kemudahan Berusaha
    • Bagian Kesatu – Umum : Pasal 105
      • Pasal 105 merubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru berkaitan dengan Kemudahan Berusaha
    • Bagian Kedua – Keimigrasian : Pasal 106
      • Pasal 106 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
    • Bagian Ketiga – Paten : Pasal 107
      • Pasal 107 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
    • Bagian Keempat – Merek : Pasal 108
      • Pasal 108 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
    • Bagian Kelima – Perseroan Terbatas : Pasal 109
      • Pasal 109 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    • Bagian Keenam – Undang-Undang Gangguan : Pasal 110
      • Pasal 110 menyatakan bahwa Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantiel dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    • Bagian Ketujuh – Perpajakan : Pasal 111 s.d Pasal 114
      • Pasal 111 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 jo. UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan
      • Pasal 112 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 jo. UU 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
      • Pasal 113 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 jo. UU 16/2000 tentang Tata Cara Perpajakan
      • Pasal 114 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    • Bagian Kedelapan – Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman : Pasal 115
      • Pasal 115 merubah ketentuan dalam Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Perambak Garam
    • Bagian Kesembilan – Wajib Daftar Perusahaan : Pasal 116
      • Pasal 116 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Dasar Perusahaan
    • Bagian Kesepuluh – Badan Usaha Milik Desa : Pasal 117
      • Pasal 117 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  • Bab VII – Dukungan Riset dan Inovasi : Pasal 119 s.d 120
    • Pasal 119 merubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru berkaitan dengan Riset dan Inovasi
    • Pasal 120 merubah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  • Bab VIII Pengadaan Tanah : Pasal 121 s.d Pasal 147
    • Bagian Kesatu – Umum : Pasal 122
      • Pasal 122 merubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru berkaitan dengan pengadaan tanah
    • Bagian Kedua – Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Pasal 123
      • Pasal 123 merubah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
    • Bagian Ketiga – Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan : Pasal 124
      • Pasal 124 merubah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
    • Bagian Keempat – Pertanahan : Pasal 125 s.d Pasal
      • Paragraf 1 – Bank Tanah : Pasal 125 s.d Pasal 135
      • Paragraf 2 – Penguatan Hak Pengelolaan : Pasal 136 s.d Pasal 142
      • Paragraf 3 – Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing : Pasal 143 s.d Pasal 145
      • Paragraf 4 – Pemberian Hak atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah : Pasal 146 s.d Pasal 147
  • Bab IX – Kawasan Ekonomi : Pasal 148 s.d Pasal 153
    • Bagian Kesatu – Umum :Pasal 148 – Pasal 149
      • Pasal 148 merubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru berkaitan dengan Kawasan Ekonomi
      • Pasal 149 Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
    • Bagian Kedua – Kawasan Ekonomi Khusus : Pasal 150
      • Pasal 150 Merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
    • Bagian Ketiga – Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas : Pasal 151-Pasal 153
      • Paragraf 1 – Umum : Pasal 151
      • Paragraf 2 – Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas : Pasal 152
        • Pasal 152 merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 Jo. 44/2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
          Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang Undang 
      • Paragraf 3 – Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang : Pasal 153
        • Pasal 153 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
          Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  • Bab X – Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional : Pasal 154 s.d 173
    • Bagian Kesatu – Investasi Pemerintah Pusat : Pasal 154 s.d Pasal 172
      • Paragraf 1 – Umum : Pasal 154 s.d Pasal 164
      • Paragraf 2 – Lembaga Pengelola Investasi : Pasal 165 s.d Pasal 172
    • Bagian Kedua – Kemudahan Proyek Strategis Nasional : Pasal 173
  • Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja : Pasal 174 s.d Pasal 176
    • Bagian Kesatu – Umum : Pasal 174
    • Bagian Kedua – Administrasi Pemerintahan  : Pasal 175
      • Pasal 175 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
    • Bagian Ketiga – Pemerintahan Daerah : Pasal 176
      • Pasal 176 merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jo UU 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah
  • Bab XII Pengawasan dan Pembinaan : Pasal 177 s.d Pasal 179
  • Bab XIII Ketentuan Lain-Lain : Pasal 180 s.d Pasal 183
  • Bab XIV Ketentuan Peralihan : Pasal 184
  • Bab XV Ketentuan Penutup : Pasal 185 s.d Pasal 186

 

Sebelumnya Kucul dan tugas Persiapan Pengadaan dan Timing Perencanaan Rancangan Kontrak
Selanjutnya Contoh Bagaimana Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Pengadaan

Cek Juga

Gambar 5 Persentase Penduduk Menurut Status Keikutsertaan Dalam Pertemuan Rapat Di Lingkungan Sekitar

Moderenisasi dan Perubahan Pola Hidup Manusia

Prolog Modernisasi mengandung unsur: 1) perubahan yangbergerak maju secara linier 2) adanya pengaruh perkembangan ilmu ...

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: