Prolog Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris maupun pasal-perpasal dan ayat per-ayat dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dan esensi dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana penerapannya. Seri ini ditulis berdasarkan catatan penulis ...
SelengkapnyaTag Archives: Peraturan
Contoh Blue/Green Book dalam Loan / Pinjaman Luar Negeri
Berkaitan dengan artikel : Pengadaan Barang/Jasa bersumber dengan Pinjaman / Hibah Luar Negeri Aspek Strategis dalam Pinjaman/Hibah dalam dan/atau Luar Negeri Lingkup Pengadaan Barang/Jasa pada APBN/APBD Filosofis Ruang Lingkup Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penjelasan : Dalam PBJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ...
Selengkapnya7 tingkatan Framework Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut Best Practices dunia
Best Practices dunia Pengadaan Publik, memiliki cakupan : Sumber Hulu Barang/Jasa Kepatuhan terhadap Hukum Efisiensi penggunaan dana publik Akuntabilitas Value for money mendukung tujuan kebijakan pemerintah yang lebih luas penyampaian tujuan kebijakan pemerintah yang lebih luas Sumber : Excellence in Public Sector Procurement Kindle Edition by Stuart Emmett Perpres 16 ...
SelengkapnyaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar LKPP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 6 berbunyi :”Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”. Dasar Pembentukan LKPP adalah Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 ...
SelengkapnyaMenafsirkan Peraturan Menteri ataupun Lembaga Jangan Jumawa Ditafsirkan Sendiri, Berkaitan Bantuan Hukum Pelaku Pengadaan Sudah Jelas Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Tidak Bertentangan Dengan Perpres 16/2018
Pengantar Interpretasi Hukum dengan forward thinking yang dinamis tetap diperlukan namun tidak boleh mengabaikan Organisasi yang menerbitkan sebuah Peraturan. Selama ini seringkali ada anggapan bahwa UU Pemberantasan Tipikor adalah UU Tipikor, dengan demikian sebagai Tipikor dalam hal pendampingan yang diatur dalam Permendagri Nomor 12 tahun 2014. Selama ini dalam pemberian ...
SelengkapnyaPerpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pendahuluan Perpres 16 tahun 2018 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2018 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. ...
SelengkapnyaPerpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, masihkan dianggap sebagai Peraturan tentang Lelang?
Pengantar Suatu hari yang Cerah, Kucul berjalan dengan ceria, Kucul baru saja menerima dokumen RKA sebagaimana ditugaskan dari PA/KPA kepadanya sebagai PPTK, oh iya, Kucul adalah Pegawai Pemda, jadi sebagai PPTK yang bersertifikat tingkat Dasar, Kucul sejak awal bertugas sebagai PPK di aspek regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian dari sisi ...
SelengkapnyaUU Cipta Kerja dan Pengaruhnya terhadap Jasa Lainnya – Pekerjaan Kebersihan Umum dan/atau Perawatan Taman
Pengantar Dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Tujuan Pengadaan pada Pasal 4 huruf c dibunyikan : meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; kemudian pada Kebijakan Pengadaan pada Pasal 5 huruf g dibunyikan Kebijakan PBJP sebagai berikut : memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, ...
SelengkapnyaPembangunan Berkelanjutan dan Pengadaan Berkelanjutan
Pengantar Dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada bagian menimbang huruf b, kalimat Pembangunan Berkelanjutan disebutkan dalam kalimat : bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam ...
SelengkapnyaTry Out Crash Course Dasar Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ Kab. Kutai Barat
Untuk Menuju Halaman Latihan Soal silahkan Klik disini
Selengkapnya