Tag Archives: Pengadaan Khusus

Pendahuluan Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keadaan Darurat merupakan upaya untuk mengatasi kondisi dimana kebutuhan atas Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan fleksibilitas agar pelaku usaha dapat segera ditunjuk menjadi Penyedia sehingga tidak terjadi kegagalan pasar / market failure, namun seringkali Pengadaan Darurat dipersepsikan sama dengan ...

Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018) mengecualikan dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d dibunyikan bahwa : Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan pengadaan dikecualikan lainnya dalam peraturan perundang-undangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres ...

Pengantar Uraian Pengadaan yang dikecualikan pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d  diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP 12/2018). Pembahasan Ketentuan tentang Praktik Bisnis yang ...

Pengantar Uraian Pengadaan yang dikecualikan pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP 12/2018). Prinsip Pengadaan Dikecualikan pada Badan Layanan ...

Artikel berkaitan Pengadaan Khusus dari website ini adalah : https://christiangamas.net/pengadaan-keadaan-darurat-akomodasi-bagi-tenaga-medis-yang-bertugas-menangani-covid-19-menggunakan-hotel-penginapan/ https://christiangamas.net/pengadaan-khusus-pada-blu-blud/ https://christiangamas.net/penunjukan-langsung-vs-pengadaan-dikecualikan/ https://christiangamas.net/pengadaan-dikecualikan-lingkup-tarif-yang-dipublikasikan-secara-luas-kepada-publik/ https://christiangamas.net/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-pada-blud/ https://christiangamas.net/sense-of-crisis-dan-kaitannya-dengan-pengadaan-barang-jasa-darurat/ Pendahuluan Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tata cara belanja barang/jasa dalam APBN dan APBD ternyata tidak secara menyeluruh memiliki karakteristik yang homogen mengingat pemanfaatan APBN dan/atau APBD ternyata dalam ...

Artikel sebelumnya yang membahas terkait Pengadaan Darurat sebagai berikut : https://christiangamas.net/sense-of-crisis-dan-kaitannya-dengan-pengadaan-barang-jasa-darurat/ https://christiangamas.net/identifikasi-kebutuhan-penganggaran-dan-pemaketan-dalam-pengadaan-penanganan-keadaan-darurat/ https://christiangamas.net/pengadaan-keadaan-darurat-akomodasi-bagi-tenaga-medis-yang-bertugas-menangani-covid-19-menggunakan-hotel-penginapan/ https://christiangamas.net/keadaan-darurat/ https://christiangamas.net/belanja-tidak-terduga/ https://christiangamas.net/pengadaan-unit-ambulance-baru-dalam-keadaan-wabah-optimasi-atau-regulasi/ https://christiangamas.net/pembentukan-harga-nintendo-switch-sebuah-analogi-pembentukan-harga/ https://christiangamas.net/pemberlakuan-pengadaan-yang-tidak-dikenakan-pajak-pertambahan-nilai/ https://christiangamas.net/serba-serbi-pengadaan-kendaraan-bersumber-dari-dak/ “There must also be a consideration of the need to protect market competition, and not to discriminate against other potential suppliers. The safest areas for supplier development are therefore those where ...

Pendahuluan Lingkup yang diberlakukan dalam pengaturan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) selain mengatur Pengadaan Barang/Jasa di lingkunganKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD, juga mengatur pada : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman ...

Pendahuluan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki pondasi yang terdiri atas : Etika Kebijakan Prinsip Tujuan Berdasarkan pondasi dalam Perpres 16/2018 tersebut, dalam keadaan khusus diperlukan pengaturan khusus yang mengatur adanya situasi khusus yang dikategorikan “Pengadaan Khusus”. Artikel Terkait Pengadaan Khusus Sebelum membahas tentang pengadaan khusus secara mendalam, terdapat beberapa artikel Pengadaan ...

Pada artikel sebelumnya yang bisa dibaca disini saya pernah menyampaikan bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penanganan keadaan darurat tidak melulu fokus pada belanja barang atau konstruksi untuk ruang isolasi semata, ada aspek lain untuk perlindungan tenaga medis, di beberapa daerah hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sarana Hotel/Penginapan yang ada di ...

Dalam kondisi pengadaan dilakukan untuk pengadaan darurat, maka regulasi yang digunakan adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan (PerLKPP13/2018) berdasarkan PerLKPP tersebut pada Pasal 6 ayat (2) perlu dilakukan perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan ...