Perbaikan Berkelanjutan Dalam Pengadaan Pemerintah

Walau telah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan apakah ini salah Peraturan Pengadaan? Jawabannya tentu tidak, yang diperlukan adalah perbaikan dari sistem untuk menghadapi perilaku maupun keluaran menyimpang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih terbuka, transparan, dan menjunjung tinggi asas keadilan.

Salah satu reformasi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan sistem e-procurement. Sejauh ini di Indonesia Sistem ini memungkinkan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online, mulai dari tahap penawaran hingga penilaian dan pengumuman pemenang. Dengan menggunakan sistem e-procurement, tentu harapannya akan mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan.

Selain itu, pemerintah juga harus lebih terbuka dan transparan dalam proses pengadaan. Informasi tentang proyek-proyek yang akan diadakan harus dipublikasikan secara terbuka, sehingga seluruh pihak dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap proyek tersebut. Hal ini juga dapat mendorong munculnya calon peserta pengadaan yang lebih banyak dan beragam, sehingga tercipta persaingan yang sehat, keterbukaan ini dapat kita lihat senantiasa tengah di dorong untuk diumumkan rencana pengadaan sebelum Maret usai tiap tahunnya.

Pemerintah juga harus lebih mengoptimalkan penggunaan indikator kinerja dalam proses pengadaan. Indikator kinerja yang jelas dan terukur dapat membantu memantau pelaksanaan proyek dan menghindari terjadinya penyelewengan dan kecurangan, indikator kinerja pengadaan ini seharusnya ada di tiap Satker / Unit Kerja yang setelah di agregat terpusat mencerminkan bahwa proses pengadaan adalah proses penunjang yang mendukung tercapainya kinerja organisasi.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat dapat terlibat dalam proses monitoring dan pengawasan pengadaan, misalnya dengan mengajukan pertanyaan dan masukan terhadap proyek-proyek yang diadakan. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan proses pengadaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik.

Terakhir, pemerintah harus meningkatkan kapasitas SDM dalam manajemen pengadaan barang dan jasa. Pelatihan dan pendidikan tentang manajemen pengadaan perlu diberikan kepada para pejabat dan staf yang terlibat dalam proses pengadaan. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah akan membuat proses tersebut lebih terbuka dan tidak mudah disalahgunakan. Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik.

Tentunya semua hal yang telah dituliskan diatas memiliki gradasi dan tidak serta merta muncul langsung sempurna, disinilah pentingnya kesadaran akan perlunya perbaikan, salah satu bahan perbaikan adalah kritik, maka kritik dan hasil monitoring evaluasi perlu senantiasa hadir untuk di tindak lanjuti dengan Perbaikan secara berkelanjutan.

 

Semoga bermanfaat dan salam pengadaan.

Sebelumnya Tentang Verifikasi Standar Usaha pada Perizinan Berbasis Risiko dan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Selanjutnya Dokumentasi Kegiatan Bimtek 11 April 2023 sebagai Narasumber

Cek Juga

mini kompetisi

Mini-Kompetisi pada Katalog Elektronik

Mini Kompetisi Katalog Memahami dan menerapkan ketentuan umum e-purchasing katalog melalui metode mini-kompetisi dllakukan terhadap ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: