Organisasi perlu di state dan di declare Tujuan Kebijakan dan Strategi nya Organisasi kemudian memiliki anggaran Anggaran tersebut digunakan untuk proses Pengadaan. Kebutuhan belanja anggaran tersebut wajib selaras dengan tujuan kebijakan dan strategi Organisasi, kemudian jadilah daftar belanja, nah eksekusi daftar belanja ini harus sinkron dengan aturan Pengadaan, sinkron disini ...
SelengkapnyaTag Archives: Peraturan
PBJ Desa dan Pengaturannya
Peraturan untuk menjadi pedoman dari PBJ Desa adalah Peraturan LKPP Nomor 12/2019, Peraturan PBJ Desa berbeda dengan Pengadaan di BUMN, berbeda dengan BUMD, dan berbeda dengan PBJ Pemerintah, sehingga diperlukan pengaturan sendiri. LKPP sebagai lembaga yang mengatur tentang kebijakan Pengadaan menerbitkan PerLKPP 12/2019 yang menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk ...
SelengkapnyaMelaksanakan aturan, bukan kebiasaan
Perpres PBJ itu “Neneknya” UU Keuangan dan UU Perbendaharaan, sewajarnya urusan belanja yang diatur dalam Perpres harus dipahami SEMUA pihak pengelola keuangan. Para pengelola Keuangan wajib paham cara belanja yang diatur di Perpres PBJ, kenapa pengadaan diatur di Perpres? Karena terkait belanja, sungguh dinamis dan akan sulit mengimbangi dunia usaha bila ...
SelengkapnyaPemahaman terhadap Perpres PBJ (12)
Tujuan Pengadaan yang dapat diulas dalam artikel kali ini adalah meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, Indonesia tengah mendorong semakin berkembangnya industri kreatif, hal ini tak lepas dari peluang semakin bersinarnya industri kreatif di berbagai belahan negara di dunia ini. Negara-negara yang tengah memiliki industri kreatif yang sudah matang saat ini tengah ...
SelengkapnyaPemahaman terhadap Perpres PBJ (Part 11)
Tujuan dari Perpres PBJP yang berikutnya yang kita akan bahas adalah : Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian Apa itu Penelitian? Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu ...
SelengkapnyaPemahaman terhadap Perpres PBJ (Part 10)
Kali ini kita akan membahas tujuan pengadaan yang keempat dari Perpres PBJP (Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021) yaitu : Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional Di Part 9 sebenarnya sudah diulas tipis-tipis bahwa sekalipun paket pengadaan diprioritaskan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, namun tetap ada peluang bagi Pelaku Usaha ...
SelengkapnyaPemahaman terhadap Perpres PBJ (Part 9)
Bang… serius dikit napa??? jaga kehormatan Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar anda! jelaskan Pemahaman Perpres PBJ ini dengan bahasa yang formal dan resmi….. jangan cuma kejar hit /jumlah view aja….. Duh, kalau soal serius dan formal itu tulisan-tulisan sebelumnya dan video dan podcast saya semua juga udah serius….. sesekali saya ...
SelengkapnyaPemahaman terhadap Perpres PBJ (Part 8)
Jumpa lagi di artikel Pemahaman terhadap Perpres PBJ (Part 8)! pak C, ini mau dibuat berapa part sih? kok baru di Pasal 4 aja sudah 8 artikel? Ya nggak tau, rencananya sampai habis…… pasalnya bejibun, ya di bawa enjoy aja, semoga materi tulisan ini bisa bikin lebih mudeng buat yang ...
SelengkapnyaPemahaman terhadap Perpres PBJ (Part 7)
Kali ini kita akan membahas satu persatu makna dari Tujuan Pengadaan, untuk artikel kali ini saya akan mengutip dari Materi Pelatihan PBJ Tingkat Dasar, berikut isinya : Tujuan Pertama yang dituliskan dalam Pasal 4 huruf a adalah : Menghasilkan Barang/Jasa yang Tepat dari Setiap Uang yang Dibelanjakan, Diukur dari Aspek ...
SelengkapnyaPemahaman terhadap Perpres PBJ (Part 6)
Berkaitan dengan Hubungan antara Tujuan Pengadaan dan Kebijakan Pengadaan, apa sih hubungan keduanya? Pertama, hubungan keduanya baik-baik saja, kita tidak perlu sebenarnya mempermasalahkan hubungan keduanya, kepo banget sih! hehehe 😀 Kedua, hubungan nya adalah pada letak pasalnya yang berdampingan, Tujuan Pengadaan ada di Pasal 4 dan Kebijakan Pengadaan ada di ...
Selengkapnya