SertPengantar Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kepemilikannya diuji dengan ujian berbasis komputer dengan penyelenggara LPP terakreditasi oleh PPSDM LKPP, peserta ujian sudah memiliki akun LKPP Connect dan di desain untuk mengerjakan soal yang bersumber dari Bank Soal yang dengan algoritma tertentu tidak sama antara satu peserta dengan peserta lainnya. ...
Selengkapnya
Pengantar Pasal 84 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa mengatur tentang pelayanan hukum yang dapat ditarik garis besarnya : Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait Pengadaan Barang/Jasa; Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Pengecualian yang diatur dalam ...
Selengkapnya
Pengantar Pada Perpres 16 tahun 2018 disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 bahwa E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. E-Marketplace ini berbeda dengan e-marketplace pada umumnya. Kebijakan Pengadaan Kebijakan pada Perpres 16 tahun 2018 merupakan Strategi untuk mencapai Tujuan Pengadaan (Pasal 4 Perpres ...
Selengkapnya
Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat kewajiban bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), mengapa hal ini diatur? Pembahasan Kelembagaan UKPBJ termasuk salah satu hal yang akan digapai dan dilaksanakan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa yang salah satu ...
Selengkapnya
Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sering disingkat sebagai Perpres 16 tahun 2018. Perpres 16 tahun 2018 tidak setebal peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54 tahun 2010), artikel ini merupakan lanjutan ...
Selengkapnya
Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sering disingkat sebagai Perpres 16 tahun 2018. Perpres 16 tahun 2018 tidak setebal peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54 tahun 2010). Perbedaan Perpres 16 tahun ...
Selengkapnya
Tujuan Pengadaan diatur dalam Pasal 4 Perpres 16/2018, sehingga dalam mengaitkan pengadaan belanja modal pembangunan gedung kantor, maka dapat dilakukan dengan tindakan yang di narasikan sebagai berikut : Merujuk pada Pasal 4 huruf a Perpres 16/2018, yaitu memastikan gedung kantor yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek ...
Selengkapnya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) telah merilis Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik yang dapat di unduh melalui tautan : Pada Website LKPP dapat di download dari tautan berikut : https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-7-tahun-2020 Pada Webiste ini ...
Selengkapnya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) telah merilis Peraturan Lembaga Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat di unduh melalui tautan : Pada Website LKPP dapat di download dari tautan berikut : ...
Selengkapnya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) telah merilis Peraturan LKPP Nomor 5 tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat di unduh melalui tautan : Pada Website LKPP dapat di download dari tautan berikut : https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-5-tahun-2020 Pada Webiste ini melalui tautan : Secara langsung di : ...
Selengkapnya