Tag Archives: Peraturan

Materi : Rancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Strategi Pengadaan Ngerumpi PeBeJe#43- Interkoneksi Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sudah tidak relevan lagi. Mutlak di Pemda PPK dijabat oleh PA/KPA sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran PMDN 77/2020. Terima Kasih. Modeling yang kami buat dan sudah di simulasikan akan ditarik ...

Awal tahun, Pengembangan Kompetensi di dorong luar biasa dalam K/L/Pemda, termasuk PBJ Tingkat Dasar. Beberapa artikel saya berkaitan kelulusan PBJP tk. Dasar adalah bagaimana cara lulusnya? Saya gak mungkin memberikan tips yang bisa digunakan setiap orang, karena tiap orang berbeda-beda. Ada beberapa tips dan artikel berkaitan dengan kelulusan PBJP Tk. ...

Peraturan Perundangan berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah : Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : PP_Nomor_12_Tahun_2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah : Permendagri No.70 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur ...

Seringkali kita masih sering menggunakan istilah lelang (auction) alih-alih tender yang digunakan dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdalam pengucapan sehari-hari, apakah proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah atau proses proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat digunakan dalam Peraturan Pengadaan berkaitan dengan Pemilihan Penyedia? ...

Melanjutkan materi tulisan sebelumnya Praktik yang menghalangi Kompetisi dan mengapa e-Procurement dapat mencegah-nya dengan demikian sebenarnya apakah kebutuhan pengadaan nasional kita perlu di buat aturan yang terlalu rinci? Berbicara tentang aturan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus berkembang aturannya sebagaimana artikel : Pengertian Pengadaan Pemerintah dari Masa ke Masa dan Caranya Ngerumpi ...

Pasal 1 angka 20 Perpres 16 tahun 2018 berbunyi E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Pengembangan E-Marketplace Merupakan salah satu kebijakan dalam Pasal 5 huruf d sebagaimana berikut : Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi : d. mengembangkan E-marketplacePengadaan Barang/Jasa; Pengembangan E-Marketplace ini selanjutnya diatur ...

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 41 Perpres 16 tahun 2018, proses Pemilihan Penyedia terdiri atas : E-Purchasing Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung Tender Cepat Tender/Seleksi Kemudian ada Pengadaan Khusus yang diatur dalam Bab VIII, yaitu : Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri Pengadaan ...

Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 68 berkaitan dengan Pengadaan Berkelanjutan membagi 3 aspek Pengadaan Berkelanjutan dengan 3 aspek yang sepenuhnya harus terpenuhi, yaitu : Ekonomi; Sosial;dan Lingkungan Hidup Tulisan kali ini akan mencoba berfokus pada Pembangunan Berkelanjutan yang erat kaitannya dengan Pengadaan Berkelanjutan, Pembangunan Berkelanjutan ...

Seri 8 ini akan membahas lanjutan dari seri sebelumnya, untuk membaca Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) klik saja tulisan disamping. Untuk Seri sebelumnya dapat dilihat pada tautan berikut ini : Seri 1 : Tautan Seri 1 Seri 2 : Tautan Seri 2 Seri 3 : ...

Berkali-kali dalam blog ini saya mengutip Aspek “Tepat” yang menjadi empasis dari value for money Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat anda baca di artikel sebagai berikut : Aspek Value for Money dalam Barang/Jasa dan Balancing Optimalisasi Contoh Value For Money Studi Kasus : Pengadaan Barang Elektronik ...