Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mengatur tentang timing Perencanaan Pengadaan yang dapat disingkat perencanaan pengadaan dilaksanakan dimulai setelah penetapan pagu indikatif pada APBN dan setelah nota kesepakatan KUA-PPAS pada APBD, sebelum pengajuan RKAKL dan RKA Perangkat Daerah Mengapa sih hal ...

Perencanaan PBJP terdiri atas tahapan-tahapan yang saling berhubungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan PerLKPP Nomor 7 tahun 2018 pada Pasal 3, pada bagian ini hubungan antar tiap-tiap tahapan dan apa yang dilaksanakan dalam masing-masing tahapan dapat diuraikan secara berurutan dengan ...

Audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan WBS dalam metode pengawasan internal merupakan bagian dari Pasal 76 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang bunyinya sebagai berikut : Pasal 76 (1)Menteri/kepalalembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal padaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. (2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ...

Penjelasan tentang LKPP, silahkan lihat dasar hukum sebagai berikut : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengapa perlu dibentuk layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa? layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa LKPP atau LPS LKPP bertujuan untuk mengasist pemerintah dalam sengketa kontrak. Penyelesaian permasalahan kontrak PBJ termasuk dalam ranah persoalan perdata, dalam ...

Pengantar dan Artikel Terkait Solusi berkaitan dengan mengapa K/L/Pemerintah Daerah Wajib memberikan pelayanan hukum kepada segenap pelaku pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait, bisa dibaca melalui artikel sebagai berikut : Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan di Pemerintah Daerah, Ternyata Tidak Bertentangan walau TIPIKOR Menafsirkan Peraturan Menteri ataupun Lembaga Jangan Jumawa ...

Kasus : Bagaimana jika barang/jasa telah tayang dalam katalog nasional dan katalog sektoral, apakah dapat ditayangkan dikatalog lokal? Penjelasan : Jika barang/jasa telah tayang dalam katalog nasional dan katalog sektoral maka sebaiknya tidak perlu dilakukan penayangan pada katalog lokal, apabila tetap dilakukan maka akan menghasilkan tumpang tindih/overlapping yang mengakibatkan inefisiensi ...

Kasus Apabila kantor Anda membutuhkan pengadaan AC dengan nilai pagu 298 juta, metode pemilihan apa saja yang akan/bisa Anda lakukan ? Analisis dan Jawaban Pembelian AC dengan pagu nilai Rp 298.000.000 (Dua sembilan puluh delapan juta rupiah)adalah Pengadaan Barang dapat dilakukan dengan merujuk pada pasal 38 ayat (1), yang terlebih ...

Pemerintah perlu menggeser paradigma berkontrak dan tnada-tangan kemudian berasumsi semua akan indah pada akhirnya. Sebelum lebih lanjut saya akan membagikan terlebih dahulu artikel relevan berkaitan dengan pengendalian kontrak sebagai berikut : Praktik Terbaik dari Pengendalian Kontrak Pengendalian Kontrak untuk Pengadaan dengan Katalog Elektronik Membuat Program Mutu Bersama Penyedia Untuk Pengendalian ...

Pengendalian Kontrak adalah tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  Aspek yang dapat diidentifikasi dari manajemen kontrak yang baik adalah sebagai berikut : Tahapan Perencanaan dan Tahapan Persiapan dilaksanakan dengan Baik, dimana penilaian ...

Artikel Berkaitan antara Irisan Pengadaan dan Penganggaran “ Pemberian Kesempatan Pekerjaan Konstruksi Melampaui tahun anggaran Penandatanganan Kontrak Payung Mendahului Tahun Anggaran Alokasi Pos Belanja Barang/Jasa dalam Penganggaran Pemerintah Pengguna Anggaran Pada Pemerintah Daerah Perkiraan Anggaran Yang Terlalu Tinggi Perencanaan Pengadaan khususnya Budgeting jangan Ngepres Hirarki Kebutuhan Prioritas Aspek Value For ...